Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Bina Praja Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan
M. Amir HT, M. Amir
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
MENDORONG KINERJA BIROKRASI MELALUI STRATEGI ENTREPRENEUR DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR HT, M. Amir.; Sayyidati, Adiba
CAKRAWALA Vol 13, No 1: Juni 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v13i1.284

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap strategi birokrasi melalui entrepreneur dalam memajukan kabupaten lamongan. Ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sumber-sumber dana dengan menaikkan retribusi dan pajak, metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengekplorasi terhadap suatu obyek dan SWOT untuk melihat peluang, dan tantangan daerah yang mengarah kepada kinerja birokrasi melalui enterpreneur, dengan demikian temuan yang didapat dalam peningkatan retribusi dan pajak akan menyulitkan investor menanam modalnya di daerah. Kesimpulan, pelaksanaan Reinventing Goverment yang menjadi kreteria kebijakan birokrasi yang bervisi entrepreneur, salah satunya seperti Perda Transparansi kabupaten lamongan yang mendorong segala aspek yang ada dalam masyarakat ikut memiliki danbertanggungjawab atas pembangunan di wilayahnya.Kata Kunci: Kinerja Birokrasi Melalui Entrepreneur
Implementasi Kinerja Birokrasi Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Jawa Timur HT, M. Amir
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Juni 2015
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3634.93 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.195

Abstract

Produktivitas tidak harus hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Namun dari ke empat daerah sampel melaksanakan pelayanan sertifikat tanah secara normative sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, khususnya pada pelayanan sertifikat pendaftaran pertama kali. Menurut standar yang ditetapkan BPN, keseluruhan proses pembuatan sertifikat tanah memakan waktu 98 hari kerja sepanjang tidak ada kendala, selama masa pengurusan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 7 tahun 2007. Sesuai dengan judul dari kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterprestasikan satu sama lain,sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.
Pengembangan Kepesertaan Jamsostek Terhadap Program Jaminan Hari Tua (JHT) Beralih Ke BPJS HT, M. Amir
CAKRAWALA Vol 9, No 1: Desember 2014
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11291.388 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i1.186

Abstract

Melatar belakangi kajian ini berfokus pada penyelenggaraan program jamiann hari tua (JHT) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, perkembangan jaminan kepesertaan jamsostek yang akan beralih pengelolaannya ke BPJS, diharapkan lebih baik disbanding program JHT yang sudah dilaksanakan Jamsostek ke dalam BPJS.tujuan kajian, untuk mengetahui dua aspek,meliputi: umum, identifikasi pengembanagn jaringan kepesertaan program jamsostek terhadap perlindungan pekerja, kemudian khusus,ide penekanan terhadap perlindungan bagi pekerja bila terjadi kecelakaan kerja,melalui program hubungan industrial. Kemudian metode kajian ini merupakan eksploratif yang dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ingin mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (expost facto), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang. Simpulan kajian ini,jumlah kepesertaan, sebanyak 1.327.495 tenaga kerjadari 24.924 perusahaan masuk kategori peserta aktif, sedangkan 2.180.727 tenaga kerja dari 13.615 perusahaan sebagai peserta non-aktif. Selain menambah kepesertaan baru dari sektor formal maupun informal, juga terus melakukan upaya persuasife kepada perusahaan yang non-aktif agar bisa kembali menjadi peserta aktif, berharap jumlah peserta non-aktif terus menurun.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Berstandar Global di Jawa Timur HT, M. Amir
CAKRAWALA Vol 7, No 1: Desember 2012
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2815.437 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v7i1.173

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk itu perlu dikembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government.
Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Di Kabupaten Tuban HT, M. Amir
CAKRAWALA Vol 8, No 1: Juni 2014
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3293.129 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v8i1.206

Abstract

Jampersal merupakan paket pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan KB pasca persalinan. Setiap pasien penerima manfaat Jampersal, setelah melahirkan, harus mengikuti program KB pasca persalinan. Dengan demikian, program Jampersal sejalan dengan program KB. Jampersal merupakan program Kemnkes yang berasal dari belanja bantuan sosial APBN. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011. Tujuan program ini adalah mendorong percepatan pencapaian satu tujuan Millenium Development Goals (MDG's) pada 2015 mendatang, yakni menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Program itu mencakup pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk, pelayanan KB pasca persalinan. Alokasi anggaran Jampersal akan disalurkan ke tiap-tiap puskesmas. Besar kecilnya anggaran ditentukan banyaknya ibu hamil yang tercatat di lokasi pelayanan kesehatan itu. Namun jika di tengah perjalanan salah satu puskesmas kekurangan anggaran, kekurangan tersebut bisa diambilkan dari puskesmas lain yang anggarannya belum terserap habis. Jika pada tenggang akhir tahun anggaran masih tersisa, sisa anggaran tersebut harus dikembalikan ke Dinkes.
KEBIJAKAN INDUSTRI KREATIF MENDORONG EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO HT, M. Amir.
CAKRAWALA Vol 10, No 1: Juni 2016
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9113.867 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v10i1.50

