Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA Sandra Natalia; Michellie Chandra Wijaya; Giacinta Nadima; Gladys Lydia Evan; Lisentia Putri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3148-3156

Abstract

Perkawinan dalam hukum adat akan menghasilkan suatu hubungan baru yang disebut sebagai kekerabatan, pada umumnya di Indonesia sistem kekerabatan ini ditentukan oleh adat dan daerah mana pengantin tersebut berasal. Sistem kekerabatan juga menghasilkan adanya akibat hukum yang sudah menjadi hak dan kewajiban. Oleh karena itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan serta akibat hukum yang akan lahir dari kekerabatan tersebut. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber pada studi pustaka yaitu buku dan jurnal, sehingga maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan penelitian terdapat tiga sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.
Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak terhadap Pekerja Hamil Michellie Chandra Wijaya; Gunardi Lie
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13977

Abstract

Lack of focus on protecting the health, safety, and reproductive rights of female workers is a major contributor to the persistence of many labor issues. Unilateral termination of employment (PHK) carried out by the employer firm against pregnant workers is one of the elements producing issues in the sphere of labor. There is still widespread discrimination against pregnant workers in the workplace, which hinders the full realization of workers' rights such the protection of safety, health, and reproductive rights for women. Social security has been extended to female workers, for example, and the implementation is generally adequate, but there are certain aspects that are not yet appropriate, such as menstruation leave and maternity leave. The government's efforts to ensure the health, safety, and reproductive rights of pregnant workers are hampered by lax oversight from employers who often break the rules to their own gain