Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLICATIONS OF AUTOGATE AS THE OPTIMIZATION OF IMMIGRATION TECHNOLOGY IN RELATIONSHIP TO REDUCE THE CRIMINAL ACTION OF HUMAN TRAFFICKING Atsil Syah Gibran; Sekar Arini Prakita; Muhammad Choirul Yusuf; Sarina Riyadi
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 1 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i1.422

Abstract

Human Trafficking is an extraordinary crime because it is generally involved with sexual offenses and forced labour; which is a clear violation of human rights. Autogate technology has been implemented at Soekarno-Hatta Airport to speed up departure and arrival procedures at the country's entrance; however, it is seen as a potential risk factor for trafficking. While technologies such as biometric scanning and automated processing speed up document checks for immigration with Autogate, fewer opportunities for people to interact directly with security agents increase the risk of trafficking. Some analyzes must consider many variables, such as the security of autogate technology, the expansion of human movement, and the protection of human rights. This essay aims to attenuate how implementing autogate can impact human trafficking. Moreover, with the existence of an autogate, these findings will help policy makers develop more effective steps to prevent human trafficking.
REIDUCTION (REFUGEE INCLUSIVE EDUCATION BY IMMIGRATION): INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BERBASIS APLIKASI SEBAGAI PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PEMENUHAN AKSES QUALITY EDUCATION BAGI ANAK-ANAK DENGAN STATUS INTERNALLY DISPLACED PERSON DAN PENGUNGSI INTERNASIONA Atsil Syah Gibran; Muhammad Choirul Yusuf; Sarina Riyadi
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 5 No 1 (2023): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v5i1.463

Abstract

Fakta empiris yang menempatkan Indonesia sebagai negara non-ratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, sekiranya menjadi hambatan fundamental untuk merespon lebih jauh problematika terkait keberadaan pengungsi di teritorial Indonesia, khususnya mencakup aspek pemenuhan hidup mendasar layaknya Pendidikan. Ketetapan yuridis terkait keimigrasian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga tidak selaras untuk mendukung pemerintah, khususnya instansi imigrasi dalam rangka penanganan pengungsi, bahkan pengungsi asing masih dianggap sebagai subjek orang asing yang masuk secara non-prosedural, sehingga harus ditempatkan di Fasilitas Keimigrasian berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau tempat lain yang menunjang fungsi pemondokan bagi pengungsi dengan menerapkan SOP Rudenim. Kendati demikian, pemerintah terikat pada Konvensi Hak Anak untuk menjamin pemenuhan Pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagai subjek rentan dan memiliki keterikatan secara moral dalam merespons problematika pengungsi yang transit di Indonesia akibat mengalami refoulement oleh beberapa negara ketiga yang seharusnya dapat menjadi lokus resettlement bagi para pengungsi. Meninjau pada situasi tersebut, benturan hukum dan moralitas yang terjadi menjadi celah konkret bagi instansi imigrasi untuk memantik para stakeholder dalam memberikan problem solving secara sementara dengan mengembangkan platform Pendidikan khusus berbasis teknologi aplikasi yang sifatnya terbatas bagi anak-anak pengungsi, baik pengungsi asing maupun domestik. Adanya langkah konkret untuk memperhatikan pemenuhan Pendidikan secara inklusif kepada warga dunia menunjukkan sisi pro aktif dari pemerintah dengan menerapkan konklusi yang berorientasi pada dasar humanitas untuk menyambut proyeksi besar terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.