Galuh Permatasari
Program Studi D3 Kebidanan STIKES Griya Husada Sumbawa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBEDAAN CAKUPAN KUNJUNGAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI DI KABUPATEN SUMBAWA Luh Putu Sri Yuliastuti; Gladeva Yugi Antari; Galuh Permatasari
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 4 No. 3 (2023): SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v4i3.18243

Abstract

Kehamilan dan persalinan merupakan suatu keadaan fisiologis yang terjadi dalam siklus kehidupan wanita. Kehamilan merupakan suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan keturunan yang terjadi secara alami, menghasilkan janin yang tumbuh di dalam rahim ibu. Persalinan termasuk proses normal yang memungkinkan serangkaian perubahan besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir baik secara vagina maupun sectio cesarea. Untuk mencegah penularan covid-19 pada ibu hamil, bayi dan ibu bersalin, seluruh persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan (puskesmas) seperti puskesmas, bidan dan rumah sakit, selama wabah covid-19 mewabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan cakupan kunjungan kehamilan dan persalinan sebelum dan selama pandemi di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif, metode analitik dan pendekatan retrospektif di lokasi 25 Puskesmas Kabupaten Sumbawa dengan metode sampling yaitu total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah cakupan kunjungan kehamilan dan persalinan tenaga kesehatan dengan analisis data yang digunakan secara paired T-test. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan instrumen lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah cakupan kehamilan sebelum dan selama pandemi (K1 p value= 0,015 dan K4 p value =0,785), tetapi ada perbedaan cakupan persalinan tenaga kesehatan (p value= 0,002). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam cakupan kunjungan kehamilan, namun terdapat perbedaan pada cakupan persalinan tenaga kesehatan.
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Upt Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 Galuh Permatasari; Asri Reni Handayani; Herni Hasifah
Dinasti Health and Pharmacy Science Vol. 3 No. 4 (2026): Dinasti Health and Pharmacy Science (April - June 2026)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dhps.v3i4.3431

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan profesional. Tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat timbul dari hubungan pelayanan dengan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan informed consent, pengelolaan rekam medis, serta pembinaan dan pengawasan internal. Implementasi tersebut didukung oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, komitmen manajemen, dan pelatihan berkala, namun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingginya ekspektasi terhadap hasil pengobatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Peningkatan literasi hukum, komunikasi terapeutik, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.