Articles
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH EX EIGEN-DOM VERPONDING: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR : 211/Pdt.G/2019/PnAmb ]]>
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Celine Tio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.603 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.777-788
<![CDATA[Sistem pertanahan yang dinamakan tanah eigendom. Akan tetapi sistem pertanahan yang menggunakan hukum barat ini masih dianggap tidak sinkron dengan Hak Asasi Manusia dan juga merugikan masyarakat sehingga pada masa kemerdekaan Indonesia, diterbitkanlah peraturan baru yang mengatur mengenai sistem pertanahan nasional. Namun pada kenyataannya untuk mentransmisi hukum barat ke hukum nasional tidaklah mudah, sehingga muncul beberapa sengketa tanah, salah satunya yaitu sengketa tanah ex eigendom verponding yang diadili di Pengadilan Negeri kota Ambon dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 211/Pdt.G/2019/PN Amb. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana kasus posisi, kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung serta kelebihan dan kelemahan hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara sengketa tanah ex eigendom verponding ini. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang dihasilkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan hakim dalam menolak permohonan perkara yang diajukan oleh Lutfi Attamimi selaku perwakilan dari PT. Maluku Membangun ini telah sesuai dengan fakta dan Undang-Undang yang berlaku namun terdapat juga beberapa kelemahan hakim dalam mempertimbangkan bukti data pertanahan yang dilampirkan oleh penggugat, sehingga pada akhir putusan di simpulkan bahwa tanah ex eigendom Verponding nomor 987 tidak berhasil direbut kembali oleh penggugat karena ketidak sahnya bukti dan fakta yang dikemukakan dimuka persidangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum mengenai Pengenaan Uang Wajib Tahunan terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Berada Diatas Hak Pengelolaan Di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Actika Actika]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 22 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v22i1.823
<![CDATA[Sertipikat Hak Atas Tanah di Kota Batam seluruhnya berada di atas Hak Pengelolaan Lahan yang dipegang oleh Badan Pengusahaan Batam, sehingga jenis Hak Atas Tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak Milik tidak dapat berada di atas Hak Pengelolaan Lahan karena bertentangan dengan sifat asli Hak Milik. Namun faktanya telah terbit Sertipikat Hak Milik yang berada diatas Hak Pengelolaan Lahan, dimana Pemegang Sertipikat Hak Milik tersebut tidak dikenakan Uang Wajib Tahunan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang memperoleh hasil dari wawancara langsung dengan Narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah Badan Pengusahaan Batam, Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara dilakukan juga pencaharian melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengklasifikasikan setiap data yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan serta saran dari penelitian ini adalah, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik di Kota Batam yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan terjadi karena adanya kesalahan penafsiran yang mengakibatkan dikeluarkan surat rekomendasi Hak Milik diatas Hak Pengelolaan yang dilakukan oleh Pempimpin Badan Pengusahaan Batam terdahulu serta pengenaan Uang Wajib Tahunan terhadap pemilik sertipikat Hak Milik tidak boleh terjadi dan akibatnya adalah melanggar hukum, maka dari itu yang harus dilakukan adalah Penghapusan Hak Pengelolaan yang ada di Sertipikat Hak Milik.]]>
<![CDATA[Reliabilitas Lembaga Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia ]]>
<![CDATA[Alfis Setyawan]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Windi Afdal]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 20 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to: 1) review the reliability of the institution, fiduciary can access the creditor to pay the settlement of obligations from the debtor; 2) to find out the form of law (legal adjusment) that can be done in practices that cannot be overcome or have been minimized the contractor. The research was conducted using empirical legal research methods. In this empirical legal study, research is carried out by collecting primary data as secondary data supporting material. Primary data is obtained through structured and in-depth interviews with informants. Secondary data is obtained by reviewing the literature (library research) from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on field studies and literature, primary data and secondary data are then processed and analyzed descriptively-analytically. Described descriptive data analysis techniques to provide an explanation of how to apply fiduciary institutions in Batam City. Meanwhile this research is also analytical because in the end it will question again how the relationship between legal principles that exist in the law can work in its social container. This study is expected to provide an explanation of the reliability of fiduciary institutions in Batam City. Reliability will be adjusted to the provisions that can be used with the fiduciary guarantee binding certificate and the quality of the fiduciary IS itself by using objects that can be used as creditors as an instrument for repayment of obligations. It is worth offering to find gaps hidden in the room that the creditor will do several things in preparing the binding of fiduciary guarantees. Based on this knowledge can be used and recommended with the legal policy in Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Yeny Sartika]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 21 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v21i2.674
<![CDATA[The application of copyright as an object of fiduciary collateral in the world is still constrained by several obstacles. So that until now there are still no financial institutions that carry out these provisions. Because the financing institution has only received movable and tangible material objects that can be seen directly and have high economic value. This can guarantee the credit taker / debtor fulfills the performance in accordance with the credit agreement agreed upon by the parties. However, copyright regulations have allowed copyrights to be tied to fiduciaries. Because copyright contains elements of economic rights. The research method used in the study is empirical, supported by the results of interviews with several speakers among notaries, lawyers and legal consultants, financial institutions (commercial banks and BPR), and the Regional Office of Menkumham, the primary data from this study. As well as to strengthen the opinions of the resource persons to disburse supporting data through library studies as secondary data. After collecting all the managed data and analyzing using a qualitative method that is classifying each data obtained in accordance with the research aspects. Finally draw conclusions by describing them descriptively. Guided from this research the results obtained are copyright as objects of fiduciary security constrained by the absence of copyright as one of the collateral for loans in Bank Indonesia Regulations, and the Fiduciary Guarantee Act regarding the regulation of intangible moving objects is less significant. In addition, there is no valuation institution that serves to assess the economy owned by a copyright.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kristina Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41979
<![CDATA[Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Salah satu aspek dalam hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengedepankan Perundang-Undangan, dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan di CV. Semboyan Nafiri Indonesia ]]>
<![CDATA[Olinda Viviani]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7167
<![CDATA[Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan agar dapat membantu serta memberikan pemahaman mengenai wawasan seputar hukum pada CV. Semboyan Nafiri Indonesia dimana dititikberatkan terkait pentingnya penerapan Hukum Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam menciptakan hubungan kerja yang bersifat kondusif dan teratur sehingga dapat tercapainya operasional perusahaan yang berjalan secara optimal. Selama berjalannya proses pengerjaan proyek, Pelaksana melakukan observasi pada kinerja operasional perusahaan. Pelaksana dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan kerja sehari-hari peraturan yang dijalankan hanya berupa peraturan lisan. Dalam hal ini, Pelaksana merasa diperlukannya peraturan tertulis yang dapat dijalankan dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat terbentuknya kinerja yang lebih optimal dibanding sebelumnya. Draft Peraturan Perusahaan akan dibuat pada CV Semboyan Nafiri Indonesia sebagai hasil dari luaran proyek. Hasil output diselesaikan melalui pengerjaan laporan proyek pengabdian kepada masyarakat telah disetujui oleh perusahaan serta karyawan pada CV Semboyan Nafiri Indonesia. Peraturan Perusahaan telah ditelaah dan diuraikan dengan susunan struktural bersifat sistematis. Susunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan terciptanya suatu susunan peraturan perusahaan diharapkan untuk dapat diimplementasikan kepada perusahaan untuk mendapatkan pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Berperilaku Anti Korupsi Dalam Kehidupan Sehari-Hari ]]>
<![CDATA[Friska Laurika Munthe]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Angelina Julia Renaldi]]>;
<![CDATA[Richmond Richmond]]>;
<![CDATA[Selina Selina]]>;
<![CDATA[Tomi Vincent]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.6939
<![CDATA[Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah korupsi. Kita bisa melihat dari semakin banyaknya kasus korupsi yang terpampang di berbagai media sosial. Fenomena ini harus dicegah karena telah memberantas ekonomi negara, nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara. Artikel ini mengkaji pendidikan antikorupsi sebagai pembentukan karakter yang menekankan kehendak bebas, perilaku individu melalui potensi siswa. Karakter tanggung jawab merupakan salah satu bentuk karakter yang harus dibina dalam konsep pendidikan antikorupsi di sekolah, dan karakter tanggung jawab dapat tumbuh melalui sikap dan karakter yang baik yang dicontohkan oleh guru di lingkungan sekolah. Dengan munculnya karakter tanggung jawab pada diri siswa, maka sikap antikorupsi dengan sendirinya akan muncul seiring dengan tumbuhnya karakter tanggung jawab pada diri siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan dengan objek analisis dari berbagai referensi buku, artikel dan media lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris sebagai dasar analisis data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh bahwa pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa diperlukan pembentukan karakter humanistik, pengetahuan mahasiswa tentang korupsi, kebijakan hukum terkait kasus korupsi dan ketaatan serta kesadaran hukum mahasiswa di perguruan tinggi untuk menjaga sikap peduli terhadap bangsa dan negara. