Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal Sultra Research of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
La Ode Muhram
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of the Establishment of a Special Electoral Court as an Independent State Institution L.M. Ricard Zeldi Putra; La Ode Muhram
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 1 (2021): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v6i1.1606

Abstract

Article 24 of the 1945 Constitution only on structure but not on institutional functions where there are still many institutions/agencies in the government that carry out judicial functions. The regulation has led to the emergence of several independent institutions to carry out judicial functions, one of which is a special election court. The research used is normative research with an approach that focuses on the theoretical approach, the statutory approach, the case approach and is described in a qualitative descriptive form. The special election judiciary as an independent institution that will be formed is again from the law that aspires to, namely an institution that is free from intervention and can carry out judicial functions and disputes over the results of the elections. This special court is under the jurisdiction of the Supreme Court and will take the form of ad hoc. Its authority is to examine and adjudicate disputes over election results.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan L. M. Ricard Zeldi Putra; La Ode Muhram; Mashendra Mashendra
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 8 No 4 (2022): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.183 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v8i4.2688

Abstract

Pemilu merupakan sarana yang sifatnya demokratis dalam memilih para wakil rakyat eksekutif dan legislative. Sering kali masalah dalam pemilu menjadi salah satu problem dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif efisien, jujur dan adil, karena akan menghasilkan penyelesaian masalah yang tidak kuat dengan adanya beberapa lembaga yang menangani permasalahan pemilu sehingga ada potensi tumpang tindih dalam hal putusan lembaga yang satu dengan yang lainnya. oleh sebab itu diperlukan suatu pelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara efektif, seperti membentuk peradilan khusus pemilu. Sebelum adanya undang-undang tentang peradilan khusus maka selama itu pula akan terjadi kekosongan hukum. Badan peradilan khusus hanya disebutkan dalam undang-undang Pilkada, tetapi tidak dijabarkan secara lanjut tentang kedudukan serta strukturnya. Oleh sebab itu, pengesahan peraturan tentang badan peradilan khusus sangat diperlukan demi mengisi kekosongan hukum. Pada penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajianya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penilitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum. Oleh sebab itu, maka Perppu merupakan jawaban dari permasalahan. Hal ini yang dapat diharapkan untuk menambah terang solusi atas permasalahan terkait pemilu, maka pentingnya pembentukan badan peradilan khusus pemilu melalui Perppu yang memiliki ruang lingkup serta materi muatan yang sama dengan undang-undang, ditambah lagi waktu pembuatan Perppu yang lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang,akan tetapi harus dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.
Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen Laode Irham; La Ode Muhram; Maulana Saputra Sauala
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: Desember (2022)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v2i3.169

Abstract

Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam Pilkada yaitu sengketa hasil Pilkada, dan pertanyaan tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terus manjadi bahan diskusi yang sampai saat ini belum mendapatkan konklusi yang final. Pada dasarnya, dalam beberapa aturan hukum telah menyebutkan bahwa perihal terjadi sengketa hasil Pilkada maka akan diselesaikan oleh suatu Badan Peradilan Khusus, tetapi notabene sampai saat ini Badan Peradilan Khusus yang dimaksud belum juga dibentuk.Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pilkada, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif sebagai Lembaga negara independent.
KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM PERBEDAAN NOMENKLATUR DI UU PILKADA La Ode Muhram
Sultra Research of Law Vol 1 No 1 (2019): Sultra Research Of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v1i1.6

Abstract

Meninjau kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota, pada UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), menyebutkan bahwa lembaga pengawas pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya permanen dengan keanggotaan 3 atau 5 orang. Pada penyelenggaraan Pilkada rujukan regulasinya adalah UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan PerPPU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang (UU Pilkada), yang mana Bawaslu Kabupaten/Kota masih merupakan sebuah lembaga yang bernama Panitia Pengawas Kabupaten/Kota (Panwas Kab/Kota) yang pembentukan dan penetapannya melalui Bawaslu Provinsi. Dengan kata lain, fungsionalnya tentu menimbulkan masalah. Dengan menilik sisi nomenklatur, sifat organ, dan keanggotaan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada haruslah dapat diketahui dimana wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebab Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Memijak sisi legaliteits beginselen, maka tanpa kewenangan tentu tak ada perwujudan fungsi. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli, berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni ada dua sisi yang dapat dilihat, dalam arti formil (wet in formele zin) dan dalam arti materil (wet in materiele zin). Melihat kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dari sisi materil, sesungguhnya dalam jejak peraturan perundang-undangan. Pada level aturan pelaksana (autonome satzung) seperti pada PKPU 16/2019 dan berbagai Perbawaslu terbaru, sudah memberikan kewenangan terhadap Bawaslu kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi formil, kita tidak menemukan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada (jenjang formell gesetz - menurut Hans Nawiasky), terkecuali pada level dibawahnya (autonome satzung) seperti pada PKPU 16/2019 dan berbagai Perbawaslu terbaru. Konsekuensi prinsip jujur adil, maka dalam penyelenggaraan Pilkada harus dijalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital Hijriani, Hijriani; Muhram, La Ode; Kurniawati, Wa Ode Intan; Yusuf, Niken Yulian; Khayati, Sri; Isman, La Ode Muhammad; Brata, Joko Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.46382