Abstract

Metode dalam kajian ini, menggunakan metode kualitatif sesuai dengan topik kebijakan industri kreatif mendorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bojonegoro, metode kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diungkap adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjaring informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Indonesia saat ini membutuhkan suatu gebrakan dalam perkembangan ekonomi nyata, di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan oleh Sumber Daya Manusia, improvisasi dari para pelaku ekonomi, serta kreativitas para pelaku ekonomi (Industri Kreatif). Maka tiga elemen tersebut menjadi sangat dibutuhkan, dalam upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif memerlukan rantai nilai yang saling bertaut. Hal ini meliputi aspek penyediaan bahan dasar, proses produksi, sampai dengan distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan potensi kewilayahan serta pengembangan tata ruang yang terintegrasi. Sebuah kota kreatif biasanya memiliki beberapa wilayah penyangga yang menjadi bagian dari keseluruhan rantai nilai yang ada. Pola relasi ini dapat dibentuk secara sistematis dengan menghubungkan potensi yang berkembang di beberapa kabupaten, ataupun desa sekaligus dalam satu koridor zona kreatif, melalui regulasi kebijakan. Bojonegoro, Selain kaya dengan potensi Minyak dan Gas Bumi (Migas), kabupaten yang terkenal dengan sebutan Bumi Angling Dharma tersebut juga memiliki banyak industri kreatif, seperti halnya industri Gerabah yang ada di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Namun, Industri tersebut tak sebesar namanya saat di suarakan di panggung-panggung elit pemkab, sebab pelaku industri tersebut banyak mengeluhkan minimnya upaya yang dilakukan pemkab untuk membesarkan industri dari bahan dasar tanah liat tersebut. Berdasarkan data terakhir, industri kreatif mampu berkontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 7,29 persen pada tahun 2013 lalu atau senilai 486,1 triliun rupiah (Kemenparekraf dalam Koran Jakarta, 17 Mei 2014). Pada tahun 2010, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8,6 juta orang dengan rata-rata tingkat partisipasi sejak tahun 2002 sebesar 7,8% (BPS dan Kemenparekraf,tanpa tahun dalam Renstra Kemenparekraf 2012-2014:52).
Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mendongkrak Potensi Daerah di Jawa Timur HT, M. Amir
CAKRAWALA Vol 9, No 2: Desember 2015
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4589.889 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v9i2.234

Abstract

Kajian ini bersifat diskriptif analisis yang diawali dengan menggambarkan fenoma-fenoma yang terjadi berkaitan implementasi kebijakan E-Gov pada institusi pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan dalam teknik kajian yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara (interview) dan Focus Group Discussion di lokus kajian.
KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF BERBASIS INDUSTRI KERAJINAN UNGGULAN DALAM UPAYA MENGANGKAT KEARIFAN LOKAL KABUPATEN TUBAN HT, M. Amir.
Cakrawala Vol. 11 No. 2: Desember 2017
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i2.16

Abstract

Tujuan  Kajian ini  untuk  mengetahui  tata kelola ekonomi kreatif  yang  ada di  Kabupaten  Tuban,  kemudian mengetahui kapasitas dan SDM kreatif yang harus dikembangkan Lembaga Pendidikan, dan mencari solusi dari kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, merumuskan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/ industri kreatif baik secara fenensial maupun non-fenensial, mengevaluasi lamban-nya akselerasi tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi terkait pengembangan ekonomi/ industri kreatif. Hasil yang diharapkan menemukan tata kelola ekonomi kreatif yang sesuai karakterestik kabupaten Tuban, konsep kapasitas dan SDM yang kreatif yang harus dikembangkan Lembaga Pendidikan, solusi dari kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, dan menemukan rumusan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/ industri kreatif, serta menemukan rekomendasi terhadap lamban-nya akselerasi tumbuhnya TIK yang terkait pengembangan ekonomi/ industri kreatif. Ruang Lingkup, membahas tata kelola ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban, memilah kapasitas dan kualitas SDM kreatif, sebagai pengembangan ekonomi/ industri kreatif di Kabupaten Tuban, memperbaiki kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, menidaklanjuti rumusan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/ industri kreatif, dan menerapkan rekomendasi terhadap lamban- nya ekselerasi tumbuhnya TIK yang terkait pengembangan ekonomi/ industri kreatif.
EFEKTIVITAS TATA KELOLA DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI YANG EFISIEN, TRANSPARAN DAN TERPADU DI PROVINSI JAWA TIMUR HT, M. Amir.
Cakrawala Vol. 10 No. 2: Desember 2016
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v10i2.38

