Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

URGENSI PENERAPAN PAJAK KARBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Ardhelia Putri Salsabila; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2342-2351

Abstract

Perubahan signifikan dalam suhu permukaan bumi dan iklim dalam satu abad terakhir memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi produksi gas rumah kaca melalui kebijakan pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk mencapai Net Zero Emission. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan pajak karbon masih tertunda karena Pemerintah belum menyiapkan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak karbon sebagai alat Net Zero Emission setelah pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perpajakan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi pajak karbon di lembaga perpajakan nasional dianggap sangat penting dan harus dilakukan segera untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang disepakati untuk dikurangi sebesar 29% pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 sesuai dengan Paris Agreement. Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan pelaksana mengenai mekanisme pajak karbon agar setiap emisi karbon yang dihasilkan dapat dikenakan pajak, sehingga meningkatkan efisiensi perpajakan nasional. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan pajak karbon sebelum kebijakan ini diberlakukan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale) Ardhelia Putri Salsabila; Absarani Maharani Effendi; Cicelly Chiessa; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4557

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi flash sale e-commerce, khususnya terkait pembatalan sepihak oleh penjual di platform Shopee. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi pembatalan sepihak. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum konsumen terutama diatur dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan PP No. 71/2019. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi-regulasi tersebut menyediakan kerangka perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi tantangan. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen meliputi pengajuan keluhan melalui platform e-commerce, penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan gugatan perdata di pengadilan negeri. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme penegakan dan peningkatan kesadaran konsumen akan hak-hak hukum mereka sangat penting untuk perlindungan konsumen yang efektif dalam flash sale e-commerce.