Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Indawati
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Henry Kristian Siburian; Muhammad Subandi; Arief Fahmi Lubis; Indawati; Dasep Supriatna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.988 KB) | DOI: 10.58812/jhhws.v2i02.232

Abstract

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Mayoritas pajak sebagai sumber pendapatan nasional melebihi lima puluh persen pendapatan Nasional. Ketika suatu negara memiliki pendapatan pajak yang lebih besar, misalnya, itu dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Selain instrumen yang cocok untuk distribusi pendapatan. Saat ini dalam perekonomian, masalah yang paling signifikan adalah distribusi pendapatan. Dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, baik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat maupun tidak, pemerintah menjalankan berbagai program dan paket stimulus, termasuk perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet, Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini. Menurut temuan penelitian ini, peran pajak belum menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki, serta fasilitas jembatan yang masih kurang. Akibatnya, distribusi barang terhambat sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Implementasi Inovasi E-Samsat Berbasis Digital Di Jawa Timur: Penelitian Susi Ratnawati; Anggrita Esthi; Lolita Permanasari; Indawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.368

Abstract

Tujuan Penelitian: Menganalisis implementasi inovasi e-Samsat guna mengevaluasi efektivitas program dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui sistem administrasi berbasis digital. Metode Penelitian: Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus analisis diarahkan untuk mengevaluasi mutu layanan e-Samsat pasca-pemberlakuan regulasi, dengan mengacu pada indikator inovasi yang meliputi aspek kemudahan, kecepatan, transparansi, serta keamanan sistem pembayaran. Hasil Penelitian: Inovasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui e-Samsat berlandaskan pada kerangka kebijakan nasional serta regulasi daerah. Di wilayah Jawa Timur, dasar hukum utamanya mencakup Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang diakselerasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. Implementasi e-Samsat di Jawa Timur dinilai sangat berhasil dan menjadi salah satu barometer nasional dalam transformasi digital pelayanan publik (e-government). Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, inovasi ini terus berevolusi dari sekadar pembayaran via ATM bank daerah menuju pemanfaatan ekosistem digital yang masif. Sistem ini memfasilitasi wajib pajak melakukan pembayaran dan pengesahan STNK tahunan secara non-tunai melalui berbagai kanal digital (ATM, mobile banking, e-commerce, dan gerai modern) yang terintegrasi otomatis dengan data Bapenda, Kepolisian, serta Jasa Raharja.
Between Associational Autonomy and State Control: Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah as Non-Party Political Intermediaries in Post-Reform Indonesia Indawati; Rr. Indah Permatasari; Anisa Kurniatul Azizah; Alarico M. Tilmand Tilmand
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v11i2.11664

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah are influential nonpartisan Islamic organizations in Indonesia’s electoral politics, public policy, and state–society relations. This article examines the legal regulation of non-party political intermediation and the effects of preferential mining policies on religious organizational autonomy. Using a qualitative socio-legal approach, it combines doctrinal analysis of constitutional, civil society, mining, and judicial materials with a comparative study of NU and Muhammadiyah from 2017 to July 2026. The findings show that the 2017 amendment to the Law on Societal Organizations shifted safeguards from prior judicial review to ex post scrutiny of administrative dissolution. The law also insufficiently distinguishes policy advocacy, institutional political expression, elite conduct, electoral mobilization, and organizational resource use. NU relies more on personal authority and socio-religious networks, whereas Muhammadiyah emphasizes institutional structures, policy advocacy, and value-based politics. Mining privileges further create conflicts between watchdog functions and economic dependence on the state. The article proposes activity-based regulation grounded in attribution, transparency, proportionality, accountability, and conflict-of-interest control.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DISERTAI PEMERASAN DAN KEKERASAN: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl Moch Nobe Adrenalin Rush; Indawati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.375

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menciptakan bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten pornografi berdasarkan motif balas dendam atau revenge porn. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan dengan motif balas dendam yang disertai pemerasan dan kekerasan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan mengenai revenge porn disertai pemerasan dan kekerasan, serta kesesuaian dakwaan pada putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenge porn diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan alternatif yang diberikan Penuntut Umum dan disahkan hakim belum sesuai karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana (concursus realis), yaitu penyebaran konten asusila, pemerasan, dan pengancaman. Penggunaan dakwaan alternatif mengakibatkan tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan korban terkesampingkan karena tidak tercantum dalam surat dakwaan. Seharusnya digunakan dakwaan kumulatif agar seluruh perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan untuk kasus kejahatan siber yang kompleks.
Co-Authors Alarico M. Tilmand Tilmand Anggrita Esthi Anisa Kurniatul Azizah Arief Fahmi Lubis Dasep Supriatna Henry Kristian Siburian Lolita Permanasari Moch Nobe Adrenalin Rush Muhammad Subandi Rr. Indah Permatasari Susi Ratnawati