Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Atika Febriyanti
Universitas Bandar Lampung
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDAH MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Zainudin Hasan; Dicky Arnanda AS; Atika Febriyanti; Selly Mariska
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501

Abstract

Pencurian merupakan Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa, pencurian sepedah motor atau biasa warga setempat bilang “Begal” merupakan Tindakan yang dilarang oleh hukum dengan banyaknya motif pembegalan dari mulai berpura menanyakan alamat, kehabisan bensin, dan meminta tolong untuk di antarkan ke suatu tempat, dll. Situasi jalanan di Desa Gandri sangat mendukung aksi para oknum nakal yang ingin menjalankan aksinya, dengan membawa senjata tajam lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke si korban membuat korban ketakutan, bahkan ada masyarakat yang ingin mencoba melawan oknum pencurian sepedah motor itu namun dia di bunuh oleh oknum tersebut, tidak jarang masyarakat yang terkena begal di Desa tersebut tidak terselamatkan jika dia melawan aksinya. Maka dari permasalahan itu penulis meneliti kasus ini agar masyarakat yang tinggal di desa tersebut lebih hati-hati dan selalu waspada karena kejahatan akan selalu mengancam nyawanya. Dengan meningkatkan keamanan di daerah tersebut dan peran kepolisian setempat akan kasus pembegalan di desa Gandri ini harus lebih di tekankan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman Ketika hendak bepergian di malam hari.
Implementasi Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggalana Anggalana; Atika Febriyanti
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7923

Abstract

Mekanisme Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah Penegakan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan instrumen krusial dalam upaya menjaga marwah, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif di mata publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, wewenang absolut dalam mengawasi serta menindak pelanggaran etika berada pada Badan Kehormatan (BK). Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung terdapat tiga aspek utama: Pertama, melalui upaya preventif (sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, dan pengarahan personal). Kedua, melalui upaya represif (pemberian teguran lisan/tertulis hingga eskalasi ke rapat formal BK untuk pelanggaran yang berulang). Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk mengonstruksi anggota dewan yang profesional, di mana kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan pribadi maupun golongan, guna menjamin reputasi DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif yang berintegritas. Dan Upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung telah mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Namun, dalam implementasinya, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada independensi anggota BK itu sendiri. Terdapat tantangan berupa hambatan sosiologis, yakni ikatan kolega antaranggota dewan yang sering kali memunculkan sikap sungkan dalam memberikan sanksi tegas.
Co-Authors Anggalana Dicky Arnanda AS Selly Mariska Zainudin Hasan