Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal ENDOGAMI Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi
Triyono Triyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK KONTEMPORER DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ratna Wahyu Widiastuti; Hendro Saptono; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38343

Abstract

Batik merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini batik sebagaimana dimaksud adalah batik dengan motif kontemporer. Pada kenyataanya, pelanggaran terhadap hak cipta motif batik kontemporer masih marak ditemui di berbagai daerah Indonesia, sehingga diperlukannya startegi bagi masing-masing daerah untuk menegakan perlindungan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terhadap motif batik kontemporer di Kabupaten Sleman berupa publikasi dan dokumentasi, pencatatan hak cipta, serta pembentukan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Batik. Kemudian untuk perlindungan hukum represif, berupa upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Kemudian mengenai hambatan, muncul dari sisi para pengrajin batik maupun dari sisi pemerintah. Hambatan dari sisi pengrajin secara garis besar disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum para pengrajin, sedangkan hambatan dari sisi pemerintah dikarenakan upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum berfokus pada bidang hak cipta terkhusus untuk batik di Kabupaten Sleman. 
KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BATANG Ayu Putri Sekarfajarwati; Bambang Eko Turisno; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.36718

Abstract

Penelitian menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pemuka penghayat sebelum akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah pemuka penghayat, adanya keyakinan bahwa sah secara adat sudah cukup, dan ketiadaan tempat pemberkatan. Kemudian faktor eksternal adalah proses administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas. Selain itu, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, maraknya poligami, dan maraknya perkawinan anak.
PENINGKATAN KESADARAN BUDIDAYA PADI ORGANIK VARIETAS ROJOLELE BAGI MASYARAKAT DI DESA GEMPOL KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN Surnano Sunarno; Triyono Triyono; Kurniawan Teguh Martono
Jurnal Pasopati Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pasopati.2023.19997

Abstract

Penopang utama perekonomian Desa Gempol terletak pada sektor pertanian. Faktor pendukung berkembangnya pertanian organik di Desa Gempol yaitu luasnya lahan, sumber daya manusia yang memadai, kondisi eksisting tanah  yang subur, tersedianya air yang berlimpah dan suhu yang stabil. Desa Gempol memiliki potensi lokal berupa produk beras rojolele hasil dari budidaya pertanian organik. Beras rojolele merupakan salah satu produk unggulan Desa Gempol dan secara umum di Kabupaten Klaten yang memiliki cirikhas pulen dan harum. Di masa pandemi Covid-19, permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani adalah pemasaran produk beras rojolele yang masih rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani sehingga berpengaruh terhadap minat bertani organik yang masih rendah. Oleh karena itu, analisa profit, peta kemampuan lahan, dan edukasi manfaat beras organik perlu dilakukan untuk meningkatkan minat budidaya padi rojolele secara organik. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa Gempol dalam menerapkan budidaya padi rojolele secara organik. Metode yang dilakukan adalah pendampingan analisis profit, pembuatan peta kemampuan lahan serta edukasi manfaat beras organik. Hasil dari kegiatan ini adalah pengetahuan kelompok tani Desa Gempol tentang peta kemampuan lahan, analisis profit dan manfaat beras organik menjadi meningkat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran tentang budidaya padi rojolele secara organikKata Kunci : Pertanian organik, padi rojolele, beras organik, peta kemampuan lahan, analisa profit
INOVASI PUPUK KOMPOS ORGANIK DAN PUPUK ORGANIK CAIR DALAM MENDUKUNG BUDIDAYA PADI ORGANIK ROJOLELE BERKELANJUTAN DI DESA GEMPOL KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN Sunarno Sunarno; Triyono Triyono; Kurniawan Teguh Martono
Jurnal Pasopati Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pasopati.2023.20923

Abstract

Petani padi rojolele di Desa Gempol memiliki tradisi budidaya pertanian organik sebagai mata pencaharian utama. Desa Gempol memiliki potensi lahan pertanian luas, sistem irigasi yang baik, dan sumberdaya genetik varietas tanaman padi beragam. Berbagai potensi tersebut belum diiringi oleh kemandirian dalam hal produksi pupuk, terbukti produksi pupuk masih rendah, terbatas dan belum diketahui standar kualitasnya. Kondisi tersebut menyebabkan petani kesulitan dalam menekan biaya budidaya, praktik pertanian organik belum efisien dan efektif. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kegiatan pengabdian dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pelestarian plasma nutfah padi rojolele, yaitu melalui inovasi pupuk ramah lingkungan. Inovasi pupuk kampos yaitu berupa kompos padat dan cair menjadi solusi tepat berdasarkan potensi sumberdaya hayati yang terdapat di lokasi sehingga dapat mendukung pertanian organik berkelanjutan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan meliputi pelatihan dan pendampingan proses produksi, analisis kandungan  unsur hara makro, dan pendampingan penggunaan pupuk kompos dan organik cair kepada kelompok tani. Hasil dari kegiatan ini adalah pengetahuan kelompok tani Desa Gempol tentang proses produksi dan penggunaan pupuk semakin meningkat, pupuk yang dihasilkan oleh petani dapat mengurangi ketergantungan pembelian pupuk organik kepada pihak lain, mengurangi pencemaran limbah hasil dari sektor peternakan, dan meningkatnya kesadaran produksi pupuk ramah lingkungan yang mendukung budidaya padi rojolele organik yang berkelanjutanKata Kunci : Pupuk kompos padat, pertanian organik, padi rojolele, petani, unsur hara
Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum di Indonesia Izmy Khumairoh; Nurhayati Nurhayati; Alamsyah Alamsyah; Suharyo Suharyo; Solechan Solechan; Triyono Triyono; Muhamad Azhar
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol 6, No 1 (2022): November
Publisher : Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/endogami.6.1.87-100

