Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

KEBIJAKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roosdiana Harahap
Al-Qisth Law Review Vol 7, No 1 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.1.88-131

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan dengan berlakunya Undang Undang No.11 Tahun 2020 pengadaan tanah bagi kepentingan umum menurut hukum positif pokok permasalahan apakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan? Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi masalah sensitif yang menyangkut dua kepentingan yang berbeda, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.  pengadaan tanah. Tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia, fungsi tanah sangat berkaitan dengan manfaat tanah guna memenuhi kebutuhan fisik hidup manusia, tanah dapat menjadi salah satu sumber konflik. Dengan demikian tanah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: Manfaat Tanah. Secara umum tanah baik lapisan atasnya maupun di kedalaman dapat dimanfaatkan. Nilai Tanah. Tanah selain mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tanah juga dapat memberikan nilai kewibawaan bagi yang mempunyainya.Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti rugi AbstractThe purpose of land acquisition for the public interest with the main issue is whether land acquisition for the implementation of development in the public interest is in accordance with legal provisions and fulfills a sense of justice? Land acquisition for public interest is often a sensitive issue involving two different interests, between individual interests and community interests, so this research is normative in nature with an approach to land acquisition legislation. Land has a very important function for humans, the function of land is closely related to the benefits of land to meet the physical needs of human life, land can be a source of conflict. Thus the land can be seen from several aspects, namely: Benefits of the Land. In general, both the topsoil and the depths can be utilized. Land Value. Land besides having high economic value, land can also provide authority value for those who own it.Keywords : Land Procurement, Public Interest, Compensation
Comparation of Presidential Institutions Between Indonesia and South Korea Harahap, Roosdiana; Sodikin, Sodikin
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 2 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i2.9865

Abstract

This study involves a comparison aimed at identifying the similarities and differences in the government systems of the Republic of Indonesia and the Republic of Korea, with a specific focus on the presidential institution. The objective of the study is to compare the key features of these two systems. The research utilizes a comparative method, which involves examining the differences between two or more groups by analyzing various variables (research objects). The findings reveal that the presidential institutions of Indonesia and South Korea share similarities, particularly in the roles of the President as both Head of State and Head of Government, as well as in the process of electing the President. A notable difference lies in the officials who assist the President: in Indonesia, it is the Vice President, while in South Korea, it is the Prime Minister. However, the functions, duties, and authorities of these roles differ significantly. Both countries also share a common approach to filling the presidential office, as Presidents are elected through general elections. Additionally, the mechanism for terminating the President’s office is similar, as both countries utilize impeachment, though the processes and institutions involved in the impeachment procedure differ.Keywords: Comparison, Presidential Institution, Republic of Indonesia, Republic Of Korea, Presidential System
KONKRETISASI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SHARIA : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PADA OLSHOP Hartati, Sawitri Yuli; Harahap, Roosdiana; Ramadhani, Dina Aulia
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9116

Abstract

Kegiatan melalui media elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce, memunculkan beberapa aplikasi berjenis marketplace yang digunakan sebagai media jual beli online, salah satunya yaitu adanya media sosial yang melakukan kegiatan layaknya sebuah marketplace yang melakukan kegiatan jual beli pada platform bernama TikTok. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui TikTok sebagai media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online pada media sosial TikTok sebagai sarana perdagangan dalam media elektronik (e-commerce), yaitu media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan seperti aplikasi marketplace. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini berkaitan dengan regulasi yang terdapat dalam bidang perdagangan Republik Indonesia, yang bertujuan agar sistem perdagangan di Indonesia agar lebih teratur berdasarkan regulasi yang ada.Kata kunci: Jual Beli, Aplikasi,, transaksi elektronik.
PENDAMPINGAN PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DALAM MENETAPKAN HARGA JUAL USAHA MARTABAK MINI IMOET TASYA DI KAMPUNG SAWAH CIPUTAT: Kewirausahaan Sunarti, Sunarti; Tutik, Hartutik; Harahap, Roosdiana
Universal Raharja Community (URNITY Journal) Vol. 3 No. 2 (2023): URNITY (Universal Raharja Community)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33050/urnity.v3i2.2633

