Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kepastian Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Baku Dalam Pinjaman Online Di Indonesia Framesti Janah Ocktaviani; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, semakin majunya teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya transaksi pinjam meminjam uang secara online atau financial technology ini dapat mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara mudah dan cepat dibandingkan lembaga lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak. Perjanjian biasanya lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini ialah kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online, akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap perjanjian baku dalam pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Perjanjian dalam pinjaman online merupakan kontrak elektronik yg diadakan oleh para pihak dalam transaksi peer to peer lending. Akibatnya mengikat suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban dimana apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan atau jalur luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Bebas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) Ade Gunawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, di mana majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan asas-asas keadilan dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah konstruksi pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti dan unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan vonis bebas karena menilai unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terdapat keraguan dalam pembuktian yang mengharuskan penerapan asas in dubio pro reo (keraguan berpihak kepada terdakwa). Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa lebih bersifat administratif dan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur delik secara komprehensif. Namun demikian, putusan bebas tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas penyidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi proyek infrastruktur
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga Phokus Rilo Pambudi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan eksekutif di tingkat daerah, dengan studi kasus terhadap Tasdi, mantan Bupati Purbalingga. Kasus ini menjadi anomali politik mengingat latar belakang subjek sebagai pimpinan daerah yang sebelumnya dinilai memiliki citra merakyat, namun terjebak dalam praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) tahap II tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, serta literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada dua aspek utama: pertama, mekanisme intervensi birokrasi yang dilakukan bupati terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memenangkan rekanan tertentu dengan imbalan commitment fee; kedua, analisis terhadap pola gratifikasi yang diterima secara sistematis dari para pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam kasus ini tidak hanya bersifat transaksional individual, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara kepala daerah dan bawahan, serta lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah (APIP). Putusan hakim yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun pasca-pidana pokok menunjukkan upaya yudisial dalam memberikan efek jera (deterrent effect). Namun, adanya pemberian remisi yang mempercepat masa bebas terpidana memunculkan perdebatan mengenai konsistensi semangat pemberantasan korupsi dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta perlindungan terhadap whistleblower di tingkat birokrasi daerah menjadi urgensi untuk memutus rantai korupsi serupa di masa depan.
Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Para Pihak Friska Larasati; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang sering menjadi penghambat kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan doktrinal, fokus kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli termanifestasi melalui kegagalan pemenuhan prestasi, keterlambatan, hingga penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Kondisi tersebut melahirkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pengalihan risiko sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. Kesimpulan inti penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme tanggung jawab hukum bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan serta menjaga keseimbangan hubungan hukum. Efektivitas penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan bagi penjual dan pembeli
Kajian atas Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Doktrin Piercing the Corporate Veil Terhadap Perseroan Terbatas Angelina Saraswaty; Hudi Yusuf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The separation of a company's assets from the personal assets of its shareholders gives rise to the principle of limited liability, as regulated under Article 3 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023, which restricts shareholders' liability to the value of shares they have paid in. However, this principle does not apply absolutely, as the law recognizes the doctrine of piercing the corporate veil, which allows judges to impose personal liability on shareholders, directors, or commissioners under certain circumstances, as stipulated in Article 3 paragraph (2) of the Company Law. The findings show that PT's legal entity status provides legal certainty in business relationships; however, limited liability protection may be set aside where the requirements for legal entity status have not been fulfilled, where bad faith is present, where shareholders are involved in unlawful acts, or where corporate assets are misused. The application of this doctrine in Indonesia still requires further refinement through jurisprudence to achieve a balance between protecting investors and protecting creditors or third parties.
Co-Authors Ade Gunawan Angelina Saraswaty Framesti Janah Ocktaviani Friska Larasati Phokus Rilo Pambudi Reni Aryani