Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Triyono Triyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN BATANG Ayu Putri Sekarfajarwati; Bambang Eko Turisno; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.36718

Abstract

Penelitian menjelaskan mengenai bagaimana keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dianalisis dengan metode kualitatif. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh pemuka penghayat sebelum akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019. Faktor yang menghambat proses pencatatan perkawinan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu terbatasnya jumlah pemuka penghayat, adanya keyakinan bahwa sah secara adat sudah cukup, dan ketiadaan tempat pemberkatan. Kemudian faktor eksternal adalah proses administrasi yang lebih panjang dan faktor aksesibilitas. Selain itu, akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah kekerasan dalam rumah tangga, maraknya poligami, dan maraknya perkawinan anak.
PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (STUDI KASUS PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DENGAN SUKU JAWA) Sarahelsia Rotua Siboro; Sri Wahyu Ananingsih; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56247

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba terikat nilai perkawinan dengan sesama anggota kelompok adatnya. Dalam perkembangannya, mobilitas antarbudaya menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antarsuku Batak Toba dengan Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi masyarakat adat, mekanisme adat, serta dampak perkawinan campuran dalam perspektif hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan melalui mekanisme Mangain. Meskipun adat Batak Toba adaptif, dalam praktiknya terdapat pasangan perkawinan campuran yang mengalami konflik adat berupa resistensi keluarga dan pembatasan partisipasi adat. Dinamika tersebut dipengaruhi perbedaan orientasi nilai keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dialog kultural dan pendekatan persuasif agar kesinambungan adat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial.
TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA VIRTUAL DI KUDUS Juwita Lasari; Yuli Prasetyo Adhi; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51565

Abstract

Kewajiban notaris dalam menyusun akta notaris diatur oleh kode etik yang menekankan perlunya kesesuaian dengan peraturan dari pejabat berwenang. Pada tahun 2020, saat pemberlakuan PPKM darurat akibat pandemi Covid-19, notaris dihadapkan pada keadaan force majeure yang memaksa mereka untuk melaksanakan tugas dari rumah. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumen publik guna memastikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen secara virtual. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang dibuat, terutama jika terdapat kelalaian dalam prosesnya. Meskipun terdapat pertentangan dengan UUJN dan KUHPerdata, kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan tanggung jawab notaris atas akta yang disusun secara virtual. Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang disusun secara virtual oleh notaris tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sebagai perjanjian yang valid. Namun, pelaksanaan akta notaris secara virtual masih belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur praktik akta notaris virtual agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang
DAMPAK KEBIJAKAN BADAN BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Azizah Putri Nabila; Ana Silviana; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52421

Abstract

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendorong kebutuhan tanah secara masif sehingga Badan Bank Tanah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah mengelola lahan bekas HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi yang mencakup lima kelurahan salah satunya Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kebijakan Badan Bank Tanah berupa surat imbauan menimbulkan permasalahan pertanahan karena adanya perbedaan perspektif antara masyarakat dengan Badan Bank Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis preskritif untuk menganalisis legalitas penguasaan tanah masyarakat dan dampak serta penyelesaian dari adanya kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai sertipikat, sementara Badan Bank Tanah bertindak sesuai dengan peraturan. Surat imbauan Badan Bank Tanah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan sudah melakukan upaya mediasi tetapi sampai saat ini tidak menghasilkan kesepakatan.
EKSISTENSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DALAM KREDIT KONSTRUKSI BERDASARKAN UU JAMINAN (UU NO. 1 TAHUN 2016) Andrew Sasi Yavin; Hendro Saptono; Triyono Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48076

Abstract

Penjaminan kredit konstruksi adalah jaminan bagi Terjamin guna mendukung modal kerja usaha jasa konstruksi sesuai kontrak dengan bowheer (pemilik proyek). Dana pengembalian kredit ini bisa bersumber dari APBN, APBD, BUMN, atau swasta nasional, memberi kepastian bagi penerima jaminan akan terpenuhinya kewajiban finansial sesuai kesepakatan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2016, lembaga penjamin mencakup perusahaan penjaminan, syariah, dan penjaminan ulang. Jaminan ini berfungsi sebagai alat transfer risiko yang melindungi pihak terjamin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data sekunder untuk mengevaluasi eksistensi perusahaan penjaminan dalam kredit konstruksi di Indonesia. Proses pengadaan melibatkan tahapan perencanaan hingga penyelesaian, namun tantangan seperti ketidakcocokan nilai jaminan dan kekosongan hukum perlu diatasi untuk memastikan kepastian hukum
Co-Authors Ana Silviana Andrew Sasi Yavin Ayu Putri Sekarfajarwati Azizah Putri Nabila Bambang Eko Turisno Hendro Saptono Juwita Lasari Sarahelsia Rotua Siboro Sri Wahyu Ananingsih Yuli Prasetyo Adhi