Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Journal Equity of Law and Governance Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Zaid Alfauza Marpaung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BENTUK PHISING YANG DILAKUKAN OLEH PAID VERIFIED ACCOUNT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Dewana Saputra; Zaid Alfauza Marpaung
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.804

Abstract

This research discusses the handling of personal data abuse in the form of phishing carried out by paid verified accounts on social media according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The problem raised in this study is the rampant phishing crime against personal data abuse on social media. The research method used in this study is juridical-normative with sources of legal materials, namely: Laws, previous legal research results, opinions of legal experts, works from legal experts and other sources of information that are useful for this study. The results of this study reveal that the Personal Data Abuse Law in tackling phishing crime against personal data abuse, by strengthening personal data protection through several efforts, such as imposing sanctions, establishing a special authority agency, encouraging the government to strengthen cyber security and increasing digital literacy for the community as a form of participation. with the aim of minimizing the possibility of personal data abuse, such as phishing on social media by paid verified accounts. The handling of personal data abuse through the Personal Data Protection Law is good if it is fully implemented, but it would be even better if various modus operandi of personal data abuse could be explicitly or clearly written in it, so that there are no gaps for violators to escape from the articles of the Personal Data Protection Law. Then regarding the Personal Data Protection Authority Agency must stand independently and independently, so that there is no conflict of interest that can injure and disrupt the enforcement of personal data protection in Indonesia.
Tindak Pidana Memperniagakan Trenggiling dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah Nurhabibah Siregar; Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.7887.392-400

Abstract

Trenggiling merupakan satwa yang di lindungi oleh pemerintah, sebagimana di atur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa beberapa jenis flora dan fauna yang di lindungin diantaranya adalah trenggiling. Fenomena memperniagakan trenggiling marak terjadi di kota Medan. Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan trenggiling yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 2,5 Milyar. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindak pidana memperniagakan tringgiling Ditinjau Perspektif UU No.5 Tahun 1990 dan Perspektif fiqih jinayah. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis normatf. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana mempernigakan trenggiling dalam perspektif Undang-Undang No.5 tahun 1990 dirumuskan dalam Pasal 40 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dijelakan dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1), diancam pidana 10 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,00. Sedangkan menurut fiqih jinayah Sanksi dalam memperniagakan satwa dikategorikan sebagai jarimah ta’zir dimana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).
Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara di Desa Kramat Jati Wahyu Erian; Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.7927.441-451

Abstract

Perlombaan balap burung dara adalah suatu permainan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kramat Jati untuk mengisi waktu luang mereka, namun dengan seiringnya waktu, praktek perlombaan balap burung dara yang dilakukan ternyata mengandung adanya unsur perjudian didalamnya bahkan dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari. Setiap perlombaan akan dimulai para pemilik burung akan mendaftarkan burung daranya minimal 5 sampai 10 pasang ekor burung untuk diperlombakan terlebih dahulu dan jika perlombaan sudah dimulai biasanya ada penonton yang akan bertaruh sendiri atau bersama teman -temannya diluar ring perlombaan yang biasa disebut main pinggiran (cari samping), setiap perlombaan dimulai pasti ada saja penonton yang akan bermain pinggiran, jika burung yang diperlombakan adalah burung yang sering juara (gacokan) mereka akan bermain pinggiran dengan nominal yang fantastis. Maraknya fenomena perjudian melalui balap burung dara seperti yang ada di desa Kramat Jati yang dimana membuat resah beberapa masyarakat disana. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana praktek perlombaan balap burung dara di desa Kramat Jati Kecamatan Percut Sei Tuan, Di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang dipergunakan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) permainan judi lomba balap burung dara di Desa Kramat Jati termasuk dalam permainan judi seperti bagaimana yang disebutkan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan dalam al-Qur’an dan Hadits. 2.) Adapun sanksi menurut pasal 303 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000; (dua puluh juta rupiah) bagi penyedia tempat dan pasal 303 bis KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku 3.) adapun sanksi menurut kepastian hukum pidana islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat diancam dengan hukuman ta’zir atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurannya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis.
Law Enforcement of Domestic Violence Cases Reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Case Study at the Medan Police PPA Unit) Haris Setiawan; Zaid Alfauza Marpaung
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.6.1.10557.34-42

Abstract

This research aims to analyze the implementation of law the challenges faced by the Medan Police in enforcing laws against domestic abuse crimes. Two types of data were used in this study: primary and secondary. The primary data was obtained through an in-person interview with Mrs. Shitta Syadhira Ayu, the Assistant Investigator of the Medan Police PPA Unit. Books, magazines, articles, papers, and statutory regulations especially those pertaining to the topics under discussion all constitute sources of secondary data. The study's findings clarify how the Medan Police's response to domestic abuse crimes included both repressive and preventive measures and the obstacle factors in law enforcement for criminal acts of domestic violence at the Medan Police are obstacles in penal mediation and obstacles in the legal process. Obstacles in resolving criminal acts of domestic violence through legal channels, namely the collection of initial evidence and the attitude of the victim himself.
Criminal Offenses of Misuse of Deepfake Porn Technology Based on Indonesia's Positive Law Siti Nur Azizah; Zaid Alfauza Marpaung
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.6.1.10583.43-49

