Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama Agus Arifand; Salsabila Enggar Fathikasari; Meytri Kurniasih; Novi Fitriyani Rahmadani; Aprilia Putri; Agus Andrian Setiawan; Aissya Shifa Oktania; Adelia Eka Rachmadian
Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini Vol. 4 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Ilmu Qur'an Baubau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/tarim.v4i2.136

Abstract

Religious moderation refers to a balanced and moderate approach in carrying out religious beliefs. This involves tolerance, understanding, and respect for the different beliefs and practices of other religions. Religious moderation seeks to offer dialogue and cooperation between adherents of different religions, with the aim of creating a harmonious and respectful society. Religious moderation is an important approach to building an inclusive, harmonious and peaceful society. This encourages mutual understanding, tolerance, and constructive dialogue between adherents of different religions. By fighting religious moderation, we can build a world that is more tolerant and respectful of religious differences. Religious moderation is a very important concept in religious life. This concept explains the importance of maintaining balance and proportionality in religion, and respecting existing religious differences. In religious moderation, one is expected to understand that all religions have the same values, such as love, tolerance and justice. Thus, religious moderation can help create peace and harmony between religious communities. By practicing religious moderation, a person can become more open, tolerant and wise in religion, and is able to build harmony between religious communities. Even though it has its own challenges, religious moderation remains the right solution to prevent extremism and fanaticism in religion, and to build a harmonious and peaceful society
ANALISIS PENENTUAN PERAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TANJUNGPINANG Afriyadi; Disma Nurani; Dewi Citra Cantika; Rina Rosdiana; Rapika Saputri; Aprilia Putri; Lyra Herzanti
Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol. 2 No. 6 (2025): Juli
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jemb.v2i6.4932

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Tanjungpinang. UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi daerah dan memliki kontribusi besar terhadap pencipta lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Metode penilitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengukuran data melalui studi literatur dan analisis kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM di Tanjungpinang berperan signifikan dalam mendukukng pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha lokal, program bantuan modal, dan fasilitas ekspor. Pemerintah daerah juga aktif mendorong digitalisasi dan penguatan produk berbasis budaya lokal untuk meningkatkan daya saing UMKM. UMKM memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah apabila di dukung dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
Penggunaan Artificial Intelligence di Sektor Pelayanan Publik: Analisis terhadap Jaminan Kepastian Hukum dan Hak atas Privasi dalam Duwi Saputri, Ernia; Sely Ayu Lestari; Carrine Irawan Kumala Sari; Aprilia Putri
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. Abdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v5i2.188

Abstract

P emanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor pelayanan publik di Indonesia semakin berkembang sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan. Namun, penggunaan teknologi ini menimbulkan tantangan terhadap jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak atas privasi warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam pelayanan publik, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, dan mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menemukan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur standar etika, akuntabilitas, transparansi algoritmik, dan mekanisme perlindungan data dalam sistem AI. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran privasi. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus terkait tata kelola AI di sektor publik agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia