Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuris: Journal of Court and Justice Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Lolita Permanasari
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI SHOPEE PAYLATER) Naurah Safa Meidiosa; Lolita Permanasari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.147

Abstract

Internet telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi elektronik dan informasiuntuk berbagai tujuan, seperti berselancar, mencari berita dan informasi, mengirim email,berbicara di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Perkembangan teknologi telahmelahirkan banyak aplikasi online, salah satunya menimbulkan masalah bagi penggunaShopee: Shopee yang telah menerapkan fungsi “Shopee Paylater” atau bisa dibilang “belisekarang, bayar nanti”. Perdagangan juga menggunakan internet, terutama pembelian onlinemelalui pasar. Fitur Paylater ini sekarang sangat disukai oleh orang-orang karenamemungkinkan mereka melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari.Bunga yang ditawarkan oleh sistem ini juga cukup murah. Penelitian ini bertujuan untukmenjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menggunakan Shopee Paylater, sepertibagaimana pengaturan paylater pada aplikasi Shopee Paylater, bagaimana paylaterdilaksanakan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukumyang diberikan kepada pengguna Paylater apabila terjadi masalah dengan layanan Shopee.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT.Commerce Finance selama proses pembelian.Para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dankewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkanpersetujuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee bertanggungjawab untuk melindungi konsumennya. Dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentangLayanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi, Shopee melanggar keamananjaringan yang sudah ada. Ketentuan ini merupakan dasar untuk pengaturan sistem paylater.
Implementasi Inovasi E-Samsat Berbasis Digital Di Jawa Timur: Penelitian Susi Ratnawati; Anggrita Esthi; Lolita Permanasari; Indawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.368

Abstract

Tujuan Penelitian: Menganalisis implementasi inovasi e-Samsat guna mengevaluasi efektivitas program dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui sistem administrasi berbasis digital. Metode Penelitian: Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus analisis diarahkan untuk mengevaluasi mutu layanan e-Samsat pasca-pemberlakuan regulasi, dengan mengacu pada indikator inovasi yang meliputi aspek kemudahan, kecepatan, transparansi, serta keamanan sistem pembayaran. Hasil Penelitian: Inovasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui e-Samsat berlandaskan pada kerangka kebijakan nasional serta regulasi daerah. Di wilayah Jawa Timur, dasar hukum utamanya mencakup Perda Jatim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang diakselerasi melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. Implementasi e-Samsat di Jawa Timur dinilai sangat berhasil dan menjadi salah satu barometer nasional dalam transformasi digital pelayanan publik (e-government). Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, inovasi ini terus berevolusi dari sekadar pembayaran via ATM bank daerah menuju pemanfaatan ekosistem digital yang masif. Sistem ini memfasilitasi wajib pajak melakukan pembayaran dan pengesahan STNK tahunan secara non-tunai melalui berbagai kanal digital (ATM, mobile banking, e-commerce, dan gerai modern) yang terintegrasi otomatis dengan data Bapenda, Kepolisian, serta Jasa Raharja.
LEGAL ANALYSIS OF RESIDENTIAL LAND OWNERSHIP RESTRICTIONS UNDER MINISTERIAL DECREE 6/1998 Lolita Permanasari; Siti Ngaisah
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 4 Issue 4 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v4i4.925

Abstract

Concurrent with economic expansion and demographic growth, land scarcity has intensified, necessitating state intervention to maintain equilibrium among competing stakeholders. The Basic Agrarian Law establishes land reform provisions encompassing ownership restructuring and tenure relationships, with Articles 7 and 17 mandating restrictions to prevent land concentration amongst particular groups. Despite legislative requirements that residential land ownership limitations be codified through Government Regulation, such implementing regulation remains absent. Consequently, the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency promulgated Decree Number 6 of 1998, restricting residential land ownership to five parcels not exceeding 5,000 square metres cumulatively. This research employs normative juridical methodology with statute approach, examining regulatory hierarchies and enforcement mechanisms. Analysis reveals that whilst Decree 6/1998 constitutes a regulation pursuant to Law 12/2011 Article 100, fundamental deficiencies compromise its efficacy. The Decree lacks prescribed sanctions for violations, contains no supervisory mechanisms, and inadequately addresses ownership restrictions, applying solely to rights elevation rather than rights transfer mechanisms. Furthermore, hierarchical incongruence exists whereby ministerial decree implements primary legislative mandates absent intermediary Government Regulation as constitutionally required. Land office administrative systems lack comprehensive ownership data, rendering declaration verification practically impossible. These findings corroborate previous scholarship documenting weak enforcement mechanisms whilst revealing novel dimensions concerning hierarchical legitimacy and category-specific regulatory dysfunction. The absence of administrative, civil, or criminal sanctions substantially undermines legal enforcement, rendering residential land ownership restrictions ineffective in preventing ownership concentration and achieving equitable distribution objectives.
Co-Authors Anggrita Esthi Indawati Naurah Safa Meidiosa Siti Ngaisah Siti Ngaisah Susi Ratnawati