Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Journal Idea of History Halu Oleo Legal Research Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Meambo
Herman Herman
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
Religion Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
EKOLOGI BUDAYA DAN NILAI KEARIFAN LOKAL POHON SAGU DALAM DIMENSI MASYARAKAT SUKU TOLAKI Sabaruddin Sinapoy; Basrin Melamba; Herman Herman
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 10 No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Oktober 2021
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/etnoreflika.v10i3.1163

Abstract

Sinapoy, S., Melamba, B., & Herman. (2021). Ekologi budaya dan nilai kearifan lokal pohon sagu dalam dimensi masyarakat suku Tolaki. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, 10(3), 323–342. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1163 ABSTRACT Sago, as the identity of the indigenous people of the Tolaki tribe, besides having many values ​​and benefits also contains historical and philosophical values, so that the position of sago is very important to the life of the Tolaki ethnicity in Southeast Sulawesi. Philosophical values ​​contained in sago plants/trees are the values ​​of local wisdom related to its relationship with culture and the environment called cultural ecology. Local wisdom in cultural ecology for the indigenous people of the Tolaki tribe is always interconnected to the "kalosara" philosophy. Thus, the value of lakol sago wisdom in cultural ecology can be seen from the implementation of the "kalosara" philosophy itself. The survivability of the Tolaki people and their culture to date in the management and utilization of sago plants/trees is very likely due to this universal nature. Thus, the cultural ecology of the local community through its local wisdom regulates the pattern of community behavior. Community behavior patterns based on local wisdom tend to be more ecological than modern societies that do not use local wisdom in their lives. Local wisdom acts not only as a controller of individual human life, but it should also have thought of the survival of other humans in the area and also the sustainability of the surrounding natural environment as one of sustainable development goals.
NILAI SIRI’ NA PACCE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAKAN PERSEKUSI Hijriani Hijriani; Herman Herman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.884 KB)

Abstract

The increasing cases of persecution have led to the building of negative image and public distrust of the state and the law enforcement process. Persecution, as an act that is harmful, troubles, and oppresses others, is included as a criminal offense. The Makassarese recognizes shame culture as a part of the siri cultural system. It is completed by empathy in the concept of pace. Both are referred by the term siri’ na pacce. This value can be implemented and developed to be an alternative to settle the cases of persecution. It is in line with the concept of legal objectives as a philosophy in all aspects of life and obedience to society because it is more entrenched and considered sacred. This study used qualitative research and normative juridical methods. This study aims to find weaknesses and strengths of the value of siri’na pacce as a new alternative to settle persecution in realizing justice and building social harmonization within society. The results reveal that re-instilling the siri culture can be a valuable effort to restraint someone from performing an act of persecution. People can be prevented and prohibited to do such act by adhering to customary rules. It is expected that upholding the siri’na pace value can strengthen the motivation of social solidarity. Therefore, the cultural value is expected to be maintained and becomes an alternative to settle persecution cases, considering that it is more effective and efficient because the community can accept it easily.Nilai Siri’ Na Pacce sebagai Alternatif Penyelesaian Tindakan PersekusiAbstrak Meningkatnya kasus persekusi menyebabkan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan proses penegakan hukum. Persekusi sebagai tindakan kejahatan menyakiti, untuk mempersusah dan menumpas orang lain termasuk sebagai tindak pidana. Nilai malu sebagai bagian dari sistem nilai budaya Siri’ dan nilai pedih karena melihat penderitaan orang lain, menjadikan konsep Pacce tampil berpadanan menjadi siri’ na Pacce. Nilai tersebutdapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi alternatif penyelesaian persekusi  karena sesuai dengan konsep tujuan hukum sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan dan ketaatan masyarakat karena lebih mengakar dan dianggap sakral. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan kelemahan dan kelebihan nilai Siri’ na Pacce sebagai alternatif baru penyelesaian persekusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun harmonisasi sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menanamkan kembali nilai malu dalam budaya siri’ terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan persekusi dapat dicegah serta dilarang oleh kaidah adat dapat menguatkan motivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat Siri ‘ na Pacce orang lain sehingga diharapkan nilai budaya ini dapat dipertahankan dan menjadi alternatif penyelesaian tindakan persekusi yang pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena mudah diterima masyarakat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a9
PERKEMBANGAN PELABUHAN LANGARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT WAWONII BARAT, KABUPATEN KONAWE KEPUALAUAN TAHUN 1995-2020 Herman Herman; Syahrun Syahrun; Aswati Mukadas; Hisna Hisna
Journal Idea of History Vol 5 No 1 (2022): Volume 5 Nomor 1, Januari - Juni 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/history.v5i1.1649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan (1) latar belakang pembangunan dan perkembangan Pelabuhan Langara di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 1995-2020, (2) dampak Pelabuhan Langara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 1995-2020. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk dengan melalui empat tahapan kerja antara lain: heuristik, kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 1995, dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat setempat untuk membangun sebuah pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan Langara pada masa itu dianggap sangat penting bagi masyarakat setempat. Hal itu karena selain bertujuan untuk menghubungkan Pulau Wawonii dan Kota Kendari, Pelabuhan Langara juga berfungsi sebagai transaksi ekonomi masyarakat Wawonii khususnya yang berada di sekitar pelabuhan tersebut. Keberadaan Pelabuhan Langara memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut masyarakat karena menjadi titik simpul yang menghubungan antardaerah Wawonii dan Kota Kendari. Pelabuhan Langara terus mengalami perkembangan dari tahun 1995-2020. Hal itu dapat dilihat dari jenis kapal yang berlabuh di Pelabuhan Langara misalnya jumlah kapal kayu dan kapasitas kapal ferry yang semakin meningkat, jumlah sarana-prasarana pelabuhan, seperti terminal penumpang, toilet, listrik, dan fasilitas lainnya terus bertambah. Pelabuhan Langara memiliki dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Wawonii. Hal demikian karena Pelabuhan Langara selain berperan sebagai tempat interaksi sosial masyarakat yang ingin melakukan aktivitas antarpulau juga menjadi tempat aktivitas ekonomi masyarakat masyarakat Wawonii.
Penegakan Hukum Kejahatan Penyalahgunaan Izin Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Solar Mustafa Mustafa; Herman Herman; Handrawan Handrawan
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25156

