Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) BAGI PEKERJA/BURUH DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN Heru Budi Utoyo; Mashari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1751

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh undang - undang cipta kerja (Omnibus Law) bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja diperusahaan metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap , penilaian , perilaku ,yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang metode Analisa yang digunakan dikriptif kualitatif. Hasil penelitian ; Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kelompok pekerja/buruh yang terus menerus melakukan penolakan dari proses rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law hingga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak pekerja/buruh berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam bentuk Omnibus Law ini syarat kepentingan pemilik modal dan telah merugikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus terhadap tujuan peningkatan ekonomi Nasional namun telah mengabaikan peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia. Konsep Omnibus Law tidak lepas adanya kepentingan politik untuk merubah tatanan hukum ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berdampak terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan.
FRAMING OF IDENTITY POLITICS ON SOCIAL MEDIA AND THE CONSTRUCTION OF ELECTORAL-JUSTICE PERCEPTION TOWARD THE CHANGE IN THE PRESIDENTIAL/VICE-PRESIDENTIAL AGE NORM IN THE 2024 ELECTION Hadi Triyono; Mashari Mashari; Agnes Maria Janni Widyawati
Journal Philosophy of Law Vol 7, No 1 (2026): Philosophy of Law
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jpl.v7i1.7383

Abstract

Abstract The phenomenon of identity politics in Indonesian elections demonstrates that political identity functions not merely as a social attribute but as an instrument of power construction that shapes legitimacy, perceptions of justice, and public acceptance of state policy. This article focuses on the dynamics surrounding the reinterpretation of Article 169 letter q of the Election Law, concerning the minimum age of presidential and vice-presidential candidates, through a decision of the Constitutional Court, an interpretive shift that gave rise to public debate and a polarised perception of political justice. The study aims to analyse how the framing of identity politics within digital space contributes to shaping public perceptions of electoral justice, viewed through the lens of the sociology of law. The study employs a normative juridical method, drawing on legislation, identity-politics theory, scholarly literature, and analysis of the relevant court decision. The findings show that social media functions as a significant disseminator of identity construction, ultimately shaping legal legitimacy and public perception of the neutrality of electoral norms. The article concludes that identity politics functions as a decisive instrument in shaping public opinion and the interpretation of substantive electoral justice, such that legal analysis of election law cannot be separated from its socio-political context and from the contemporary dynamics of identity construction, while cautioning that the framing evidence examined here documents a widely held public perception rather than establishing, as a matter of constitutional doctrine, that the Constitutional Court's decision was itself improperly motivated.