Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat
Tiara Mustika
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara Tiara Mustika; Aura Mustika Ambani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2346

Abstract

Kemajuan teknologi telah memunculkan banyak inovasi yang memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi yang telah memperkenalkan sistem kecerdasan buatan (AI) yang dibuat untuk mendukung manusia dalam tugasnya. Ini menghasilkan celah hukum berkaitan dengan karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pentingnya upaya untuk mereformulasi UU Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam UU Hak Cipta. Teori reformulasi dipadukan dengankonsep di berbagai negara mengenai AIdan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah Normatif Yulidis dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi dibutuhkan agar karya AI tetap terlindungi secara hukum. Penyusunan ulang UU Hak Cipta berupaya menciptakan kerangka hukum hak cipta yang adaptif, adil, dan jelas mengenai hasil karya AI sehingga undang-undang hak cipta Indonesia tetap relevan di era digital dan kecerdasan buatan. Penerapan teori kepastian hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak cipta sebagai aset intelektual memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan dapat dipastikan sah oleh pencipta serta pihak lainnya, sehingga membangun rasa keadilan dan mendorong kemajuan inovasi
The Role of Digital Journalism in Countering Disinformation in Indonesia: A Constitutional Law Perspective Sri Falinda, Novia; Tiara Mustika; Disya Fatriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3790

Abstract

Disinformasi dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas nasional karena mampu melemahkan kepercayaan publik kepada pemerintah, memicu ketegangan sosial, dan merusak kohesi masyarakat.. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran jurnalisme digital dalam menangkal disinformasi dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada pemenuhan hak konstitusional atas informasi yang benar, perlindungan kebebasan berekspresi, dan kualitas demokrasi. Penelitian dirancang sebagai studi kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi normatif, menggunakan sumber berupa peraturan perundang‑undangan, putusan lembaga konstitusional, literatur tentang jurnalisme digital, dan kajian etika komunikasi di ruang digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Jurnalisme digital berpotensi menjadi filter utama terhadap disinformasi melalui penerapan disiplin verifikasi, kode etik jurnalistik, serta pemanfaatan platform digital secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip tabayyun (verifikasi) dan keadilan komunikasi di media sosial memperkuat fungsi ini, sekaligus mencegah dampak negatif misinformasi terhadap kohesi sosial dan kepercayaan publik pada institusi negara. Namun, lemahnya kepatuhan pada standar etika, praktik pemberitaan tanpa verifikasi, dan penyebaran informasi yang tidak akurat menunjukkan masih besarnya kerentanan disinformasi di ruang digital. Untuk itu hukum tata negara menjadi penyeimbangkan regulasi anti‑disinformasi dengan perlindungan kebebasan pers, sambil memperkuat jurnalisme digital sebagai infrastruktur demokratis untuk menjaga ruang publik yang berbasis informasi benar dan akuntabel 
Penguatan Peran Pelajar sebagai Agen Pengawasan Kebijakan Publik melalui Literasi Komunikasi dan Hukum Novia Sri Falinda; Tiara Mustika; Muhammad Fathan Mandela; M. Azhar Gunawan
Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/harmoni.v3i3.3410

Abstract

This community service program aimed to strengthen the role of students as agents of public policy oversight through communication and legal literacy at MA Kedungwuni, Pekalongan. The activity was motivated by students' limited understanding of public policy concepts, weak communication literacy in filtering information and avoiding hoaxes, and low legal literacy regarding citizens' rights and public participation mechanisms. The program was carried out through socialization, interactive discussion, and educational games involving. Results show increased student understanding of public policy processes, improved communication literacy in critically assessing public information, strengthened legal literacy on civic rights and oversight mechanisms, and growing critical and participatory attitudes among students. The activity also produced educational materials and strengthened collaboration between Universitas Selamat Sri and MA Kedungwuni Pekalongan as an implementation of the university's tridharma. Through this activity, students are expected to become a young generation that has legal awareness, communication skills, and the ability to participate in monitoring public policy responsibly.
Co-Authors Aura Mustika Ambani Disya Fatriana M. Azhar Gunawan Muhammad Fathan Mandela Novia Sri Falinda Sri Falinda, Novia