Jennifer Claudia
Universitas Tarumanagara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STUDI KOMPARATIF EKONOMI SIRKULAR DALAM ARAH KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK DI INDONESIA DAN JERMAN Richard Jatimulya Alam Wibowo; Caroline Tresnoputri; Fico Acchedya Wijaya; Ali Bastanta; Austin Junior; Jennifer Claudia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2467-2480

Abstract

Pengelolaan sampah yang baik modern ini berpedoman pada konsep ekonomi sirkular, yaitu pengurangan serta pemanfaatan sampah melalui daur ulang ataupun pendayagunaan kembali sehingga membuat siklus tertutup. Maka dari itu dilakukan penelitian normatif untuk melihat perbandingan komparatif kebijakan hukum pengelolaan sampah Indonesia dan Jerman dalam perspektif penerapan konsep ekonomi sirkuler. Peneltian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan hukum Indonesia dan Jerman mengarah serta mencerminkan konsep ekonomi sirkuler, pada realitanya pelaksanaannya tidak berhasil mencapai ekonomi sirkuler. Hal ini terlihat dari kendala ekonomi, fasilitas, dan pemahaman masyarakat, meskipun bank sampah berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu di Jerman walaupun angka pengumpulan dan pendauran ulang sampah tinggi, akan tetapi ternyata tingkat daur ulang secara energi yang lebih tinggi membuat ekonomi sirkular belum benar-benar dapat tercapai. Oleh karena itu penerapan kebijakan pengelolaan sampah kemasan plastik harus diawasi dan diterapkan dengan tegas untuk jalannya sistem yang benar-benar efektif mengubah pola konsumsi industri dan masyarakat menjadi ekonomi sirkuler.
PERAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA Caroline Tresnoputri; Jessica Chandra; Fico Acchedya Wijaya; Jennifer Claudia; Cherlyne Baby Florencia; Jeane Neltje Saly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2333-2341

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan suku bangsa yang kaya, memiliki sistem ketatanegaraan yang unik. Hukum adat merujuk pada aturan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku bangsa tertentu. Latar belakang dari peran hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan upaya untuk mengakomodasi keberagaman nasional. Hukum adat memiliki peran penting dalam beberapa bidang, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, pengaturan tanah adat, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Aturan-aturan hukum adat ketatanegaraan serta pengaruh dari hukum tata negara Hindia-Belanda (Staatsrecht van Nederland) memiliki peran penting dalam menentukan hukum tata negara Indonesia. Pengakuan hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi oleh undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta upaya-upaya masyarakat hukum adat ini sendiri. Dengan adanya pembatasan ini, bahwa peranan dan implementasi hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia perlu sebuah partisipasi aktif serta penyesuaian nilai-nilai agar tidak hanya lestari, namun juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) TERHADAP KEMASAN PLASTIK DI TPS KEBON JERUK Richard Jatimulya Alam Wibowo; Caroline Tresnoputri; Fico Acchedya Wijaya; Ali Bastanta; Austin Junior; Jennifer Claudia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2460-2466

Abstract

Pengelolaan sampah yang baik dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta alam serta menghindari dampak negatif akibat timbunan sampah. Pemerintah menetapkan visi Indonesia bersih sampah dengan salah satunya menerapkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan EPR untuk mencapai target pengurangan sampah. Peneliti melakukan kajian yuridis empiris untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan hukum positif mengenai implementasi EPR terhadap kemasan plastik di TPS Kebon Jeruk. Bahwa penelitian ini menemukan bahwa kebijakan hukum EPR di Indonesia yang utamanya diatur dalam PerLHK 75/2019 mencakup prinsip 3R serta pemberian fasilitas dari pemerintah untuk kemitraan produsen dan pihak-pihak pengelola seperti bank sampah, TPS, pusat daur ulang. Selain itu tidak ditemukan adanya implementasi EPR pada TPS Kebon Jeruk, pengolahan dan pengelolaan sampah kemasan plastik dilakukan oleh petugas gerobak yang melakukan pengurangan setiap harinya. Ditemukan pula bahwa kesulitan ini diperparah dengan kendala EPR yang berjangka waktu pendek dan tidak berkelanjutan, serta industri daur ulang yang memiliki preferensi pada sampah tertentu seperti botol plastik.