Abstract

Studi Doing Business menunjukkan bahwa lama proses pengurusan izin di Indonesia disebabkan oleh masih panjangnya prosedur pengurusan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola serta mengidentikasi sistem, prosedur, mekanisme pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi; menemukan wujud pelayanan terpadu yang efektif, esien dan transparan di bidang perizinan investasi; mengungkap kelemahan yang merupakan hambatan/ kendala serta upaya mengatasi hambatan/ kendala penyelenggaraan pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi; mengetahui upaya/ model strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efektivitas dan esiensi pelayanan investasi terpadu. Kajian ini, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa model interakif (interactive analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu: Reduksi data (reduction data), kemudian sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verikasi (conclusion drawing). Hasil kajian menunjukkan terlaksananya program perencanaan tata kelola pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi yang lebih efektif, esien, dan transparan; terciptanya efektivitas pelaksanaan, prosedur, dan mekanisme kegiatan aparatur dalam mengatasi hambatan/kendala penyelenggaraan pelayanan terpadu; terwujudnya format rekomendasi kebijakan tentang tata kelola, prosedur peningkatan pelayanan terpadu yang efektif, esien dan transparan; terwujudnya upaya/ model strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efektivitas dan esiensi pelayanan perijinan investasi terpadu.
KEBIJAKAN INDUSTRI KREATIF MENDORONG EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO HT, M. Amir.
Cakrawala Vol. 10 No. 1: Juni 2016
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v10i1.50

Abstract

Metode dalam kajian ini, menggunakan metode kualitatif sesuai dengan topik kebijakan industri kreatif mendorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bojonegoro, metode kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diungkap adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjaring informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Indonesia saat ini membutuhkan suatu gebrakan dalam perkembangan ekonomi nyata, di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan oleh Sumber Daya Manusia, improvisasi dari para pelaku ekonomi, serta kreativitas para pelaku ekonomi (Industri Kreatif). Maka tiga elemen tersebut menjadi sangat dibutuhkan, dalam upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif memerlukan rantai nilai yang saling bertaut. Hal ini meliputi aspek penyediaan bahan dasar, proses produksi, sampai dengan distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan potensi kewilayahan serta pengembangan tata ruang yang terintegrasi. Sebuah kota kreatif biasanya memiliki beberapa wilayah penyangga yang menjadi bagian dari keseluruhan rantai nilai yang ada. Pola relasi ini dapat dibentuk secara sistematis dengan menghubungkan potensi yang berkembang di beberapa kabupaten, ataupun desa sekaligus dalam satu koridor zona kreatif, melalui regulasi kebijakan. Bojonegoro, Selain kaya dengan potensi Minyak dan Gas Bumi (Migas), kabupaten yang terkenal dengan sebutan Bumi Angling Dharma tersebut juga memiliki banyak industri kreatif, seperti halnya industri Gerabah yang ada di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Namun, Industri tersebut tak sebesar namanya saat di suarakan di panggung-panggung elit pemkab, sebab pelaku industri tersebut banyak mengeluhkan minimnya upaya yang dilakukan pemkab untuk membesarkan industri dari bahan dasar tanah liat tersebut. Berdasarkan data terakhir, industri kreatif mampu berkontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto) sebesar 7,29 persen pada tahun 2013 lalu atau senilai 486,1 triliun rupiah (Kemenparekraf dalam Koran Jakarta, 17 Mei 2014). Pada tahun 2010, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8,6 juta orang dengan rata-rata tingkat partisipasi sejak tahun 2002 sebesar 7,8% (BPS dan Kemenparekraf,tanpa tahun dalam Renstra Kemenparekraf 2012-2014:52).
Co-Authors Nakkok Aruan Sayyidati, Adiba Sutanto, Slamet Hari