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa Universitas Internasional Batam bekerja sama dengan mitra kami yaitu SMA Swasta Ananda Batam untuk melaksanakan kegiatan implementasi pengabdian kepada masyrakat melalui pelaksanaan webinar sosialisasi, membuat artikel, serta membuat video edukasi mengenai pendidikan antikorupsi kepada siswa-siswi SMA Ananda Batam.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Kesehatan dalam Penyelesaian Klaim Polis Asuransi ]]>
<![CDATA[Suryati Suryati]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan yang bertujuan untuk memahami mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik polis asuransi serta bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran dalam perjanjian asuransi. Dengan menggunakann metode penelitian yuridis normatif dapat dijelaskan bahwa pemilik polis asuransi merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi supaya mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah tercantum dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dikarenakan pada umumnya pemilik polis asuransi bersifat individual yang kebanyakan kondisi ekonominya lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan lebih menitikberatkan terhadap perlindungan hukum kepada pemilik polis asuransi dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi. Pelanggaran dalam perjanjian asuransi dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum yang dapat terselesaikan dengan jalur pengadilan atau melalui alternatif lain yaitu melalui tahap arbitrase dan penyelesaian sengketa tesebut dalam klaim asuransi merupakan perjanjian melanggar wanprestasi dengan segala konsekuensi akan hukumnya.]]>
<![CDATA[Pendampingan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen di PT The Costume Magnifique ]]>
<![CDATA[Meri Yanti]]>;
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat di PT The Costume Magnifique yang bergerak dibidang produksi pakaian, penulis memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisa mengenai permesalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diperusahaan ini serta proses pelaksanaan jual beli yang diterapkan. Perlaksanaan kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Metode yang dilakukan pada kerja pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung oleh penulis. Penulis menemukan adanya kendala-kendala yang dihadapi perusahaan sehingga penulis memberikan solusi dan membuat luaran proyek dengan merancang draf perjanjian jual beli serta skema dan prosedur yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian perselisihan yang dapat membantu perusahaan sebagai pelaku usaha dalam hal menghindari perselisihan yang terjadi dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Pendampingan Upaya Penyelesaian Permasalahan Pada Pt. Jovan Technologies Terkait Status Pekerja Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Tivonli Kirtan]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menganalisa dan mengetahui permasalahan pada PT. Jovan Technologies serta membantu untuk merancang perjanjian kerja bersama menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan skema atau alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dan untuk menghindari permasalahan baru di kemudian harinya. Peneliti membagi metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menjadi tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan dimana dalam tahap ini penulis melakukan persiapan pengabdian ke instansi terkait. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dalam tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data yang akan dianalisis serta mengidentifikasi pokok permasalahan. Setelah menganalisis, maka akan dirancang suatu perjanjian kerja bersama baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tahap terakhir ialah pembuatan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat. Berlangsungnya pengabdian kepada masyarakat ini memperlihatkan bahwa PT. Jovan Technologies belum memiliki perjanjian kerja bersama dan terdapat praktik yang menyimpang dari UU Ketenagakerjaan dimana pekerja kontrak hanya dapat dikontrak maksimal tiga tahun, tetapi banyak karyawan yang telah bekerja selama 3 tahun ataupun lebih masih berstatus sebagai pekerja kontrak sehingga status kerja karyawan kurang jelas dan terhadap hal tersebut, serikat pekerja/buruh PT. Jovan Technologies mengadakan aksi mogok kerja yang kemudian diberikan sanksi oleh perusahaan yang juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Sehingga dengan melihat permasalahan tersebut, penulis merancang perjanjian kerja bersama yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan juga skema penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial sehingga para pekerja/buruh mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya.]]>
