Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EVALUASI PENYIMPANAN OBAT DAN BA EVALUASI PENYIMPANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DI UPTD PUSKESMAS CIASEM SUBANG : EVALUASI PENYIMPANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DI UPTD PUSKESMAS CIASEM SUBANG Tiara Mustika; Ike Maya Permanasari; Salma Hilmy Rusydi Hashim
Jurnal Farmasi Kryonaut Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Farmasi Kryonaut
Publisher : LPPM STIKES BULELENG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59969/jfk.v2i2.26

Abstract

Menurut Permenkes RI No. 74 Tahun 2016, Terdapat dua standar dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian puskesmas, yaitu: pengelolaan sediaan farmasi BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan standar pelayanan farmasi Puskesmas. Pengelolaan sediaan farmasi BMHP merupakan hal yang sangat penting. Karena, penyimpanan yang baik dan benar dapat memastikan mutu dan kestabilan obat, mencegah kerusakan fisik dan kimiawi, serta memastikan obat tersedia dengan aman dan terjamin mutunya. Dalam studi sebelumnya yang dilakukan di gudang dan di apotek UPTD Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu dan Puskesmas Kecamatan Wara Utara Kota menunjukan belum semua unit fasilitas kesehatan menerapkan standar penyimpanan obat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem penyimpanan obat dan BMHP di UPTD Puskesmas Ciasem Subang. Dengan mengacu kepada Permenkes yang sudah ditetapkan peneliti melakukan observasi dengan teknik Purposive sampling. Beberapa hal yang diperhatikan dalam indikator penilaian meliputi kondisi ruangan, penyimpanan, dan temperatur. Adapun hasil presentase yang diperoleh dari observasi tersebut dengan indikator penilaian kondisi ruangan adalah 72,72%, Pada indikator penilaian penyimpanan memiliki presentase 88,23%, dan pada indikator penilaian temperatur memiliki presentase sebesar 60%. Ketiga indikator tersebut menunjukan bahwa penyimpanan obat dan BMHP yang ada di gudang penyimpanan UPTD Puskesmas Ciasem Subang sudah cukup baik. Kata Kunci: UPTD Puskesmas Ciasem Subang, BMHP, Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara Tiara Mustika; Aura Mustika Ambani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2346

Abstract

Kemajuan teknologi telah memunculkan banyak inovasi yang memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi yang telah memperkenalkan sistem kecerdasan buatan (AI) yang dibuat untuk mendukung manusia dalam tugasnya. Ini menghasilkan celah hukum berkaitan dengan karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pentingnya upaya untuk mereformulasi UU Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam UU Hak Cipta. Teori reformulasi dipadukan dengankonsep di berbagai negara mengenai AIdan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah Normatif Yulidis dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi dibutuhkan agar karya AI tetap terlindungi secara hukum. Penyusunan ulang UU Hak Cipta berupaya menciptakan kerangka hukum hak cipta yang adaptif, adil, dan jelas mengenai hasil karya AI sehingga undang-undang hak cipta Indonesia tetap relevan di era digital dan kecerdasan buatan. Penerapan teori kepastian hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak cipta sebagai aset intelektual memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan dapat dipastikan sah oleh pencipta serta pihak lainnya, sehingga membangun rasa keadilan dan mendorong kemajuan inovasi
The Role of Digital Journalism in Countering Disinformation in Indonesia: A Constitutional Law Perspective Sri Falinda, Novia; Tiara Mustika; Disya Fatriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3790

Abstract

Disinformasi dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas nasional karena mampu melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah, memicu ketegangan sosial, dan merusak kohesi masyarakat.. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran jurnalisme digital dalam menangkal disinformasi dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada pemenuhan hak konstitusional atas informasi yang benar, perlindungan kebebasan berekspresi, dan kualitas demokrasi. Penelitian dirancang sebagai studi kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi normatif, menggunakan sumber berupa peraturan perundang‑undangan, putusan lembaga konstitusional, literatur tentang jurnalisme digital, dan kajian etika komunikasi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Jurnalisme digital berpotensi menjadi filter utama terhadap disinformasi melalui penerapan disiplin verifikasi, kode etik jurnalistik, serta pemanfaatan platform digital secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip tabayyun (verifikasi) dan keadilan komunikasi di media sosial memperkuat fungsi ini, sekaligus mencegah dampak negatif misinformasi terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik pada institusi negara. Namun, lemahnya kepatuhan pada standar etika, praktik pemberitaan tanpa verifikasi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menunjukkan masih besarnya kerentanan disinformasi di ruang digital. Untuk itu hukum tata negara menjadi penyeimbangkan regulasi anti‑disinformasi dengan perlindungan kebebasan pers, sambil memperkuat jurnalisme digital sebagai infrastruktur demokratis untuk menjaga ruang publik yang berbasis informasi benar dan akuntabel