Abstract

Keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia telah menjadi identitas negara bahkan diakui oleh negara lain di skala internasional. Namun realitanya tidak jarang terjadi upaya klaim produk kebudayaan Indonesia oleh negara asing baik karena motif ekonomi ataupun keperluan unjuk eksistensi budaya nasional. Di sisi lain, masyarakat sebagai pencipta sekaligus pihak yang menghidupi kebudayaan tersebut juga minim keterlibatan secara aktif. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, negara telah menyediakan sistem legal yang berlaku di tingkat lokal maupun internasional (yang kemudian diratifikasi) terkait pengaturan sistem perlindungan terhadap kebudayaan, khususnya dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Aneka regulasi ini tidak hanya fokus pada rencana preservasi-konservasi kebudayaan, tapi juga memaparkan secara jelas peran masyarakat dan pemerintah di tiap tingkatan. Dengan ketersediaan berbagai bentuk dan fungsi regulasi perlindungan EBT di setiap lini, maka masyarakat mampu melakukan inisiatif untuk mengajukan perlindungan baik sebagai pelaku pemanfaatan EBT maupun pengemban EBT.
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DENGAN SUKU JAWA) Sarahelsia Rotua Siboro; Sri Wahyu Ananingsih; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56247

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba terikat nilai perkawinan dengan sesama anggota kelompok adatnya. Dalam perkembangannya, mobilitas antarbudaya menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antarsuku Batak Toba dengan Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi masyarakat adat, mekanisme adat, serta dampak perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan melalui mekanisme Mangain. Meskipun adat Batak Toba adaptif, dalam praktiknya terdapat pasangan perkawinan campuran yang mengalami konflik adat berupa resistensi keluarga dan pembatasan partisipasi adat. Dinamika tersebut dipengaruhi perbedaan orientasi nilai keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dialog kultural dan pendekatan persuasif agar kesinambungan adat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS Juwita Lasari; Yuli Prasetyo Adhi; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51565

Abstract

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan force majeure yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara virtual. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara virtual. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara virtual masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris virtual agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang
DAMPAK KEBIJAKAN BADAN BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Azizah Putri Nabila; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52421

Abstract

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendorong kebutuhan tanah secara masif sehingga Badan Bank Tanah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah mengelola lahan bekas HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi yang mencakup lima kelurahan salah satunya Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebijakan Badan Bank Tanah berupa surat imbauan menimbulkan permasalahan pertanahan karena adanya perbedaan perspektif antara masyarakat dengan Badan Bank Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis preskritif untuk menganalisis legalitas penguasaan tanah masyarakat dan dampak serta penyelesaian dari adanya kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai sertipikat, sementara Badan Bank Tanah bertindak sesuai dengan peraturan. Surat imbauan Badan Bank Tanah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan sudah melakukan upaya mediasi tetapi sampai saat ini tidak menghasilkan kesepakatan.
EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM KREDIT KONSTRUKSI BERDASARKAN UU JAMINAN (UU NO. 1 TAHUN 2016) Andrew Sasi Yavin; Hendro Saptono; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48076

Abstract

Penjaminan kredit konstruksi adalah jaminan bagi Terjamin guna mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana pengembalian kredit ini bisa bersumber dari APBN, APBD, BUMN, atau swasta nasional, memberi kepastian bagi penerima jaminan akan terpenuhinya kewajiban finansial sesuai kesepakatan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016, lembaga penjamin mencakup perusahaan penjaminan, syariah, dan penjaminan ulang. Jaminan ini berfungsi sebagai alat transfer risiko yang melindungi pihak terjamin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data sekunder untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan dalam kredit konstruksi di Indonesia. Proses pengadaan melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian, namun tantangan seperti ketidakcocokan nilai jaminan dan kekosongan hukum perlu diatasi untuk memastikan kepastian hukum
Co-Authors Alamsyah Alamsyah Ana Silviana Andrew Sasi Yavin Ayu Putri Sekarfajarwati Azizah Putri Nabila Bambang Eko Turisno Hendro Saptono Hendro Saptono Izmy Khumairoh Juwita Lasari Kurniawan Teguh Martono Kurniawan Teguh Martono Muhamad Azhar Nurhayati Nurhayati Ratna Wahyu Widiastuti Sarahelsia Rotua Siboro Solechan Solechan Sri Wahyu Ananingsih Suharyo Suharyo Sunarno Sunarno Surnano Sunarno Yuli Prasetyo Adhi