Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Fico Acchedya Wijaya
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN PADA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Fico Acchedya Wijaya; Briyan Dustin; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2849-2863

Abstract

Perlindungan  hukum  untuk  buruh / pekerja  perusahaan  x  yang  mendapatkan  peutusan  hubungan kerja (PHK) secara sepihak merupakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk buruh terkait diputuskan batal demi hukum karena berdasar pada Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor   13   Tahun   2003   tentang   Ketenagakerjaan, jika pengusaha ingin melaksanakan  pemutusan hubungan kerja terhadap  buruhnya,  harus  lebih  dulu  mendapatkan  penetapan dari  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial. Metode  penulisan dalam  penulisan ini menggunakan  jenis  penelitian hukum doktrinal  atau  normatif,  yang  mengkaji  hukum  sebagai  norma. Sedangkan apabila dilihat dari sumber data yang tersaji adalah penelitian doktrinal atau normatif. Teknik  analisa  data  yang  dipakai  adalah teknik  analisis  isi (content  analysis). Hasil  pembahasan  menggaris-bawahi bahwa semestinya ada  sanksi  yang lebih tegas  bagi setiap  pelanggaran pada  praktik  ketenagakerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  pengusaha, hal ini agar  berkurang  terjadinya  lagi  PHK  sepihak  yang  sangat merugikan pihak buruh  dan  pekerja pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan pusat maupun daerah harus lebih intensif melakukan pemantauan ketenagakerjaan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja  secara sepihak.
STUDI KOMPARATIF EKONOMI SIRKULAR DALAM ARAH KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK DI INDONESIA DAN JERMAN Richard Jatimulya Alam Wibowo; Caroline Tresnoputri; Fico Acchedya Wijaya; Ali Bastanta; Austin Junior; Jennifer Claudia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2467-2480

Abstract

Pengelolaan sampah yang baik modern ini berpedoman pada konsep ekonomi sirkular, yaitu pengurangan serta pemanfaatan sampah melalui daur ulang ataupun pendayagunaan kembali sehingga membuat siklus tertutup. Maka dari itu dilakukan penelitian normatif untuk melihat perbandingan komparatif kebijakan hukum pengelolaan sampah Indonesia dan Jerman dalam perspektif penerapan konsep ekonomi sirkuler. Peneltian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan hukum Indonesia dan Jerman mengarah serta mencerminkan konsep ekonomi sirkuler, pada realitanya pelaksanaannya tidak berhasil mencapai ekonomi sirkuler. Hal ini terlihat dari kendala ekonomi, fasilitas, dan pemahaman masyarakat, meskipun bank sampah berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu di Jerman walaupun angka pengumpulan dan pendauran ulang sampah tinggi, akan tetapi ternyata tingkat daur ulang secara energi yang lebih tinggi membuat ekonomi sirkular belum benar-benar dapat tercapai. Oleh karena itu penerapan kebijakan pengelolaan sampah kemasan plastik harus diawasi dan diterapkan dengan tegas untuk jalannya sistem yang benar-benar efektif mengubah pola konsumsi industri dan masyarakat menjadi ekonomi sirkuler.
PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Caroline Tresnoputri; Jessica Chandra; Fico Acchedya Wijaya; Jennifer Claudia; Cherlyne Baby Florencia; Jeane Neltje Saly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2333-2341

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang kaya, memiliki sistem ketatanegaraan yang unik. Hukum adat merujuk pada aturan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku bangsa tertentu. Latar belakang dari peran hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan upaya untuk mengakomodasi keberagaman nasional. Hukum adat memiliki peran penting dalam beberapa bidang, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tanah adat, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Aturan-aturan hukum adat ketatanegaraan serta pengaruh dari hukum tata negara Hindia-Belanda (Staatsrecht van Nederland) memiliki peran penting dalam menentukan hukum tata negara Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta upaya-upaya masyarakat hukum adat ini sendiri. Dengan adanya pembatasan ini, bahwa peranan dan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu sebuah partisipasi aktif serta penyesuaian nilai-nilai agar tidak hanya lestari, namun juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) TERHADAP KEMASAN PLASTIK DI TPS KEBON JERUK Richard Jatimulya Alam Wibowo; Caroline Tresnoputri; Fico Acchedya Wijaya; Ali Bastanta; Austin Junior; Jennifer Claudia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2460-2466

Abstract

Pengelolaan sampah yang baik dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta alam serta menghindari dampak negatif akibat timbunan sampah. Pemerintah menetapkan visi Indonesia bersih sampah dengan salah satunya menerapkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan EPR untuk mencapai target pengurangan sampah. Peneliti melakukan kajian yuridis empiris untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan hukum positif mengenai implementasi EPR terhadap kemasan plastik di TPS Kebon Jeruk. Bahwa penelitian ini menemukan bahwa kebijakan hukum EPR di Indonesia yang utamanya diatur dalam PerLHK 75/2019 mencakup prinsip 3R serta pemberian fasilitas dari pemerintah untuk kemitraan produsen dan pihak-pihak pengelola seperti bank sampah, TPS, pusat daur ulang. Selain itu tidak ditemukan adanya implementasi EPR pada TPS Kebon Jeruk, pengolahan dan pengelolaan sampah kemasan plastik dilakukan oleh petugas gerobak yang melakukan pengurangan setiap harinya. Ditemukan pula bahwa kesulitan ini diperparah dengan kendala EPR yang berjangka waktu pendek dan tidak berkelanjutan, serta industri daur ulang yang memiliki preferensi pada sampah tertentu seperti botol plastik.
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum di Kota Tangerang Fico Acchedya Wijaya; Rasji
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.14045

Abstract

In Indonesia, general election is considered as a democracy festive which periodically held once in 5 years. It is a moment once every five years, when all the participants of the election enliven the atmosphere of every city in the seek of every vote and support from the citizens, whose are in the capacity as voters in the upcoming general election. Things could be rough in every general election, this was caused by plenty of participants of the election, and also the president and the vice president candidates to choose from. This create a lot of different perspective and opinion, which sometimes caused a chaos. Plus, there is an absence of law in a form of penalty towards the regulation enforcement, which resulting upon this upcoming democracy festive to be in heated up. The research methodology used for this research is the normative methodology, this particular methodology is chosen in hope to find an answer upon the issues found, from the primary and secondary legal materials.
Co-Authors Ali Bastanta Austin Junior Briyan Dustin Caroline Tresnoputri Cherlyne Baby Florencia Jeane Neltje Saly Jennifer Claudia Jessica Chandra Rasji Richard Jatimulya Alam Wibowo