Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah Jeane Neltje Saly; Zildjian Aditya Muda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5421

Abstract

Abstrak Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI
Niet Ontvankelijke Verklaard as an Obstacle in an Execution Lawsuit: Indonesian Bankruptcy Law Perspective Zildjian Aditya Muda; Ariawan Gunardi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4834

Abstract

Bankruptcy is a legal solution that aims to resolve the debtor's inability to fulfill his obligations to creditors, as well as creating fairness in the distribution of assets. However, in practice, the implementation of guarantee execution often faces obstacles in the form of a Niet Ontvankelijke Verklaard (Formal Defect) decision, namely a lawsuit that is declared inadmissible due to non-fulfillment of formal requirements such as a lack of relevant parties (Plurium Litis Consortium), unclear object of the lawsuit (obscuur libel). ), or other administrative errors. This obstacle not only slows down the dispute resolution process, but also disrupts legal certainty, especially for separatist creditors who have special rights over the debtor's collateral. This research aims to analyze the causes of claims being declared Niet Ontvankelijke Verklaard (Formally Disabled) in the bankruptcy process, their impact on the effectiveness of collateral execution, and offer recommendations to improve the efficiency of the legal system. Using normative juridical research methods, this article examines relevant legislation, legal documents and jurisprudence. This analysis shows that these legal obstacles are often caused by a lack of understanding of civil procedural legal procedures, completeness of documents, and inaccuracies in preparing lawsuits. This article recommends improving regulations to clarify formal lawsuit requirements, education and training for legal practitioners, as well as digitizing court administration processes to minimize procedural errors. The implementation of these steps is expected to reduce legal obstacles resulting from Niet Ontvankelijke Verklaard (Formal Defects) and ensure legal certainty in the execution of guarantees in bankruptcy, so that the dispute resolution process can run more fairly and efficiently.