Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Clavia: Journal of Law
Muhammad Rusli
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DESA KALIIANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG Hasrul Hamzah; Yulia A. Hasan; Muhammad Rusli
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2267

Abstract

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pertambagan pasir illegal di Kabupaten Pinrang dan mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan pasir illegal di Kabupaten pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan  Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara di Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena masih banyak aktifitas pertambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha penambang illegal berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Mineral dan Batubara yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. The research objectives to be achieved in this writing are to find out the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 against illegal sand mining in Pinrang Regency while at the same time knowing the forms of responsibility of illegal sand mining business actors in Pinrang Regency. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods, data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. We then qualitatively analyze the data obtained in this study. The results of the study show that the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Kalliang Village, Duampanua District, Pinrang Regency is not carried out in accordance with statutory provisions, because there are still many sand mining activities that do not have a Mining Business Permit. The forms of accountability for illegal mining business actors in the form of criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 158 Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal are as follows: five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah)”.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP Mana, Muhammad Adhyaksa S.; Hasan, Yulia A.; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2263

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase berjalan optimal karena adanya beberapa penambang illegal yang telah diproses secara hukum dan usaha pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal. This research was conducted to find out the implementation of law enforcement against illegal sand mining and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against sand mining actors. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by conducting interviews and documentation. Based on the research results, it shows that; 1) implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining activities around the river If Riase is running optimally because there are several illegal miners who have been legally processed and the sand mining business already has a permit. 2) Obstacles faced by law enforcers in dealing with criminal acts of illegal sand mining around the Bila Riase river are the lack of legal awareness among the community, economic factors, and the lack of public knowledge of the impacts of illegal sand mining.
PERLINDUNGAN HUKUM TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKABONERATE YANG MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT PENAMBANGAN KARANG Bangsawan, Andi Rijal; Hasan, Yulia A.; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam upaya perlindungan hukum terhadap terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat penambangan karang di Taman Nasional Takabonerate kendala dan solusi yang diberikan. Tipe penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan  yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate/Staf yang menangani langsung objek penelitian penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis  skripsi ini. Hasil penelitian Upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang sebagai bahan bangunan rumah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dijalankan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate yang dilakukan pertama kali ialah mendatangi dan melakukan mediasi mencari jalan keluar dan mendapatkan kesepakatan untuk dibongkar dan dikembalikan ke tempat yang semula. Adapun SDM aparatur Taman Nasional Takabonerate terhadap kendala yang dihadapi sangat minim dikarenakan mereka melakukan koordinasi oleh pemerintah daerah terkait, kecamatan dan desa yang berkaitan langsung kasus tersebut, seperti Sat Polair Polres Kab. Kepulauan Selayar. Serta solusi yang diberikan melakukan sosialisasi, tindakan preventif, pendekatan kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda. This study aims to find out more about legal protection efforts for coral reefs that have been damaged by coral mining in Takabonerate National Park, the constraints and solutions provided. Type of normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through information using interview techniques by the District Environmental Office. Selayar Archipelago, Head of the Takabonerate National Park Agency/Staff who directly handles the author's research object. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer. The results of the research Efforts to protect the law against damage to coral reefs due to coral mining as a building material for houses are in accordance with existing regulations and have been carried out by the Takabonerate National Park Office. original place. The human resources of the Takabonerate National Park apparatus for the obstacles they face are very minimal because they coordinate with the relevant local governments, sub-districts and villages that are directly related to the case, such as Sat Polair Polres Kab. Selayar Islands. As well as the solutions given are socialization, preventive measures, approaches to the community, involving religious leaders, educators, youth leaders.