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar dan untuk menganalisis penegakan hukum kejahatan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan komparatif (comparative approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Bentuk-bentuk Kejahatan Penyalahgunaan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar ditemukan bahwa ada tiga bentuk kejahatan atas perniagaan yang meliputi kejahatan penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga. Kejahatan Perniagaan ini BBM jenis solar melanggar ketentuan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 55 UU MIGAS dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penyediaan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 2) Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.
Disparitas Putusan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl) Vivi Fatmawati A.; Herman Herman; Oheo K. Haris
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25157

Abstract

Dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl dan Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, terdapat pemidanaan yang berbeda untuk kasus yang sama atau serupa (sama delik). Dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, anak dipidana penjara selama 6 bulan sedangkan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Adl, anak dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam tindak pidana yang sama (sama delik), yaitu tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Terlihat perbedaan yang mencolok dalam putusan tersebut, yang tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam perkara anak antara lain aparat penegak hukum seperti hakim, penuntut umum dan penyidik masih banyak yang belum bersertifikat keterampilan petugas anak sehingga menyebabkan perbedaan orientasi dimana aparat penegak hukum yang bersertifikat childrenfficer skill akan berorientasi pada kepentingan terbaik baik bagi anak maupun sebaliknya. Pekerja sosial yang mendampingi Korban dan PK BAPAS yang mendampingi Pelaku Anak selalu memberikan rekomendasi untuk menjebloskan Anak ke dalam Lapas. Sedangkan untuk menghindari disparitas pengambilan keputusan dalam kasus anak, maka seluruh aparat penegak hukum, PK BAPAS dan Pekerja Sosial harus memiliki orientasi dan pemahaman yang sama untuk kepentingan terbaik anak dimana hukuman merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan juga harus berorientasi pada keadilan restoratif.
Pembaharuan Pelaksanaan Open Camp dalam Sistem Pemasyarakatan Terbuka (Studi Lapas Kelas IIA Kendari) Ahmad Ahmad; Herman Herman; Handrawan Handrawan
Halu Oleo Legal Research Vol 4, No 1 (2022): Halu Oleo Legal Research: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v4i1.25165

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari dan Untuk menganalisis pembaharuan hukum open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendakatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas IIA Kendari belum dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115 Perihal Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka sebab pelaksanaan kegiatan Lapas terbuka masih berupa asimilasi yang sifatnya terbatas dimana para narapidana setelah melaksanakan asimilasi di luar Lapas di wajibkan untuk kembali ke Lapas di sore hari. Selain itu Pelaksanaan sistem pemasyarakatan open camp dalam sistem pemasyarakatan terbuka sangat diperlukan saat ini pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendari karena menurut hasil penelitian dan pengumpulan bahan hukum bahwa terjadi kelebihan kapasitas di dalam Lapas yang mencapai 98 % berdasarkan Pelaporan SMSLAP Kanwil Sultra. Kedua, pembaharuan hukum sistem open camp yang ideal dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan terbuka pada Lapas Kelas II Kendari bahwa Perlu dirumuskan syarat pemberian dan hapusnya pemberian sistem pemasyarakatan terbuka yang berbasis open camp bagi narapidana. Solusinya Perlunya Pengaturan Sistem pemasyarakatan terbuka seperti open camp dalam peraturan perundang-undangan atau paling tidak dalam peraturan pemerintah bukan dalam bentuk surat edaran.
Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Birokrasi Professional di Kabupaten Buton Utara Herman Herman; Muh Amir; Jopang Jopang
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 3 (2022): Edisi Maret
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.717 KB) | DOI: 10.52423/pamarenda.v1i3.24217

