Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qisth Law Review Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Media Resonansi Pengabdian Masyarakat
Roosdiana Harahap
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roosdiana Harahap
Al-Qisth Law Review Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.1.88-131

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan dengan berlakunya Undang Undang No.11 Tahun 2020 pengadaan tanah bagi kepentingan umum menurut hukum positif pokok permasalahan apakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan? Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi masalah sensitif yang menyangkut dua kepentingan yang berbeda, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.  pengadaan tanah. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia, fungsi tanah sangat berkaitan dengan manfaat tanah guna memenuhi kebutuhan fisik hidup manusia, tanah dapat menjadi salah satu sumber konflik. Dengan demikian tanah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: Manfaat Tanah. Secara umum tanah baik lapisan atasnya maupun di kedalaman dapat dimanfaatkan. Nilai Tanah. Tanah selain mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tanah juga dapat memberikan nilai kewibawaan bagi yang mempunyainya.Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti rugi AbstractThe purpose of land acquisition for the public interest with the main issue is whether land acquisition for the implementation of development in the public interest is in accordance with legal provisions and fulfills a sense of justice? Land acquisition for public interest is often a sensitive issue involving two different interests, between individual interests and community interests, so this research is normative in nature with an approach to land acquisition legislation. Land has a very important function for humans, the function of land is closely related to the benefits of land to meet the physical needs of human life, land can be a source of conflict. Thus the land can be seen from several aspects, namely: Benefits of the Land. In general, both the topsoil and the depths can be utilized. Land Value. Land besides having high economic value, land can also provide authority value for those who own it.Keywords : Land Procurement, Public Interest, Compensation
KAJIAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA INDUK (MASTER PLAN) BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU: FUNGSI PENTING MELALUI UDARA Sawitri Yuli Hartati S.; Roosdiana Harahap; Dewi Nadya Maharani; Setiyono Setiyono
Media Resonansi Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 2 (2025): Media Resonansi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Taksasila Edukasi Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya arahan pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki kebijakan penataan ruang yang fokus pada pelestarian lingkungan, pengembangan pusat layanan merata, dan peningkatan infrastruktur berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor transportasi, rencananya adalah mengembangkan sistem jaringan udara yang komprehensif. Termasuk menjadikan Bandara Kualanamu sebagai bandara pengumpul utama, mengembangkan bandara pengumpan sekunder, dan membangun bandara baru untuk meningkatkan mobilitas di seluruh Sumatera Utara. Maka diperlukan suatu review rencana induk, DLKr DLKp Bandar Udara Internasional Kualanamu sesuai Peraturan Direktur lenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 590 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara, guna pengembangan lebih baik sesuai dengan kebijakan daerah. Penelitian ini bersifat empiris, data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data sebagai data pertama atau data dari tangan pertama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik observasi dan wawancara.Kata Kunci: Kajian Hukum, Rencana Induk, Bandar Udara Internasional
Legal Certainty for Creditors Due to Legal Efforts to Postpone Debtors' Debt Payment Obligations Sodikin Sodikin; Roosdiana Harahap
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 4 (2026): GJMI - April
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i4.2096

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that allows debtors who are unable, or expect to be unable, to continue paying their due and collectible debts to seek legal recourse. Debtors in such situations can initiate legal action during the PKPU process. However, the question arises: what is the legal certainty for creditors following the Constitutional Court's decision that encourages debtors to pursue legal action? This study uses a descriptive normative research method to analyze the legal issues related to such actions. The findings indicate that the legal recourse available to debtors in specific circumstances significantly impacts creditors. This leads to uncertainties regarding payment, especially if the debtor decides to file for legal action. Additionally, these uncertainties can affect the creditor's business operations. The Constitutional Court's decision, subsequently reinforced by a Circular Letter from the Supreme Court, does not adequately address the gaps in legal certainty faced by creditors. This situation complicates creditors' efforts to secure their rights, which are the obligations of the debtor.
Tanggung Jawab Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/Pdt/2019/PT.DKI Sodikin Sodikin; Roosdiana Harahap
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 7 (2026): GJMI - Juli
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i7.2214

Abstract

Kasus posisi yang terjadi adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/PDT/2019/PT DKI memutuskan untuk menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amar putusan ini menetapkan sahnya perjanjian kredit, menyatakan tergugat cedera janji, dan menghukum tergugat melunasi utang atau merelakan objek jaminan dieksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab debitor yang wanprestasi terhadap perjanjian utang dan apa implikasinya putusan pengadilan tersebut terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena tanggung jawab debitur atas hak tanggung terhadap perjanjian kredit yang bermasalah. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/Pdt/2019/PT.DKI, tanggung jawab debitor yang melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan meliputi kewajiban melunasi seluruh sisa utang pokok beserta bunga, serta menghadapi konsekuensi eksekusi objek jaminan oleh kreditor demi memulihkan kredit bermasalah.
Co-Authors Dewi Nadya Maharani Sawitri Yuli Hartati S. Setiyono Setiyono Sodikin Sodikin