Abstract

This study aims to analyze the adequacy of Indonesia's positive law in addressing the criminal offenses related to the misuse of deepfake porn technology. As information and communication technology continues to advance significantly, many people utilize these technological developments for beneficial purposes. However, these advancements have also contributed to the rise of new forms of cybercrime, such as deepfake porn a manipulated video or photo containing pornographic content. The normative juridical technique used in this study includes secondary data analysis and literature review. Despite laws targeting the use of pornographic content on websites, such as the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 1 of 2024 (Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions), the findings show that Indonesia's current legal framework is insufficient to effectively prosecute deepfake porn offenders. The absence of precision in these legal laws regarding deepfake porn reveals serious weaknesses in the criminal law policy of the nation.
Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia Diana Sri Utami; Siti Hadijah; Cintami Grece Novita Ramadani; Humairah Hannani; M. Rahman Rizki; Zaid Alfauza Marpaung
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i1.772

Abstract

Indonesia's positive legal system is not in line with Jinayah's thoughts of accountability. Criminal responsibility according to Islamic criminal law is based on the awareness and intention of the perpetrator (mens rea) and proof of unlawful actions (actus reus), which is in line with sharia principles. The aim of this research is to study how the concept of Islamic criminal responsibility can be applied to Indonesian law by considering the principles of justice, humanity and uniformity in accordance with the country's constitution. The research method used is normative, by looking at various laws in Indonesia and reading literature about Islamic criminal law and its implementation in countries with Islamic law. The research results show that, although there are fundamental differences between Islamic law and Indonesian positive law, several elements of the concept of Islamic criminal responsibility can be exploited, especially in cases containing certain crimes such as qisas, diyat, and ta'zir. By considering Pancasila as the philosophical foundation of the state, these elements can be exploited. It is hoped that this implementation will help strengthen the national legal system by providing space for the religious values ​​that live within it
Analisis Hukum Pajak Bea Cukai terhadap Barang-Barang Bawaan Tenaga Kerja Indonesia Perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 dan Al-Maslahah Fajar Mahalim Harahap; Zaid Alfauza Marpaung
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.7321

Abstract

The phenomenon of labor migration, particularly Indonesian Migrant Workers (TKI), is a complex socio-economic issue in Indonesia. Migrant workers contribute significantly to the country's foreign exchange through remittances, but they face various challenges, including customs regulations when bringing goods back to the country. This study aims to analyze the Customs Tax on Goods Carried by Indonesian Workers from the perspective of the Minister of Finance Regulation Number 121 of 2023 and Al masalahah. And this type of research uses normative legal research whose sources of primary, secondary, tertiary legal materials are collected and analyzed qualitatively. This study concludes that to overcome this problem, the Indonesian government issued PMK Number 141 of 2023, which aims to provide convenience and legal certainty for migrant workers in carrying their luggage. This regulation regulates the exemption of import duties for certain goods and is expected to simplify the customs process and improve protection for migrant workers. Although this PMK makes a positive contribution, it still needs better evaluation and socialization to ensure effective implementation in the field. This research also examines Al-Maslahah values in the context of tax and customs policies, with the hope of creating justice and welfare for migrant workers.
Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Mayesti, Sabila Amelia; Zaid Alfauza Marpaung
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12286

Abstract

This study aims to analyze acts of vigilantism from the perspective of Indonesian criminal law, with a focus on normative foundations and legal implications. Vigilantism, where individuals or communities commit violence against alleged offenders without due legal process, constitutes a violation of human rights and remains prevalent in Indonesia. This phenomenon is important to examine as it undermines the legitimacy of the criminal justice system and violates fundamental legal principles, such as the principle of legality and due process of law. The urgency of this study lies in the reality that acts of vigilantism not only contravene the rule of law but also reflect a crisis of public trust in law enforcement institutions. This research employs a normative legal method with a statutory approach. The study finds that although vigilantism is not explicitly addressed in statutory law, the KUHP and KUHAP contain sufficient legal instruments to prosecute such acts, including articles on assault, murder, and conspiracy. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of these criminal provisions and its emphasis on upholding the presumption of innocence and the constitutional rights of citizens. The findings indicate that vigilantism is a criminal act that cannot be justified under any circumstances and perpetuates a cycle of violence and erodes public trust in the formal legal system.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan main hakim sendiri dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada dasar normatif dan implikasi yuridisnya. Tindakan main hakim sendiri, yakni ketika masyarakat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini penting dikaji karena berdampak pada legitimasi sistem peradilan pidana dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dasar, seperti asas legalitas dan due process of law. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik main hakim sendiri tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.  Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tindakan main hakim sendiri tidak disebut secara eksplisit, KUHP dan KUHAP memiliki cukup instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, seperti pasal-pasal tentang penganiayaan, pembunuhan, dan persekongkolan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pasal-pasal pidana tersebut serta penekanan pada pentingnya menegakkan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, dan justru memperkuat siklus kekerasan serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang sah.
Co-Authors Cintami Grece Novita Ramadani Dewana Saputra Diana Sri Utami Fajar Mahalim Harahap Humairah Hannani M. Rahman Rizki Mayesti, Sabila Amelia Nurhabibah Siregar Siti Hadijah Siti Nur Azizah Veithzal Rivai Zainal Wahyu Erian