Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TEMATICS : TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan
Atsil Syah Gibran
Politeknik Imigrasi
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REIDUCTION (REFUGEE INCLUSIVE EDUCATION BY IMMIGRATION): INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BERBASIS APLIKASI SEBAGAI PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PEMENUHAN AKSES QUALITY EDUCATION BAGI ANAK-ANAK DENGAN STATUS INTERNALLY DISPLACED PERSON DAN PENGUNGSI INTERNASIONA Atsil Syah Gibran; Muhammad Choirul Yusuf; Sarina Riyadi
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 5 No 1 (2023): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v5i1.463

Abstract

Fakta empiris yang menempatkan Indonesia sebagai negara non-ratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, sekiranya menjadi hambatan fundamental untuk merespon lebih jauh problematika terkait keberadaan pengungsi di teritorial Indonesia, khususnya mencakup aspek pemenuhan hidup mendasar layaknya Pendidikan. Ketetapan yuridis terkait keimigrasian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga tidak selaras untuk mendukung pemerintah, khususnya instansi imigrasi dalam rangka penanganan pengungsi, bahkan pengungsi asing masih dianggap sebagai subjek orang asing yang masuk secara non-prosedural, sehingga harus ditempatkan di Fasilitas Keimigrasian berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau tempat lain yang menunjang fungsi pemondokan bagi pengungsi dengan menerapkan SOP Rudenim. Kendati demikian, pemerintah terikat pada Konvensi Hak Anak untuk menjamin pemenuhan Pendidikan kepada anak-anak pengungsi sebagai subjek rentan dan memiliki keterikatan secara moral dalam merespons problematika pengungsi yang transit di Indonesia akibat mengalami refoulement oleh beberapa negara ketiga yang seharusnya dapat menjadi lokus resettlement bagi para pengungsi. Meninjau pada situasi tersebut, benturan hukum dan moralitas yang terjadi menjadi celah konkret bagi instansi imigrasi untuk memantik para stakeholder dalam memberikan problem solving secara sementara dengan mengembangkan platform Pendidikan khusus berbasis teknologi aplikasi yang sifatnya terbatas bagi anak-anak pengungsi, baik pengungsi asing maupun domestik. Adanya langkah konkret untuk memperhatikan pemenuhan Pendidikan secara inklusif kepada warga dunia menunjukkan sisi pro aktif dari pemerintah dengan menerapkan konklusi yang berorientasi pada dasar humanitas untuk menyambut proyeksi besar terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Meritocracy Implementation Of The State Civil Servants As An Embodiment Of The Values Of Integrity And National Defensen Through A Public Ethics Perspective Rasona Sunara; Atsil Syah Gibran; Andi Fiqih Abdan Irfandy; Fahrezy Gilang Dwi; Jhosalez Dea Delvia
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 5 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i5.245

Abstract

This research aims to examine the implementation of the meritocracy principle in the Civil Servant Apparatus (ASN) employment system as an effort to strengthen the values of integrity and national spirit through the perspective of public ethics. Meritocracy is a concept that prioritizes assessment based on qualifications, performance, and individual achievements, rather than on political connections or nepotism. In the context of the ASN, the meritocratic system seeks to ensure that promotions, appointments, and rewards are given to individuals based on the achievements and competencies they have demonstrated. The implementation of the meritocracy system is expected to encourage ASN members to continuously improve the quality of the public services they provide. By considering performance and competency factors, it is hoped that ASN members will be more motivated to enhance their abilities and knowledge. This is also expected to reduce the practices of corruption and nepotism that often occur in non-meritocratic-based employment systems. This research will also analyze the challenges and obstacles that may arise in implementing a meritocratic system in ASN employment. Factors such as cultural resistance and policy sustainability will be the main focus of this analysis. Additionally, this research will discuss strategies and recommendations to overcome these challenges and strengthen the implementation of the meritocracy system.
Co-Authors Akbar, Rasona Sunara Andi Fiqih Abdan Irfandy Fahrezy Gilang Dwi Jhosalez Dea Delvia Muhammad Choirul Yusuf Sarina Riyadi