Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pendampingan BUPDA Desa Bangbang Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Desa Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; I Gusti Agung Prama Yoga; I Nyoman Angga Prabawa
Community Service Journal (CSJ) Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.6.1.2023.1-8

Abstract

BUPDA atau Baga Utsaha Padruwen Desa Adat adalah badan usaha milik desa adat, yang dikelola dan diperuntukkan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Desa Bangbang terletak diwilayah Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang masih sangat menjunjung tinggi asas gotong royong dan kekeluargaan. BUPDA Bangbang memberi pelayanan jasa selip (penggilingan padi) dan grosir toko klontong. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas selip (proses pelepasan kulit ari beras) dan tempat menjemur gabah (bulir padi yang terbungkus oleh sekam) hanya dengan menyisihkan sebagian kecil dari hasil panen untuk BUPDA, atau hanya mengganti biaya bahan bakar mesin tanpa dikenakan biaya tambahan lain. Hal ini sangat membantu warga dalam mengolah hasil panen. Selain itu BUPDA menjalankan usaha grosir berbagai keperluan pokok sehari-hari dan keperluan upacara adat secara grosir, yang nantinya akan dijual ecer oleh warga. Maka hal ini akan menjadi peluang usaha bagi masyarakat setempat yang membuka warung dan sejenisnya. Namun dalam BUPDA belum didukung oleh sistem pencatatan berbasis IT, sedangkan masih secara manual. PKM ini dilaksanakan dengan memberikan pendampingan penyusunan pencatatan akuntansi memanfaatkan IT (informasi dan teknologi), serta aspek perpajakan. Agar nantinya BUPDA dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), memenuhi seluruh kewajiban terkait pajak, serta memanfaatkan IT untuk me-manage usaha dengan baik dan efisien. Pelaksanaan PkM melibatkan prebekel, prajuru adat, bagian administrasi, serta pembantu umum di BUPDA. Terdapat dua mitra yang terlibat, yaitu Prebekel Desa Bangbang dan Kantor Konsultan Pajak Rajawali Consulting. PkM dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.
PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARAWAN KABUPATEN BANGLI I Gusti Agung Prama Yoga; Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Dharma Jnana Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL DHARMA JNANA
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.527 KB)

Abstract

Pada masa pandemi covid-19 telah membawa perubahan besar pada struktur perekonomian dan perpajakan. Fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber keuangan Negara, namun jika keadaan sudah berubah, maka fungsi pajak pun beralih kepada fungsi mengatur (regular) di bidang ekonomi dan sosial. Di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan banyak Peraturan Pemerintah sehubungan menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mulai PP23, 44,86,110 dan 143/KMK.03/2020 semua itu dimaksudkan agar wajib pajak merasa diringankan dari kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain maksud pemerintah meringankan beban wajib pajak malah berakibat memberatkan apabila perlakuan dari pihak pemotong dan pemungut pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Bendaharawan pemda memiliki fungsi pemotongan dan pemungutan pajak atas PPh 22, pph 23 dan PPN kepada rekanan, namun dalam masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha yang menjual barang yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanganan covid-19. Bagi bendaharawan yang tidak tahu aturan tersebut cenderung tidak berani melakukan pembebasan pemotongan, maka bendaharawan akan memotong dan memungut pph dan PPN kepada rekanan seperti biasa. Disinilah kerugian yang diderita rekanan, sehingga perlu diberikan pelatihan untuk update pengetahuan dan tata cara pemotongan dan pemungutan.
DETERMINANTS OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF TOURISM DESTINATION IN KUTUH TOURISM VILLAGE, SOUTH KUTA DISTRICT, BALI PROVINCE I Wayan Chandra Adyatma; Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; I Putu Gede Satria Wiraharja
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.4056

Abstract

This study analyzes the influence of government roles, leadership, and destination image on the competitive advantage of Kutuh Tourism Village, Badung Regency. The research employed a quantitative approach, with data collected through questionnaires administered to key stakeholders, and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS 3.0. The findings indicate that the government role has a positive and significant effect on competitive advantage (t-statistic = 2.71; original sample = 0.800), suggesting that regulatory support, infrastructure development, and promotion enhance destination competitiveness. Destination image also shows a positive and significant effect (t-statistic = 2.22; original sample = 0.805), confirming that positive tourist perceptions strengthen competitive advantage. Conversely, leadership has no significant effect (t-statistic = 0.71), indicating the need to improve local leadership capacity. The R-Square value of 0.741 indicates that the three variables collectively explain 74.1% of the variance in competitive advantage, while the Q-Square value of 0.711 demonstrates high predictive relevance. These findings provide practical implications for destination development, emphasizing that synergy between government support and destination image enhancement is a key driver for sustainable competitiveness, with leadership remaining a strategic potential that should be optimized.