Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBENTUKAN KEBIJAKAN GAMPONG DITINJAU DARI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA TUHA PUET GAMPONG MERSAK Alman Alman; Fuadi Fuadi; Zaki Ulya
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.470

Abstract

Kebijakan merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap kehidupan masyarakat. Tuha Puet adalah unsur pemerintahan Gampong yang salah satu nya berfungsi sebagai Pembentuk Rancangan Qanun Gampong. Dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang Legal Drafting atau pembuatan undang-undang agar kualitas Pembentukan Rancangan Qanun Gampong sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, agar Qanun Gampong tidak bertabrakan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukan nya. Selain itu, dalam Pembuatan Rancangan Qanun Gampong juga tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, kepentingan umum, qanun lainnya, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tuha Puet yang hidup sebagai masyarakat tradisonal dan sederhana niscaya tidak membutuhkan pembicaraan mengenai masalah pembuatan Undang-Undang seperti sekarang ini. Di zaman modern ini, Pembentuk Rancangan Perundang-undangan merupakan sebuah pekerjaan dan bidang tersendiri, termasuk dalam membuat Rancangan Qanun Gampong. Secara pendidikan, untuk menjadi anggota Tuha Puet sudah memenuhi syarat. Namun, secara kemampuan dalam membuat Rancangan Qanun Gampong tentu belum bisa sepenuh nya bisa dikatakan mampu, karna secara pendidikan anggota Tuha Puet hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode Penelitian jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Disamping itu, data sekunder juga dibutuhkan sebagai data pendukung. Kualitas anggota Tuha Puet Gampong Mersak dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak belum sepenuhnya optimal, baik secara pendidikan, kuantitas, kualitas yang dimiliki masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan hasil temuan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang masih jauh dari apa diharapkan. Pembentukan kebijakan gampong Mersak ditinjau dari kualitas sumber daya manusia anggota Tuha Puet yang dimiliki, masih kurangnya pemahaman dalam Pembentukan Rancangan Qanun Gampong Mersak yang berdampak pada kualitas penyelenggaran kehidupan bermasyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan reusam di gampong Mersak.
PERAN TUHA PEUT DAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI GAMPONG PEUTOW Desi Suci; Fuadi Fuadi; Meta Suriyani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v4i2.468

Abstract

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong dan Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Timur menegaskan tentang tugas dan fungsi Tuha Peut dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Setiap temuan harus ditindaklanjuti, baik tindak lanjut yang berasal dari program kerja maupun pengaduan masyarakat. Namun, pada kenyataannya Tuha Peut tidak menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja Keuchik dan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur tidak menindaklanjuti pemeriksaan BUMG di Gampong Peutow. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Tuha Peut terhadap Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Peran Inspektorat Kabupaten Aceh Timur terhadap Pemeriksaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Peutow. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memperoleh data sekunder dengan cara meneliti langsung ke lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Peran Inspektorat sangat strategis terhadap kasus dugaan korupsi atau penggunaan dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Peutow. Namun, evaluasi oleh pengawasan Tuha Peut terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kurang maksimal dan Inspektorat belum menindaklanjuti kasus tersebut hingga tuntas dan tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.