Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara Kurun waktu 2019-2021) Rahayu Kojongian
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.57

Abstract

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian kendaraan bermotor ataupun dalam isitilah kepolisian kerap disebut curanmor telah lama tercatat sebagai jenis kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Meresahkan, baik dalam pengertian jumlah kasusnya yang tiap tahun ini semakin bertambah maupun modus operandi para pelaku yang tak segan-segan menggunakan cara lain seperti kekerasan untuk mencelakai korbannya. Curanmor dalam lingkup Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya. Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari. Metode penelitian yamg di gunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian hukum, yang melayani hukum yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan antar manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum dimulai dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari dikarenakan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.
Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Abstract

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.
Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari kojongian, Rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/eewh7v69

Abstract

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULTRA kojongian, rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/azfjbv43

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
Implementation of Criminal Responsibility Arrangements for Perpetrators of Prostitution Kojongian, Rahayu
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.218

Abstract

Prostitution is an act that is morally and mentally damaging which can also destroy the integrity of the family. Still, positive law itself does not prohibit perpetrators of the practice of prostitution but only prohibits those who provide a place or facilitate the practice of prostitution. This research aims to understand and find out the philosophy of the existence of criminal liability regulations for perpetrators of prostitution. The research method used is Empirical Legal Research using empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Because this research examines people in their living relationships in society, the empirical legal research method can be said to be sociological legal research taken from facts in a society, legal entity or government agency. The research results show that the provisions of the Criminal Code can only be used to trap pimps/pimps/prostitute prostitutes. Meanwhile, articles that can be used to trap prostitutes/users are regulated in each regional regulation. So, the handling of prostitution cases depends on the location of the area where the crime occurred. Apart from that, criminal charges for prostitutes can be related to the article on adultery, which is regulated in Article 284 of the Criminal Code.
Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Abstract

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.