Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) IJ3PE Journal of Empowerment and Community Service Journal of Innovative and Creativity
Budi Suryadi
FISIP, Universitas Lambung Mangkurat
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG DAN PT ADARO INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR Kadarisman Kadarisman; Budi Suryadi; asmu'i asmu'i
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 4, No 1 (2022): JANUARI - JUNI 2022
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v4i1.5192

Abstract

Latar belakang permasalahan tentang sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dalam bidang ekonomi adalah kurangnya realisasi program dari CSR PT Adaro Indonesia. Dari aspek sosial adalah perluasan areal tambangnya yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sedangkan dari aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelasanaan program CSR di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber secara purposive. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data  kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara lengkap  aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Dalam bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberpa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupatenñ Tabalong disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk menerbitkan suatu kebijakan khusus sebagai pedoman dan petunjuk teknis yang mewajibkan perusahaan untuk mengkonsultasikan rencana program program CSRdi Kabupaten Tabalong.Kata Kunci : Sinergitas, Pelaksanaan Pelaksanaan Program CSR.
Political Orientation Of Dayak Siang Society In The Election Of A Head Of Sub-District In Saripoi Sub-District Murung Raya, Central Kalimantan Novalia Kristin Anjellina; Setia Budhi; Jamaluddin Jamaluddin; Andi Tenri Sompa; Budi Suryadi
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 1 No. 01 (2021)
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.902 KB) | DOI: 10.53622/ij3pei.v1i01.13

Abstract

This study aims to determine the political orientation of the Dayak Siang community in giving their voting rights in the Regional Head General Election in Saripoi Sub-district , Murung Raya Regency, Central Kalimantan. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The data collection techniques used by the author are interviews, observation and documentation, data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification. Political orientation is a pattern of community behavior which later becomes a culture in certain individuals and communities in state life, Almond and Verba (1984) clarify political orientation into 3 (three) parts, namely cognitive, affective and evaluative political orientation. Research on the orientation of the Dayak Siang community in regional head elections in Saripoi Sub-district is in accordance with the Almond and Verba theory regarding the three components of political orientation of an individual or community group in viewing politics, but the three components of political orientation in Saripoi Sub-district lead to Parochial political culture, the role of government, Village heads and parents influence decision-making by voters in determining their voting rights in the implementation of the Regional General Election.
Sosialisasi Anti Korupsi Dan Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa Pada Desa Wisata Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Budi Suryadi; Angga Ramadanu; Bayu Febrian; Fazrul Huda; Hena Selvia; Juna Indah; Olivia Febrianti; Zaky Yasin
Journal of Empowerment and Community Service (JECSR) Vol. 1 No. 01 (2021): November
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/jecsr.v1i01.69

Abstract

Corruption is very difficult to eliminate in officials in the Indonesian state. The Corruption Eradication Commission as an institution tasked with eradicating corruption is still not optimal. The Corruption Eradication Commission noted that as many as 300 regional heads had been involved in corruption cases since the direct election of regional heads in 2005. Currently, the highest to the smallest officials, namely the village head, also have corruption. In addition, there are still many acts of corruption committed by village heads in Indonesia. Therefore, it is necessary to socialize the dangers of acts of corruption. In addition to criminal acts of corruption committed by the village government, the most crucial thing in village government is village regulations, so village heads or village government officials must understand the flow of making village regulations, especially if the village is a tourist village.
Evaluasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Kambitin Raya Kabupaten Tabalong Sri Sunardi; Budi Suryadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6543

Abstract

Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dibentuk untuk memperlancar serta mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung. Kabupaten Banjar menurut data ERI Korps Lalu Lintas Polri pada bulan November 2024 jumlah sepeda motor di Kabupaten Banjar sebanyak 331,0 ribu unit. Adapun, target dan realisasi pendapatan hasil laporkan yang dalam penerimaan 5 tahun PKB di UPPD Martapura tidak banyak masyarakat yang melakukan pembayaran PKB secara langsung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan Triangulasi teknik. Teknik analisis data dalam penelitian melalui empat alur yaitu kondensasi, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal. Adapun, berdasarkan teori Efektivitas James L. Gibson dalam Pasalong seperti yang terdapat 2 indikator yaitu, 1). Efesiensi, selama berjalannya program tersebut, masih terdapat beberapa program yang dijalankan itu belum menyebar dan merata ke semua daerah di Kabupaten Banjar sehingga program tersebut tidak dapat meraih sepenuhnya para wajib pajak yang berada di Kabupaten Banjar. 2). Fleksibilitas, Adapun, menunggu kebijakan pemutihan dikarenakan terkendala dalam masalah ekonomi sering terpakai untuk menutupi kebutuhan lain dan kesibukan dengan pekerjaan. Terkait dengan faktor penghambat dalam efektivitas peningkatan, 3). Gangguan Jaringan Internet, jaringan pada server dapat menjadi kendala apabila terjadi error yang dapat mengakibatkan terhambatnya bahkan berhentinya proses pelayanan. 4). Bank-bank yang bekerja sama pembayaran PKB baru sedikit menjadi faktor penghambat dalam layanan. Wajib Pajak yang memiliki akun rekening bank lain yang tidak bekerja sama dengan layanan Samsat.
Co-Authors Andi Tenri Sompa Angga Ramadanu Asmu’i Asmu’i Asmu’i Asmu’i Bayu Febrian Fazrul Huda Hena Selvia Jamaluddin Jamaluddin Juna Indah Kadarisman Kadarisman Novalia Kristin Anjellina Olivia Febrianti Setia Budhi Sri Sunardi Zaky Yasin