Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Berstandar Global di Jawa Timur HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 7 No. 1: Desember 2012
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i1.173

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government.
Pengembangan Kepesertaan Jamsostek Terhadap Program Jaminan Hari Tua (JHT) Beralih Ke BPJS HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 9 No. 1: Desember 2014
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.186

Abstract

Melatar belakangi kajian ini berfokus pada penyelenggaraan program jamiann hari tua (JHT) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, perkembangan jaminan kepesertaan jamsostek yang akan beralih pengelolaannya ke BPJS, diharapkan lebih baik disbanding program JHT yang sudah dilaksanakan Jamsostek ke dalam BPJS.tujuan kajian, untuk mengetahui dua aspek,meliputi: umum, identifikasi pengembanagn jaringan kepesertaan program jamsostek terhadap perlindungan pekerja, kemudian khusus,ide penekanan terhadap perlindungan bagi pekerja bila terjadi kecelakaan kerja,melalui program hubungan industrial. Kemudian metode kajian ini merupakan eksploratif yang dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ingin mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (expost facto), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang. Simpulan kajian ini,jumlah kepesertaan, sebanyak 1.327.495 tenaga kerjadari 24.924 perusahaan masuk kategori peserta aktif, sedangkan 2.180.727 tenaga kerja dari 13.615 perusahaan sebagai peserta non-aktif. Selain menambah kepesertaan baru dari sektor formal maupun informal, juga terus melakukan upaya persuasife kepada perusahaan yang non-aktif agar bisa kembali menjadi peserta aktif, berharap jumlah peserta non-aktif terus menurun.
Implementasi Kinerja Birokrasi Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Jawa Timur HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 9 No. 1: Juni 2015
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.195

Abstract

Produktivitas tidak harus hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Namun dari ke empat daerah sampel melaksanakan pelayanan sertifikat tanah secara normative sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, khususnya pada pelayanan sertifikat pendaftaran pertama kali. Menurut standar yang ditetapkan BPN, keseluruhan proses pembuatan sertifikat tanah memakan waktu 98 hari kerja sepanjang tidak ada kendala, selama masa pengurusan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 7 tahun 2007. Sesuai dengan judul dari kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterprestasikan satu sama lain,sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.
Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Di Kabupaten Tuban HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 8 No. 1: Juni 2014
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v8i1.206

Abstract

Jampersal merupakan paket pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan KB pasca persalinan. Setiap pasien penerima manfaat Jampersal, setelah melahirkan, harus mengikuti program KB pasca persalinan. Dengan demikian, program Jampersal sejalan dengan program KB. Jampersal merupakan program Kemnkes yang berasal dari belanja bantuan sosial APBN. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011. Tujuan program ini adalah mendorong percepatan pencapaian satu tujuan Millenium Development Goals (MDG's) pada 2015 mendatang, yakni menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Program itu mencakup pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk, pelayanan KB pasca persalinan. Alokasi anggaran Jampersal akan disalurkan ke tiap-tiap puskesmas. Besar kecilnya anggaran ditentukan banyaknya ibu hamil yang tercatat di lokasi pelayanan kesehatan itu. Namun jika di tengah perjalanan salah satu puskesmas kekurangan anggaran, kekurangan tersebut bisa diambilkan dari puskesmas lain yang anggarannya belum terserap habis. Jika pada tenggang akhir tahun anggaran masih tersisa, sisa anggaran tersebut harus dikembalikan ke Dinkes.
Pelayanan Terpadu Di Bidang Perijinan Dapat Mendorong Meningkatkan Investasi di Daerah HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 8 No. 1: Desember 2013
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v8i1.216

Abstract

Berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan kualitas pelayanan public telah digunakan oleh para peneliti dalam pembahasan kajiannya, sebagaimana hasil kajian pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung terhadap tesis dan disertasi yang berkaitan dengan dengan tema “kualitas pelayanan public,” baik kajian yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, oleh Rozaman Gea (2004) dengan judul tesis, “Pengaruh Motivasi Kerja Aparat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa “motivasi kerja aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan public” pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias, (sumber : Depdagri 2006, 29-30). Diperoleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan public.
Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mendongkrak Potensi Daerah di Jawa Timur HT, M. Amir
Cakrawala Vol. 9 No. 2: Desember 2015
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i2.234

Abstract

Kajian ini bersifat diskriptif analisis yang diawali dengan menggambarkan fenoma-fenoma yang terjadi berkaitan implementasi kebijakan E-Gov pada institusi pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan dalam teknik kajian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara (interview) dan Focus Group Discussion di lokus kajian.
MENDORONG KINERJA BIROKRASI MELALUI STRATEGI ENTREPRENEUR DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR HT, M. Amir.; Sayyidati, Adiba
Cakrawala Vol. 13 No. 1: Juni 2019
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.284

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap strategi birokrasi melalui entrepreneur dalam memajukan kabupaten lamongan. Ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sumber-sumber dana dengan menaikkan retribusi dan pajak, metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengekplorasi terhadap suatu obyek dan SWOT untuk melihat peluang, dan tantangan daerah yang mengarah kepada kinerja birokrasi melalui enterpreneur, dengan demikian temuan yang didapat dalam peningkatan retribusi dan pajak akan menyulitkan investor menanam modalnya di daerah. Kesimpulan, pelaksanaan Reinventing Goverment yang menjadi kreteria kebijakan birokrasi yang bervisi entrepreneur, salah satunya seperti Perda Transparansi kabupaten lamongan yang mendorong segala aspek yang ada dalam masyarakat ikut memiliki danbertanggungjawab atas pembangunan di wilayahnya.Kata Kunci: Kinerja Birokrasi Melalui Entrepreneur