p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Lazarus Tri Setyawanta Rebala
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN DASAR LAUT DALAM SEBAGAI COMMON HERITAGE OF MANKIND MENURUT UNCLOS 1982 Khadijah Sima Murti; Lazarus Tri Setyawanta Rebala; Nanik Trihastuti
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38132

Abstract

Penetapan Kawasan sebagai common heritage of mankind membuat Kawasan tidak boleh dikelola secara sembarangan, karena segala keuntungan dari aktivitas di Kawasan harus diperuntukkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Sayangnya, UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci bagaimana pengelolaan Kawasan yang memenuhi prinsip common heritage of mankind. Eksploitasi Kawasan masih belum dapat dipastikan kapan akan dimulai dan bagaimana pengaturannya, mengingat terdapat banyak rumusan yang belum diatur. Sehingga, perlu diketahui bagaimana pemanfaatan serta pelestarian lingkungan Kawasan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian bersifat kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan mineral, pembiayaan ISA, serta pembagian keuntungan kepada negara-negara, meskipun pengaturan atasnya masih mengalami kekosongan hukum. Sama halnya dengan pelestarian atas Kawasan, dengan kurangnya data dan payung hukum yang mengatur, upaya pelestarian yang telah dilakukan masih belum cukup.
KOMPABILITAS PERATURAN MARITIM INDONESIA TERHADAP HUKUM MARITIM INTERNASIONAL PADA KASUS KECELAKAAN KM DUMAI EXPRESS 10 TAHUN 2009 Daffa Naufal Aryaputra; Peni Susetyorini; Lazarus Tri Setyawanta Rebala
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56445

Abstract

Pelayaran di Indonesia adalah salah satu sistem transportasi yang sering digunakan karena negara ini berbentuk kepulauan. Dalam pengoperasiannya, kapal membutuhkan manajemen keselamatan dan keamanan yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum maritim internasional dan mengetahui penerapan pengaturan keselamatan pelayaran di Indonesia terhadap peristiwa tenggelamnya KM Dumai Express 10 di Perairan Provinsi Kepulauan Riau. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi dokumen dan studi kepustakaan, serta kemudian menggunakan analisis metode preskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia sudah didasarkan pada Hukum Maritim Internasional secara optimal seperti peraturan standarisasi konstruksi kapal, sistem manajemen keselamatan kapal, dan kewajiban kelengkapan keselamatan pada kapal. Meskipun demikian, peristiwa tenggelamnya KM. Dumai Express 10 di perairan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 belum diterapkan secara optimal akibat ketidakpatuhan perusahaan produsen dan operator kapal terhadap peraturan keselamatan pelayaran Indonesia. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah kewajiban mutlak bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam transportasi perairan baik kargo maupun penumpang. Melalui budaya keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian para pihak industri pelayaran.