Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Anggrita Esthi
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Inovasi E-Samsat Berbasis Digital Di Jawa Timur: Penelitian Susi Ratnawati; Anggrita Esthi; Lolita Permanasari; Indawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.368

Abstract

Tujuan Penelitian: Menganalisis implementasi inovasi e-Samsat guna mengevaluasi efektivitas program dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui sistem administrasi berbasis digital. Metode Penelitian: Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus analisis diarahkan untuk mengevaluasi mutu layanan e-Samsat pasca-pemberlakuan regulasi, dengan mengacu pada indikator inovasi yang meliputi aspek kemudahan, kecepatan, transparansi, serta keamanan sistem pembayaran. Hasil Penelitian: Inovasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui e-Samsat berlandaskan pada kerangka kebijakan nasional serta regulasi daerah. Di wilayah Jawa Timur, dasar hukum utamanya mencakup Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang diakselerasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. Implementasi e-Samsat di Jawa Timur dinilai sangat berhasil dan menjadi salah satu barometer nasional dalam transformasi digital pelayanan publik (e-government). Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, inovasi ini terus berevolusi dari sekadar pembayaran via ATM bank daerah menuju pemanfaatan ekosistem digital yang masif. Sistem ini memfasilitasi wajib pajak melakukan pembayaran dan pengesahan STNK tahunan secara non-tunai melalui berbagai kanal digital (ATM, mobile banking, e-commerce, dan gerai modern) yang terintegrasi otomatis dengan data Bapenda, Kepolisian, serta Jasa Raharja.
Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur Khofifah Diva Oktakinanti; Anggrita Esthi
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v2i3.393

Abstract

Traffic accident cases constitute a complex legal matter, as they encompass two distinct forms of criminal liability, namely intentional wrongdoing and negligence, each carrying different legal consequences. In Indonesian law enforcement practice, the resolution of such cases has not followed a uniform pattern, given that two primary mechanisms are available: formal litigation under Article 310 of the Traffic and Road Transport Law and Article 359 of the Criminal Code, and restorative justice as governed by Police Regulation No. 8 of 2021. This study aims to examine the implementation of both mechanisms and their relevance to the foundational legal values of justice, utility, and legal certainty. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach, conducted through in-depth interviews with investigators from the East Java Regional Police, field observation, and documentary analysis encompassing court decisions and applicable legislation. The findings reveal that over 90 percent of traffic accident cases within the East Java Regional Police jurisdiction in 2023 and 2024 were resolved through restorative justice by means of SP3 issuance, while cases involving fatalities continued to be processed through formal litigation, as reflected in the Jombang District Court Decision No. 152/Pid.Sus/2024. This study concludes that both mechanisms are complementary in nature and must be operationalized in a coordinated manner to achieve law enforcement outcomes that are equitable for all parties concerned.
Co-Authors Indawati Khofifah Diva Oktakinanti Lolita Permanasari Susi Ratnawati