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi professional di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang professional di Kabupaten Buton Utara dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan karir dan kegiatan diklat. Dimana penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut terbilang kurang optimal karena masih kurangnya jenis kegiatan yang dilaksanakan yakni pada kegiatan pembinaan karir hanya promosi jabatan saja yang dilaksanakan sementara pada kegiatan diklat hanya diklat kepemimpinan saja yang terlaksana. Adanya pandemic Covid-19 menjadi penyebab terhambatnya kedua kegiatan tersebut. Kata kunci : Pemberdayaan, Birokrasi, Buton Utara.
PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI DESA LEBO JAYA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Herman Herman; Safril Sofwan Sanib; La Sensu; Sitti Aisah Abdullah; Rahman Hasima
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45945

Abstract

This service activity aims to increase community understanding, especially women and children, related to the protection of women and children victims of violence and efforts to overcome violence against women and children. The method used in the implementation of this service activity is to conduct socialization or counseling to the community by socializing laws and regulations regarding the protection of women and children victims of violence so as to prevent acts of violence against women and children and participate directly in the implementation of community service activities by involving all parties, which are carried out by Thematic real work lecture students Halu Oleo University so that there is synergy to complement all programs implemented by the local government and can provide strengthening in an effort to prevent acts of violence against women and children. Results of Integrated Community Service Activities Thematic Real Work Lectures held in Lebo Jaya Village, Konda District, South Konawe Regency related to the protection of women and children victims of violence, including: a) Socialization of the Sexual Violence Criminal Law, Child Protection Law and Narcotics Law which was carried out in five schools, namely Junior High School 30 South Konawe, Madrasah tsanawiyah Sirajul Munir Konsel, First middle schools 12 Konawe South, Madrasah aliyah 1 Konawe Selatan and middle schools 8 Konawe South, b) socialization of the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection, c) , c) socialization of the Sexual Violence Law and Narcotics Law, d) socialization of the impact of violence against women and children on health and the role of health services in handling cases of violence against women and children, and e) socialization of efforts to overcome violence against women and children and prevention of drug abuse. This activity can increase public understanding of the protection of women and children victims of violence which is characterized by enthusiasm and community participation in every activity carried out during the Thematic Real Work Lecture activity and can apply it in daily life related to the prevention of violence against women and children.
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUANG LINGKUP KEJAHATAN KDRT DI DESA AMBOLOLI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN Fitriah Faisal; Herman Herman; Handrawan Handrawan; Isnayanti Isnayanti; Idris Saputra
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 4, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v4i2.45946

Abstract

This Community Service Activity is entitled "Prevention of Violence Against Children within the Scope of Domestic Violence Crimes in Ambololi Village, Konda District, South Konawe Regency". The aim of this community service activity is to increase knowledge of law and prevent violence against children within the household (domestic violence). The stages of activities that will be carried out are as follows: (a) preparation stage includes: survey; stabilization and determination of locations and targets; preparation of training materials/materials, which include: presentation materials, powerpoint slides, (b) the implementation stage includes: (1) Explanation of material regarding the concept of violence against children in the household, the subject of protection and how to report cases of child violence in the context of domestic violence based on statutory provisions as a form of education to village communities. (2) This legal counseling activity is carried out by a community service team from the university involving students. The methods used during the process of community service activities include: (a) the lecture method is chosen to provide direct explanations about the extension material, (b) the Question and answer method which allows the community to gain as much knowledge as possible about the extension material. Based on the results of community service activities carried out in Mitra village, it can be concluded that this activity was attended by 30 people consisting of the community and village officials. Legal education can increase the knowledge and understanding of the Ambololi Village community regarding the prevention of violence against children within the household scope. So, that it has an impact on the formation of legal awareness in the community to jointly realize the spirit of Law no. 23 of 2002 concerning child protection and Law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence.
Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 1 Unaaha dan SMKN 2 Konawe Herman Herman; Oheo Kaimuddin Haris; Wahyu Aliansa; Ayib Rosidin; Adrian Adrian
Jurnal Pengabdian Meambo Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEAMBO
Publisher : PROMISE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56742/jpm.v5i2.291

Abstract

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan tanya jawab yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha dan SMK Negeri 2 Konawe. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Selain itu, terjadi perubahan sikap peserta menjadi lebih peduli dan responsif terhadap isu kekerasan seksual. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Adrian Adrian Ahmad Ahmad Aswati Mukadas Ayib Rosidin Basrin Melamba Fitriah Faisal Handrawan Handrawan Handrawan Hijriani Hisna Hisna Idris Saputra Iksan Iksan Isnayanti Isnayanti Jopang Jopang La Sensu Muh Amir Mustafa Mustafa Oheo K. Haris Oheo Kaimuddin Haris Oheo Kaimuddin Haris Rahman Hasima Sabaruddin Sinapoy Safril Sofwan Sanib Syahrun, Syahrun Vivi Fatmawati A. Wahyu Aliansa Wahyu Aliansa