Abstract

Perkembangan industri era digital menjadi peluang untuk dapat meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di berbagai bidang termasuk pembangunan, partisipasi dalam dunia kerja, politik, dan pendidikan. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Hukum dan Pendidikan di Era Digital” sangat penting. Hal ini karena pemberdayaan perempuan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di era digital. Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari dan pekerjaan. 2) mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan di era digital. 3) membantu perempuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital, seperti ketimpangan dalam kualitas SDM dan digital literasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian bersama PW Aisyiyah Provinsi Sulawesi Tenggara dan ISTEK Aisyiyah Kendari. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, dan kolaboratif bersama mitra, dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama bersama mitra dan pelaksanaan “ Dialog Pemberdayaan Perempuan Sebagai Inspirasi Hukum dan Pendidikan di Era Digital”. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dan pendidikan, serta memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka di era digital.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER Kurniawati, Wa Ode Intan; Yakub, L.M. Yakdatamare; Yusuf, Niken Yulian; Muhram, La Ode; Supriadi, Supriadi; Munawir, La Ode; Ismail, La Ode; Midani, Midani; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.584

Abstract

Kondisi sekarang banyak isu sosial yang terbengkalai karena kondisi yang memaksa. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul Kesetaraan Gender. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa paralegal dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari (IAIN) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan bersama Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) Sultra. Tujuannya adalah: 1) meningkatkan pemahaman terkait kesetaraan gender dalam melaksanakan peran gendernya dan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. 2) mendorong para perempuan untuk melakukan hal-hal positif. 3) membantu mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan karena peran gendernya, seperti kekerasan dan diskriminasi. 4) membangun jaringan dan kolaborasi antara tim pengabdian. Metodenya adalah Melaksanakan Dialog terkait kesetaraan gender untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap mahasiswa dalam isu-isu yang relevan dengan kesetaraan gender. Hasil Pengabdian Menunjukan bahwa Kemampuan mengidentifikasi dan memahami kasus kekerasan kepada perempuan berbasis gender ini menjadi kebutuhan yang penting. maka, diperlukan adanya pelatihan dan pemberdayaan kepada sukarelawan supaya memiliki pengetahuan, pemahaman tentang kekerasan perempuan berbasis gender dan selanjutnya mampu mengidentifikasi dan membedakan kasus kekerasan kepada perempuan secara umum dan kasus kekerasan kepada perempuan yang khusus berlatar belakang persoalan gender. Dari diskusi yang dilakukan disimpulkan beberapa hal yang penting dan bisa menjadi pijakan dalam langkah ke depan yaitu : kekerasan perempuan sangat erat kaitannya dengan relasi gender yang tidak adil, ketidak adilan relasi gender adalah hasil dari konstruksi norma sejak kecil, menciptakan kesetaraan relasi gender menjadi tidak mudah ketika berhadapan dengan norma, yang bisa dilakukan adalah dengan tetap menerima norma yang ada dengan batasan norma tersebut tidak menghalangi kesempatan keberdayaan perempuan sehingga perempuan memiliki posisi tawar dan tidak tergantung pada laki-laki, sehingga menghindarkan pada potensi tindakan kekerasan terhadap Perempuan
PENERAPAN KEBIJAKAN KONSERVASI PELESTARIAN HEWAN PETERNAKAN TERHADAP KESEHATAN HEWAN DAN PAKAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Muhram, La Ode; Dewi, Ayu Lestari; Yusuf, Niken Yulian; Kurniati, Wa ode intan; Yusuf, M.; Supriadi, Supriadi; Muthalib, Dzulfikri Azis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 05 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i05.790

Abstract

Industri dalam bidang pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan, yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, membuat banyak berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan yang beredar di masyarakat. Produk pangan yang berasal dari hewan atau biasa disebut produk pangan asal hewan, merupakan bagian dari produk hewan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, banyak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, adalah yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wialayah Indonesia untuk diedarkan, tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan, yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal
Co-Authors Brata, Joko Tri Dewi, Ayu Lestari Hijriani, Hijriani Ismail, La Ode Isman, La Ode Muhammad Khayati, Sri Kurniati, Wa Ode Intan La Ode Munawir, La Ode Laode Irham M. Yusuf mashendra, Mashendra Maulana Saputra Sauala Midani, Midani Muthalib, Dzulfikri Azis Putra, L. M. Ricard Zeldi Wa Ode Intan Kurniawati Yakub, L.M. Yakdatamare Yusuf, Niken Yulian