Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara Kurun waktu 2019-2021) Rahayu Kojongian
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.57

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian kendaraan bermotor ataupun dalam isitilah kepolisian kerap disebut curanmor telah lama tercatat sebagai jenis kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Meresahkan, baik dalam pengertian jumlah kasusnya yang tiap tahun ini semakin bertambah maupun modus operandi para pelaku yang tak segan-segan menggunakan cara lain seperti kekerasan untuk mencelakai korbannya. Curanmor dalam lingkup Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya. Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari. Metode penelitian yamg di gunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian hukum, yang melayani hukum yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan antar manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum dimulai dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari dikarenakan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.

Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari kojongian, Rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/eewh7v69

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.

Perlindungan Hukum Komprehensif bagi Anak Jalanan di Indonesia: Analisis Kritis Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Kriminologi dan Hak Asasi Anak, dengan Studi Kasus di Kota Kendari Rahayu Kojongian
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Desember: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i4.1058

This article critically examines the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection in Indonesia, focusing specifically on the challenges and strategies for protecting the rights of street children, with a particular emphasis on the context of Kendari City. Using a normative legal and socio-legal research approach, combined with a criminological perspective on vulnerability and exploitation, this study analyzes the effectiveness of the existing legal framework, educational interventions, and social support mechanisms. Key findings reveal that despite a strong legal foundation, significant gaps remain in the practical fulfillment of street children's rights due to socio-economic determinants, inadequate resource allocation, and coordination complexities. The article highlights the crucial role of non-formal education and victim-centered approaches in addressing child criminal exploitation. Comparative insights from international standards, such as the UNCRC and restorative justice principles, underscore the challenges of universal implementation while offering pathways for improved protection. Recommendations include strengthening inter-agency collaboration, expanding tailored education programs, and fostering greater community engagement to ensure a more just and protective environment for all children.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sultra Kojongian, Rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/azfjbv43

Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.

Implementation of Criminal Responsibility Arrangements for Perpetrators of Prostitution Kojongian, Rahayu
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.218

Prostitution is an act that is morally and mentally damaging which can also destroy the integrity of the family. Still, positive law itself does not prohibit perpetrators of the practice of prostitution but only prohibits those who provide a place or facilitate the practice of prostitution. This research aims to understand and find out the philosophy of the existence of criminal liability regulations for perpetrators of prostitution. The research method used is Empirical Legal Research using empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Because this research examines people in their living relationships in society, the empirical legal research method can be said to be sociological legal research taken from facts in a society, legal entity or government agency. The research results show that the provisions of the Criminal Code can only be used to trap pimps/pimps/prostitute prostitutes. Meanwhile, articles that can be used to trap prostitutes/users are regulated in each regional regulation. So, the handling of prostitution cases depends on the location of the area where the crime occurred. Apart from that, criminal charges for prostitutes can be related to the article on adultery, which is regulated in Article 284 of the Criminal Code.

Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.

Human trafficking: Tinjauan Viktimologis di Wilayah Sulawesi Tenggara Rahayu Kojongian; Awaluddin Yasir
Sawerigading Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 - September 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v5i1.457

Human trafficking is a serious crime that constitutes a grave violation of human rights and continues to occur in various regions of Indonesia, including within the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study aims to analyze the causal factors, the role of victims, and the efforts to combat human trafficking from a victimological perspective. The research employs normative legal research combined with an empirical approach, with data collected through interviews and literature review. The findings indicate that cases of human trafficking in Southeast Sulawesi occurred during the 2023–2024 period, with 14 cases recorded in 2023 and 11 cases in 2024. The primary contributing factors include economic hardship, environmental influences, opportunity structures, and low levels of education. From a victimological perspective, victims are positioned as vulnerable individuals due to economic pressure, trust-based social relations, and limited legal literacy, making them highly susceptible to victimization. The study also reveals that victims play a passive role in the occurrence of the crime; however, this should not be interpreted as victim culpability, but rather as an indication of the failure of social and legal protection systems to safeguard vulnerable groups. Efforts to combat human trafficking are carried out through preventive, repressive, and victim protection approaches, including public awareness campaigns, law enforcement actions against perpetrators, and the provision of restitution, rehabilitation, and legal protection for victims. This study emphasizes the importance of a victimological approach in policies addressing human trafficking, ensuring that law enforcement is not solely perpetrator-oriented but also focused on the protection and recovery of victims.

PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA Abdul Rahman Binda; Rahayu Kojongian; Gamlan Dagani
Journal Publicuho Vol. 7 No. 4 (2024): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.537

This study aims to explore more effective eradication strategies by examining causal factors, evaluating existing policies, and formulating steps to improve prevention and enforcement efforts. This research method combines normative and empirical approaches to determine the Eradication of drug trafficking among adolescents. The normative approach includes the study of relevant laws, cases, laws, and historical developments. The results of the study indicate that drug trafficking among adolescents is influenced by social and family environmental factors, and the lack of education about the dangers of narcotics, which leads to serious physical, psychological, and social impacts. Eradication efforts require a comprehensive approach through education and public campaigns, strengthening the role of families in supervision and communication, rehabilitation for user recovery, and strict law enforcement against drug dealers. Synergy between the government, families, schools, law enforcement, and the community is essential, by utilizing information technology to raise awareness and reach adolescents more effectively.

Tradisi Minuman Konau, dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan umar, ali; Mpesau, Alasman; Kojongian, Rahayu; Ruslan, Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7878

Penelitian ini mengkaji relasi antara tradisi minuman konau dan munculnya perilaku kriminal dalam upacara adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan melalui perspektif kriminologi budaya. Konau merupakan minuman tradisional yang memiliki makna simbolik dan spiritual kuat sebagai medium solidaritas sosial, legitimasi ritual, serta pengikat hubungan antara manusia, leluhur, dan alam dalam berbagai ritus adat seperti mata bembe, piumbasia, dan piharoa’a. Namun, konsumsi konau yang berlebihan dalam suasana euforia ritual menunjukkan adanya ambivalensi, karena berpotensi memicu perilaku agresif dan tindak kriminal seperti perkelahian dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis norma hukum pidana dan konsep kriminologi budaya dengan temuan lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap praktik adat masyarakat Sampolawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas yang muncul tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai fenomena kultural yang lahir dari emosi kolektif, simbolisme ritual, dan legitimasi adat. Masyarakat adat cenderung merespons konflik melalui mekanisme hukum adat yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif dalam mengelola kriminalitas budaya tanpa mengabaikan pelestarian tradisi lokal.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search