Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Pemerintahan dan Politik Islamic Insights Journal
Qurnia Indah Permata Sari
Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Coaching Online Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru Sekolah Dasar Qurnia Indah Permata Sari
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.296 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i1.595

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk mencegah semakin bertambahnya penularan virus di sekolah. Ketimpangan akses internet dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi permasalahan utama pada pemberlakuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Oleh karena itu diperlukan pelatihan online Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi Guru Sekolah Dasar untuk mempelancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Tujuan penulisan essay ini untuk menjelaskan peran generasi muda dalam membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 khususnya dari sektor pendidikan yaitu guru sekolah dasar. Manfaat dari penulisan artikel ini adalah untuk menginspirasi generasi muda dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembelajaran daring.
Dinamika Konflik Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan Pasca Pemilu Tahun 2014 Qurnia Indah Permata Sari
Islamic Insights Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Islamic Insights Journal
Publisher : Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat, LPPM, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.iij.2020.002.02.04

Abstract

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari keempat Partai Islam yang ikut serta pada Pemilu 1971  untuk menyederhanakan sistem kepartaian menjelang Pemilu 1977. Menjelang Pemilu tahun 2014 partai ini dilanda konflik internal yang berlarut-larut hingga kini.  Konflik internal yang seharusnya bisa diselesaikan oleh mekanisme internal partai gagal, hingga masuknya campur tangan pemerintah dengan terbitnya SK Menkumham dan pengangkatan Menteri Agama dari kubu PPP Romahurmuzy yaitu Lukman Hakim Syarifuddin. Studi kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik Partai Persatuan Pembangunan,  campur tangan pemerintah dalam konflik internal PPP serta dampak konflik internal bagi DPW dan DPC di daerah.
OJREK BARENG: Memperdebatkan Argumen Apati dalam Penyelesaian Masalah Publik (Studi Kasus Bank Sampah Malang): OJREK BARENG: Arguing the Argument of Apathy in Solving Public Issue (Case Study of Malang Garbage Bank) Qurnia Indah Permata Sari; Wawan Sobari; Sukaesi Marianti
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.425 KB) | DOI: 10.24258/jba.v16i1.623

Abstract

The dominant argument about the work of Everyday Makers states that apathy encourages community involvement in solving public problems. This qualitative case study aims to explore the workings of the Everyday Makers practice in the case of Malang Garbage Bank management. Unlike the previous argument, this study found an enthusiastic attitude that encouraged the community to work together in handling the waste problem in Malang city. The enthusiastic attitude that drives the community to work with the government and the private sector is the philosophy of Ojrek Bareng which is based on Arek Culture. This philosophy was reflected in the expression of the community in dealing with waste problems, namely sengkuyung seduluran (brotherhood spirit), ewuh pakewuh (uneasy feelings) and tanpo pamrih (sincere). This study debates the workings of Everyday Makers, that what drives the work of Everyday Makers in solving public problems is public's apathy towards the government. However, this study found that Ojrek Bareng as acommunity enthusiasm in solving waste problems through the Malang Garbage Bank. The practical implications of this study were the governance of public issue. Keywords: Everyday Makers, Governance, Malang Garbage Bank Abstrak Argumen dominan tentang bekerjanya Everyday Makers menyebutkan bahwa sikap apati mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi bekerjanya praktik Everyday Makers dalam kasus pengelolaan Bank Sampah Malang. Berbeda dengan argumen sebelumnya, studi ini menemukan sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam penanganan masalah sampah di Kota Malang. Sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta adalah filosofi Ojrek Bareng yang dilandasi oleh Budaya Arek. Filosofi ini tercermin dari ungkapan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yaitu sengkuyung seduluran (semangat persaudaraan), ewuh pakewuh (perasaan tidak enak) dan tanpo pamrih (tanpa pamrih). Studi ini mendebat bekerjanya Everyday Makers, bahwa yang mendorong bekerjanya Everyday Makers dalam menyelesaikan permasalahan publik adalah sikap apati masyarakat terhadap pemerintah. Namun, studi ini menemukan bahwa Ojrek Bareng sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam menyelesaikan masalah sampah lewat Bank Sampah Malang. Implikasi praktis dari studi ini adalah tata kelola masalah publik. Kata kunci: Everyday Makers, Governance, Bank Sampah Malang
Authority Fragmentation in Blue Economy Governance in Coastal Singkawang: Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola Blue Economy di Pesisir Singkawang Qurnia Indah Permata Sari; Taufik Akbar; Fathul Bari; Selamet Daroini
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i3.7550

Abstract

Purpose: This study analyzes governance challenges in blue economy implementation in coastal Singkawang by examining authority fragmentation, inter-actor coordination, and coastal community livelihoods. Design: This research uses a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The informants included representatives of municipal government agencies, provincial government agencies, fisher organizations, fishers, fish traders, and seafood processing actors. The data were analyzed thematically to identify patterns of authority distribution, inter-agency coordination, policy implementation, environmental management, conservation, and fisher livelihoods. Findings: The findings show that blue economy implementation in Singkawang is shaped by multi-level and cross-sectoral governance. Although authority over marine areas lies with the provincial and central governments, the municipal government continues to play a strategic role as the closest actor to coastal communities through fisher guidance, administrative facilitation, fuel recommendation services, seafood processing support, fish market governance, and coastal environmental management. Inter-agency coordination has developed through marine waste management, fishery product diversification training, and fisher group assistance, but institutional strengthening is still needed to ensure more consistent and sustainable implementation. Practical Implication: The findings highlight the need to strengthen coordination among municipal, provincial, and central governments, particularly in fisher services, seafood value-added activities, marine waste management, and mangrove-based coastal conservation. Originality/value: This study contributes to blue economy governance literature by showing that implementation in a non-metropolitan coastal city is shaped not only by marine resource potential, but also by authority fragmentation, coordination capacity, and the municipal government’s bridging role.
Co-Authors Andiwi Meifelina Bawon Rizki Amalia Bawon Rizki Amalia Darsono Wisadirana Diah Ayu Amalia Afina Fathul Bari Ni’matus Zuhro Selamet Daroini Sukaesi Marianti Taufik Akbar Wahyu Kuncoro Wawan Sobari