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM DALAM MASA JABATAN KOTA MAKASSAR Jaida, Arifin; Rusli, Muhammad; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dalam masa jabatan dan untuk mengetahui alasan hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan tersebut akibat dari hakim aswanto sering menganulir produk hukum yang disahkan oleh DPR. Dimana sebelumnya Aswanto diangkat sebagai hakim atas rekomendasi dari DPR sehingga DPR beranggapan bahwa seharusnya hakim Aswanto mewakili suara dari DPR. Padahal perlu dipahami bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi bukanlah merupakan lembaga politik dimana tidak ada keterwakilan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, langkah Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan Hakim Aswanto dalam hal ini tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait pemberhentian hakim konstitusi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden dan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi This study aims to determine the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office and to determine the legal reasons for the House of Representatives to propose the dismissal of Constitutional Court judges. The type of research used is qualitative research with a normative-juridical approach method. This study uses primary and secondary data with data collection techniques carried out by literature studies, then qualitatively analyzing the data obtained. The results of the study show that the factors that encourage the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office are due to Judge Aswanto often annulling legal products ratified by the DPR. Where previously Aswanto was appointed as a judge on the recommendation of the DPR so that the DPR assumed that Judge Aswanto should represent the voice of the DPR. In fact, it must be understood that the Constitutional Court institution is not a political institution where there is no representation within the Constitutional Court. For this reason, the steps of the House of Representatives to dismiss Judge Aswanto in this case cannot be justified as regulated in the Constitutional Court Law No. 24 of 2003 and Law No. 7 of 2020 which explain the dismissal of constitutional judges who are determined based on the President's decision and at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN No. 23/pid.B/2024/PN Mak Sumartin, Farhan Osamah; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan  data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil peneltian dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan absorsi stel/Stelsel Absorptie. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan yang dimana terdakwa Yunus Lilu alias ical terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan kesengajaan dalam keadaan sehat dan berakal baliq serta tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. This study aims to understand the criminal system applied in the case of concurrent fraud crimes in decision No. 23/pid. B/2024/PN Mak Utara, and to analyze the accountability of the perpetrators in these cases. The research method used is normative research. With primary and secondary legal material data sources. This research was conducted in the jurisdiction of the Makale District Court, Tana Toraja Regency. The data collection techniques used are interviews and literature studies. As a result of the research in the fraud case involving the defendant Yunus Lilu alias Ical, the Makale District Court implemented the stel/Stelsel Absorptie criminal system. This system integrates several fraud crimes committed by the defendant into one main punishment, which is sentenced to 3 years in prison. In addition, this study also analyzes the accountability of the perpetrator in a fraud case where the defendant Yunus Lilu alias ical is proven to have committed the crime of fraud intentionally in a state of health and puberty and does not have a disability or mental disorder, Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KPK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Demmanaba, Licar Jaya; Nur, Mustawa; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Untuk bahan dan data hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data hukum selanjutnya di analisis secara kualitatif dan diolah secara dedukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sementara pemberlakuan putusan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK telah di laksanakan, di mana Presiden mencabut Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang berarti masa jabatan Pimpinan KPK di perpanjang 1 (satu) Tahun. This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the Extension of the Term of Office of the KPK Leadership from 4 (four) years to 5 (five) years and the direct implementation of the extension of the term of office by issuing Presidential Decree Number 112/P of 2023, then the term of office of the KPK Leadership ends in December 2024. This type of research is normative with a focus on literature studies. For legal materials and data are primary, secondary and tertiary. Legal materials and data are then analyzed qualitatively and processed deductively. The results of this study indicate that the legal considerations of the Constitutional Court judges are inseparable from legal considerations in accordance with Article 34 of Law Number 30 of 2002 that the applicant has lost his right to obtain fair legal certainty, equal standing before the law and freedom from discriminatory treatment that is contrary to Article 28D paragraph (1,2,3) and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the implementation of the decision by extending the term of office of the KPK Leadership has been carried out, where the President revoked Presidential Decree Number 112/P of 2019 and issued Presidential Decree Number 112/P of 2023 which means that the term of office of the KPK Leadership is extended by 1 (one) year.
ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENYU DI WILAYAH KOTA MAKASSAR PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2022/PN MKS) Abdurrahman, Abdurrahman; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS. Metode penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber pada wawancara dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS adalah menerapkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana terhadap terdakwa pertama dan kedua dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000.00 (lima juta). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. This study aims to determine the enforcement of penalties for the crime of turtle trading in the Makassar City Area in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS, and to determine the legal considerations of the Judge in Decision Number 315 / PID.B / 2022.PN MKS. The research method, this type of research is normative research, with a legislative approach. The data used in this study are primary data sourced from interviews and secondary data from literature, journals and court decisions. The results show that law enforcement in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS is to apply Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, where the first and second defendants were found guilty and sentenced to 5 (five) months each and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million). The Judge's Legal Considerations in making a decision are legal considerations and sociological considerations.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Bangsawan, Andi Rijal Demmanaba, Licar Jaya Halwan, Muhammad Hamzah, Hasyrul Jaida, Arifin Mana, Muhammad Adhyaksa S. Mustawa, Mustawa Siti Zubaidah Sumartin, Farhan Osamah Yulia A. Hasan