Agung Torang Sitohang
Universitas Negeri Medan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Problematika Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum Merdeka Di SMAN 7 Medan Abigael Putra Siallagan; Agung Torang Sitohang; Diandra Joy Hutapea; Riska Marpaung; Sthepany Rut Monika Tobing; Tri Girl Laurensia Simbolon; Jamaludin Jamaludin
widiyanto Vol 9, No 2 (2023): JPK, Jurnal Profesi Keguruan
Publisher : LP3 Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpk.v9i2.44325

Abstract

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui problematika guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SMA di SMAN 7 Medan dan untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi problematika terhadap penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada siswa SMA di SMAN 7 Medan. Di dalam melaksanakan proses pembelajaran guru diharapkan memahami etika profesi keguruan terlebih guru PKKn, adapun etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Medan. Metode penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan angket dan kusioner.This study aims to find out the teacher's problems in implementing the Free Learning Curriculum for high school students at SMAN 7 Medan and to find out the teacher's efforts to overcome the problems with implementing the Free Learning Curriculum for high school students at SMAN 7 Medan. In carrying out the learning process, teachers are expected to understand the ethics of the teaching profession, especially PKKn teachers, while professional ethics are social ethics in special ethics, having duties and responsibilities to the knowledge and profession they carry. The implementation of this research was conducted at SMA Negeri 7 Medan. The research method that the authors use in this study is the quantitative research method by distributing questionnaires.
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MARINDAL I KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG Agung Torang Sitohang; Abigael Putra Siallagan; Gelora Rehliasta Sembiring; Julia Ivanna
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2400-2408

Abstract

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam mengelola dana pembangunan daerah. Subjek penelitian ini adalah Desa Marindal I, yaitu lembaga pemerintah desa yang bertugas mengalokasikan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan penyelewengan dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan dana desa. Metode deskriptif dipadukan dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, anggota tim pengelola keuangan desa, dan tokoh masyarakat terkait. Metode pengumpulan data lainnya adalah pengamatan langsung terhadap prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pada kantor Desa Marindal I. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengelolaan dana desa di Desa Marindal I dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai komponen, yaitu perencanaan dan pertanggungjawaban . Namun, ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan, seperti tidak adanya sistem terpadu, sumber daya manusia berkualitas tinggi, dan partisipasi aktif masyarakat.
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Komunitas Bank Sampah Induk New Normal serta Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Medan Agung Torang Sitohang; Fazli Rachman
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7672

Abstract

Environmental problems in the city of Medan, such as high garbage piles, air and water pollution, and limited green open spaces, have become serious challenges that demand direct involvement from residents and local communities. Environmental management efforts cannot fully rely on the government, but require active collaboration from various parties, including environmental care communities. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors faced by communities in strengthening ecological citizenship, focusing on the study of the New Normal Main Waste Bank and the Environmental Activist Solidarity Community in Medan City. The research approach uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through semi-structured interviews, non-participant observations, and documentation of community activities. The results of the study show that the main driving factors include the availability of waste management facilities and tools, harmonious social relations, ease of activity methods, and personal motivation of members. In addition, family values, openness of participation, and positive feedback from the community strengthen the collective spirit of the community in driving ecological action. On the other hand, the community faces various obstacles, such as limited time and manpower, low public awareness of environmental issues, ecological knowledge gap, and lack of regulatory and funding support. These factors often slow down collective efforts to achieve sustainability targets. The findings of the study confirm that the success of community action depends not only on the availability of resources, but also on social resilience, consistency of shared values, and adaptability to structural challenges. Therefore, this study recommends the importance of strengthening institutional support, building the capacity of human resources, and sustainable education campaigns to encourage active and sustainable citizen participation in protecting the environment.
Analisis Penyebab Penutupan Gedung Centre Point di Medan Akibat Tunggakan Pajak Rp 250 Miliar dan Pelanggaran IMB Ditinjau dari Hukum Pajak Agung Torang Sitohang; Yana Sebha Pasaribu; Dewi Pika Lbn Batu; Arief Wahyudi
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 2 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i2.2917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan yang disebabkan oleh tunggakan pajak sebesar Rp 250 miliar dan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari perspektif hukum pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber pustaka, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perusahaan perpajakan, dan peraturan relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjadi sumber data yang dianalisis. Dalam melakukan analisis, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan kewajiban perpajakan dan regulasi pembangunan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk mendukung pemahaman tentang dampak serius dari pelanggaran IMB dan tunggakan pajak terhadap kewajiban perpajakan dan kelangsungan properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan IMB dan kewajiban perpajakan sangat penting dalam menjaga stabilitas properti dan mematuhi regulasi yang berlaku. Analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder memberikan wawasan yang berharga mengenai kompleksitas hubungan antara kewajiban pajak properti, peraturan pembangunan, dan penegakan hukum dalam konteks kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan.