Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NEGARA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (Welfare State) Sumartini, Siti; Alam, Kodrat
Yustitia Vol. 5 No. 2 (2019): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v5i2.80

Abstract

The legal philosophy and legal politics of a country in the perspective of academic studies are two (2) highly correlated and influential things. The law is basically not sterile from its social subsystem. Politics often intervenes on the actions and execution of the law so that the question arises about which subsystem between law and politics is more supremetive. This question arises because of the abundance of blunt laws in the interruption arbitrariness of authority, the law is incapable of upholding justice and cannot present itself as a matter that should be the legal task of solving it. The linkage between philosophy and law that only philosophical approach to law is an attempt to provide rational thought about time-bound law, or attempt to formulate a general theory of the legal order to meet some of the needs of legal development or state development. With the philosophy of law philosophers on the formation of a country's legal politics, it will manifest a paradigm of the welfare state. Keyword: Philosophy of law, status and legal policy
FUNGSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG Sumartini, Siti; Arifin, Jajang
Yustitia Vol. 6 No. 1 (2020): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v6i1.97

Abstract

The inquiry right of the House of Representatives (DPR-Dewan Perwakilan Rakyat) is the right of the DPR to conduct an investigation of the implementation of laws/government policies relating to important things, strategic, and broad impacts on the life of the community, nation, and state suspected of being in conflict with the law regulations. The DPR's inquiry rights relating to the implementation of the DPR's oversight function are “an institutionalized system, involving the effectiveness and regularity of restrictions on government actions”. According to the definition above, the questions arise is what is the position of the inquiry rights in the implementation of the DPR's oversight function on the implementation of a law? What is the implication of the Constitutional Court's decision Number: 36 / PUU-XV / 2017 for the implementation of the DPR's inquiry right to the Corruption Eradication Commission (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi)? The study was conducted using a normative juridical approach (legal research). In this case, testing and reviewing secondary data are done relating to the problem to be discussed. The inquiry right is not the right to know about the possibility of a crime in a case. The inaccuracy in the conception of the inquiry right which is also shown in its implementation such as the DPR investigating the Bullogate, BLBI cases and others can (even) distort the function of the DPR in the formation of laws (legislation) or oversight of the implementation of government tasks and state spending, including the appointment of public officials in the form of public officials, approval or rejection, or in the form of giving consideration by the Parliament. Therefore, if the function is expected to be carried out effectively, dynamically, and naturally, changes to the MD3 Law must be initiated primarily by members of the DPR itself. There must be a strong desire from the members of Parliament to reposition themselves as representatives of the people who are aspirational and serve the interests of all the people they represent. This strong desire will manifestly manifest, if they are not restarted, because they are opposing the party's policy line.
Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO Hasanah, Dewi Agustin; Sumartini, Siti; Setiady, Tri
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 1 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i1.272

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18% yang berlaku secara provisional dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri mapan; (2) mengancam kerugian material industri mapan; (3) menghambat pendirian industri dalam negeri. Pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan litigasi meliputi meminta hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Dan kebijakan non litigasi meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang baik pada program mandatori biodiesel B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat
Pemanfaatan Teknologi Digital Interaktif Dalam Pembelajaran Di SMP IT Azizah Sumartini, Siti; Sutri, Lasni; samiha, Yulia Tri; Afriantoni, Afriantoni
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas Pemanfaatan teknologi digital interaktif dalam pembelajaran Hal ini menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan teknologi digital interaktif diterapkan dalam proses pembelajaran di SMP IT Azizah serta dampaknya terhadap motivasi dan keterlibatan siswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif seperti Google Classroom, Canva, Kahoot, dan video pembelajaran interaktif mampu meningkatkan partisipasi siswa dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, siswa menjadi lebih antusias, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar. Namun demikian, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas, literasi digital guru yang bervariasi, serta stabilitas jaringan internet. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknologi bagi guru dan penguatan infrastruktur digital sekolah.
Manajemen Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Anak Berdasarkan Qs. Luqman Ayat 13-19 Kajian Tafsir Ibnu Katsir Sutri, Lasni; Sumartini, Siti; Razzaq, Abdur; Imron, Kristina
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5193

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari cita-cita pendidikan yang ditemukan dalam ayat 13-19 dari QS. Luqman dan menyelidiki bagaimana administrasi pendidikan Islam memasukkan nilai-nilai ini ke dalam pengembangan karakter anak-anak. Maksudnya adalah untuk membentuk kepribadian anak muda menjadi generasi yang kompetitif, murni secara etika, dan taat beragama. Nasehat Luqman Al-Hakim terkandung dalam QS. Luqman yang menyoroti pentingnya tauhid, ibadah, moral, dan konvensi sosial yang relevan dengan tuntutan pendidikan modern. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan strategi penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber dari buku, jurnal, dan tafsir Al-Qur’an. Analisis isi adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan gagasan pembentukan karakter dari ayat-ayat dan para ahli tafsir. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, merupakan media efektif mengintegrasikan nilai-nilai Qur’ani. Singkatnya, pendidikan Islam yang matang sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, khususnya QS. Luqman ayat 13-19. Hal tersebut akan berkontribusi pada terciptanya generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga tangguh, berkarakter kuat, dan religius.