p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Sthasia Lintong
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana Jeane Neltje Saly; Aufa Fakhrana Rizky; Helen Setia Budi; Shahrazad Elmaniz; Sthasia Lintong; Syafira Aulia Deswita; Vennia Neshya Rusli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5393

Abstract

Abstrak Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum Abstract Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law. Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement
Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Pada Industri Beras PT. Indo Beras Unggul (IBU) Aufa Fakhrana Rizky; Sthasia Lintong; Zahran Rahmat Syauqi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6439

Abstract

Abstrak Adapun pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul dengan Indomaret telah melanggar pasal 1335 tentang suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jurnal ini dibuat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam perjanjian berkontrak dan mendatangkan kesejahteraan yang optimal. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik analisis Studi Kepustakaan dan Studi Literatur, menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan internet, buku, jurnal, makalah, dan juga artikel. Berdasarkan kasus yang penulis angkat pada jurnal ini menunjukkan bahwa baik dalam segi hukum pidana terutama dilihat dari segi hukum perdata bahwa PT. Indo Beras Unggul melanggar pasal 1335 KUHPerdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. Dikarenakan beras yang diberikan oleh PT. indo Beras Unggul kepada Indomaret kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu, sanksi yang dapat diberikan kepada PT. Indo Beras Unggul sesuai yang diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1243 KUHPerdata tentang pemenuhan paksa, pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata tentang ganti rugi, pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata tentang penghentian atau pembatalan kontrak, pasal 1253 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, para pelaku harus diberi tindakan yang tegas terkait apa yang telah diperbuat sesuai dengan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Abstract The violation of the agreement made by PT Indo Beras Unggul with Indomaret has violated article 1335 concerning an act by which one or more people bind themselves to one or more people. This journal is made with the aim of creating justice in contractual agreements and realizing optimal welfare. This research method uses Qualitative Research Methods and uses Literature Study and Literature Study analysis techniques, using data collection techniques based on the internet, books, journals, papers, and articles. Based on the case that the author raises in this journal, it shows that both in terms of criminal law, especially in terms of civil law, PT Indo Beras Unggul violates Article 1335 of the Civil Code which prohibits making a contract without a causa, or made based on a false or prohibited causa, with the result that it has no force. Due to the rice provided by PT Indo Beras Unggul to Indomaret, the quality is not in accordance with what was previously agreed. Therefore, the sanctions that can be given to PT Indo Beras Unggul are in accordance with what is regulated in the Civil Code in Article 1243 of the Civil Code regarding forced fulfillment, Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code regarding compensation, Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code regarding termination or cancellation of the agreement, Article 1253 of the Civil Code regarding the obligation to return. Therefore, the perpetrators must be given strict action regarding what has been done in accordance with the regulations and sanctions set by law.