Abstract

-
LEGAL ANALYSIS OF THE DISCLAIMER CLAUSE IN THE TOKOPEDIA E-COMMERCE AGREEMENT AND ITS LEGAL IMPLICATIONS BASED ON THE CIVIL CODE Roosdiana Harahap; Sawitri Yuli Hartati S.; Dewi Nadya Maharani; Hartutik Hartutik; Muhammad Sofwan Taufiq; Savira Puspa Anugrah
Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences Vol 2, No 2 (2026): Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences (In Press)
Publisher : Taksasila Edukasi Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71312/mrscholar.v2i2.1012

Abstract

Advances in digital technology have driven significant changes in economic activity, particularly in the buying and selling practices through e-commerce platforms. Tokopedia, as one of the largest platforms in Indonesia, acts as an intermediary between sellers and buyers without being directly bound by a sales contract. In practice, business actors often include disclaimer clauses unilaterally in electronic agreements to limit or transfer legal responsibility. Such clauses may conflict with basic contractual principles, particularly the principle of freedom of contract, which must be applied in conjunction with the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. This study aims to examine the relationship between the fulfillment of the good-faith element in contracts and the validity of disclaimer clauses, and to provide recommendations for reformulating clauses to align with the principles of justice and consumer legal protection. The method used is normative juridical research, employing a statutory and doctrinal approach by reviewing legal principles, contract theory, and relevant regulations. The research results show that Tokopedia's disclaimer clauses tend to contain unilateral transfers of responsibility without any mechanism for agreement or negotiation, potentially violating the principle of contractual fairness. Therefore, electronic agreement clauses need to be reformulated better to reflect the balance of the parties' positions, uphold the principle of good faith, and provide adequate legal protection for service users.Keywords: Disclaimer Clause, Agreement, e-commerce, Tokopedia, Civil Code
KAJIAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA INDUK (MASTER PLAN) BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU: FUNGSI PENTING MELALUI UDARA Sawitri Yuli Hartati S.; Roosdiana Harahap; Dewi Nadya Maharani; Setiyono Setiyono
Media Resonansi Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 2 (2025): Media Resonansi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Taksasila Edukasi Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya arahan pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki kebijakan penataan ruang yang fokus pada pelestarian lingkungan, pengembangan pusat layanan merata, dan peningkatan infrastruktur berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor transportasi, rencananya adalah mengembangkan sistem jaringan udara yang komprehensif. Termasuk menjadikan Bandara Kualanamu sebagai bandara pengumpul utama, mengembangkan bandara pengumpan sekunder, dan membangun bandara baru untuk meningkatkan mobilitas di seluruh Sumatera Utara. Maka diperlukan suatu review rencana induk, DLKr DLKp Bandar Udara Internasional Kualanamu sesuai Peraturan Direktur lenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 590 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara, guna pengembangan lebih baik sesuai dengan kebijakan daerah. Penelitian ini bersifat empiris, data yang diperoleh merupakan data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data sebagai data pertama atau data dari tangan pertama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik observasi dan wawancara.Kata Kunci: Kajian Hukum, Rencana Induk, Bandar Udara Internasional
Legal Certainty for Creditors Due to Legal Efforts to Postpone Debtors' Debt Payment Obligations Sodikin Sodikin; Roosdiana Harahap
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 4 (2026): GJMI - April
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i4.2096

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal procedure that allows debtors who are unable, or expect to be unable, to continue paying their due and collectible debts to seek legal recourse. Debtors in such situations can initiate legal action during the PKPU process. However, the question arises: what is the legal certainty for creditors following the Constitutional Court's decision that encourages debtors to pursue legal action? This study uses a descriptive normative research method to analyze the legal issues related to such actions. The findings indicate that the legal recourse available to debtors in specific circumstances significantly impacts creditors. This leads to uncertainties regarding payment, especially if the debtor decides to file for legal action. Additionally, these uncertainties can affect the creditor's business operations. The Constitutional Court's decision, subsequently reinforced by a Circular Letter from the Supreme Court, does not adequately address the gaps in legal certainty faced by creditors. This situation complicates creditors' efforts to secure their rights, which are the obligations of the debtor.
Tanggung Jawab Debitor Atas Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/Pdt/2019/PT.DKI Sodikin Sodikin; Roosdiana Harahap
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 7 (2026): GJMI - Juli
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i7.2214

Abstract

Kasus posisi yang terjadi adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/PDT/2019/PT DKI memutuskan untuk menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amar putusan ini menetapkan sahnya perjanjian kredit, menyatakan tergugat cedera janji, dan menghukum tergugat melunasi utang atau merelakan objek jaminan dieksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab debitor yang wanprestasi terhadap perjanjian utang dan apa implikasinya putusan pengadilan tersebut terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena tanggung jawab debitur atas hak tanggung terhadap perjanjian kredit yang bermasalah. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/Pdt/2019/PT.DKI, tanggung jawab debitor yang melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan meliputi kewajiban melunasi seluruh sisa utang pokok beserta bunga, serta menghadapi konsekuensi eksekusi objek jaminan oleh kreditor demi memulihkan kredit bermasalah.
Legal Protection of Vulnerable Consumers in Digital Transactions in Indonesia Dewi Nadya Maharani; Muhamad Afifullah; Fauzan Muzakki; Henni Wijayanti; Roosdiana Harahap
Rechtsidee Vol. 14 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v14i1.1143

Abstract

General Background: The rapid growth of e-commerce, fintech, and digital platforms has transformed consumer interactions while increasing consumer risks in the digital economy. Specific Background: Consumer protection in Indonesia is governed by the Consumer Protection Law and supported by the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and sectoral regulations related to electronic systems. Knowledge Gap: Despite these regulations, legal fragmentation creates uncertainty and fails to explicitly recognize vulnerable consumers in digital transactions. Aims: This study develops a conceptual framework for vulnerable consumers and examines its incorporation into Indonesia’s Consumer Protection Law. Results: The findings reveal that Indonesia’s legal framework remains formally equal and fragmented, providing only partial protection through sectoral regulations while leaving many vulnerable groups insufficiently protected. Novelty: The study integrates theories of legal protection, distributive justice, the welfare state, and consumer rights to propose a vulnerability-sensitive framework. Implications: The findings support the harmonization of consumer protection, electronic transaction, and personal data protection laws to establish a more adaptive and inclusive consumer protection system in Indonesia’s digital ecosystem.  Highlights: Indonesia’s consumer protection regime does not explicitly recognize vulnerable consumers in digital transactions. Regulatory fragmentation creates legal uncertainty and protection gaps. Legal harmonization is needed to support an inclusive digital consumer protection framework. Keywords: Legal Protection, Vulnerable Consumers, Digital Transactions
Paradigmatic Change in Civil Law: The Draft Civil Code Bill and the Limits of Restorative Justice Maheswara, Savero Galih; Dhia, Jihan Firyal; Bintang, Aulia Komala; Harahap, Roosdiana
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/18095

Abstract

Indonesian civil law still rests on a colonial Civil Code, and reform discussions increasingly invoke a ‘paradigm shift’ toward restorative justice, a doctrine developed in criminal and juvenile justice. This article asks what has actually changed in Indonesian civil law, whether the Draft Civil Code Bill can be said to adopt restorative justice, and how restorative principles could enter civil dispute resolution without weakening legal certainty. It is normative legal research using statutory and conceptual approaches to the Civil Code, the legislation on mediation, arbitration, electronic transactions, personal data, marriage and agrarian law, and the recent restorative justice instruments in criminal law, read with the literature on restorative justice. The findings are that the real shifts lie in access to justice, court-annexed mediation, electronic transactions and the recognition of customary communities, that the Civil Code is form-neutral so that electronic contracts expose a gap in proof and harmonisation rather than in validity, and that no analysed text of the Draft Civil Code adopts restorative justice, so the claim remains a proposal. Restorative principles fit family, inheritance and neighbour disputes through mediation, but not where power is unequal. The article recommends a bounded restorative clause, protective safeguards and enforceable public participation.