Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Agnes Maria Janni Widyawati
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak Yulies Tiena Masriani; Ridho Pakina; Agnes Maria Janni Widyawati
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): September : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v2i3.936

Abstract

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Maraknya perkawinan anak menimbulkan menurunnya SDM yang dimiliki suatu negara karena menurunnya produktifitas. Aktualisasi pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memilih tema sosialisasi terkait pencegahan terlaksananya perkawinan anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya mempertimbangkan kesiapan anak sebelum memasuki dunia rumah tangga. Adapun sosialisasi menggunakan media presentasi power point dengan membagi metode menjadi 4 komponen utama, yakni: metode ceramah, metode diskusi interaktif, metode konsultasi, dan metode evaluasi. Dengan adanya sosialisasi terkait hukum perkawinan anak, masyarakat Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang mendapatkan wawasan serta pemahaman yang cukup mumpuni untuk nantinya dapat turut serta dalam pencegahan terlaksananya perkawinan anak. Pencegahan adanya perkawinan anak dapat dimulai dari kesadaran orangtua sebagai figur acuan seorang anak. Orangtua perlu memahami apa saja dampak negatif yang dapat terjadi di kemudian hari bilamana perkawinan anak tetap dilaksanakan termasuk adanya perceraian.
Penyalahgunaan Hak (Abuse Of Rights) Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Indonesia: Abuse of Rights as a Form of Unlawful Act in Indonesian Judicial Practice Agnes Maria Janni Widyawati; Heri Purnomo; Mig Irianto Legowo
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i4.10408

Abstract

Penyalahgunaan hak (abuse of rights) merupakan konsep yang berkembang dalam doktrin hukum perdata modern, yang menegaskan bahwa setiap hak tidak dapat digunakan secara absolut tanpa mempertimbangkan batasan kepatutan, itikad baik, serta fungsi sosialnya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, konsep ini kerap dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum (PMH), khususnya ketika penggunaan hak secara formal sah justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi yuridis penyalahgunaan hak sebagai bagian dari PMH serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep penyalahgunaan hak belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), eksistensinya telah diakui melalui perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum. Hakim dalam berbagai putusan cenderung menggunakan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan unsur itikad baik, kepatutan, dan tujuan penggunaan hak dalam menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penggunaan hak yang melampaui batas kewajaran atau dilakukan dengan maksud merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai PMH. Implikasi dari pengakuan ini adalah terbukanya ruang perlindungan hukum yang lebih luas bagi pihak yang dirugikan, serta adanya pergeseran paradigma dari kepastian hukum formal menuju keadilan substantif. Oleh karena itu, penyalahgunaan hak memiliki relevansi penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak subjektif dalam sistem hukum perdata Indonesia.
Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online: Development of Civil Law in Online Agreement Dispute Resolution Ernesta Arita Ari; Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Nining Suningrat; Heri Purnomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6361

Abstract

Artikel ini membahas perkembangan hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian online yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan validitas bukti digital. Regulasi khusus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, serta metode penyelesaian sengketa seperti Online Dispute Resolution (ODR) mulai diadopsi untuk menanggapi kebutuhan ini. Selain itu, teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa online. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan infrastruktur hukum yang adaptif serta kerja sama lintas sektor untuk menjamin keamanan dan keadilan proses penyelesaian sengketa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan hukum perdata yang responsif terhadap inovasi digital dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi daring.
Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama: Legal Analysis of the Exoneration Clause in the Cooperation Agreement Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7441

Abstract

Klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab tertentu, merupakan elemen yang kerap ditemukan dalam kontrak kerja sama bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi tanggung jawab hukum dalam menghadapi risiko usaha. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, penerapan klausul ini seringkali menimbulkan polemik, terutama ketika dipandang tidak adil, bertentangan dengan norma hukum, atau dirumuskan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas serta batas pemberlakuan klausul eksonerasi dalam konteks perjanjian kerja sama menurut hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun klausul ini secara umum diperbolehkan, keberlakuannya sangat tergantung pada isi, konteks perjanjian, serta apakah penyusunannya dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan sukarela antara para pihak.
Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: The Validity of Clickwrap Agreements from the Perspective of Indonesian Civil Law Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Heri Purnomo
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8668

Abstract

Meningkatnya penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi digital membawa konsekuensi hukum baru, salah satunya terkait dengan model clickwrap agreement. Perjanjian ini terjadi ketika pengguna menekan tombol “setuju” atau mencentang kotak persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan penyedia layanan. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, muncul pertanyaan apakah tindakan klik tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama peraturan turunannya telah mengakui eksistensi kontrak elektronik selama terpenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta causa yang halal. Masalah kemudian muncul karena syarat dan ketentuan dalam clickwrap biasanya berbentuk kontrak baku yang cenderung merugikan konsumen, sehingga dapat melanggar asas proporsionalitas dan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis doktrinal untuk menelaah keabsahan clickwrap dalam sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa clickwrap pada prinsipnya dapat dikategorikan sah sebagai perjanjian elektronik, asalkan terdapat bukti penerimaan yang jelas serta memperhatikan prinsip keterbukaan dan kewajaran. Lebih lanjut, klausul yang menimbulkan kerugian berlebihan bagi konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, clickwrap agreement dapat diberlakukan secara sah sepanjang memenuhi unsur perjanjian sekaligus menjamin perlindungan terhadap pihak yang posisinya lebih lemah.
Legal Analysis of Copyright Dispute Resulution in the Creative Industries in the Digitalization Era Christina Bagenda; Markus Suryoutomo; Bambang Supriadi; Agnes Maria Janni Widyawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6785

Abstract

Copyright protection faces additional difficulties as a result of the creative industry's rapid development and growing digitalization. Large-scale copyright infringement result from the open and accessible nature of the internet, which permits the unapproved reproduction and distribution of creative works. In the digital age, resolving copyright disputes has become essential to creating a system that safeguards authors' rights and promotes the expansion of the creative sector. The purpose of this essay is to examine the legal ramifications of settling copyright disputes in the digital age creative business, as well as to pinpoint the difficulties encountered and workable remedies. This study examines the current dispute settlement procedures under Indonesian law using an analytical legal methodology. The study is anticipated to shed more light on how the law handles copyright disputes and make suggestions for enhancing copyright protection online.
The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Heri Purnomo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7218

Abstract

The advancement of digital technology has led to significant transformations across various sectors, including the legal field. One such change is the rise of electronic contracts (e-contracts), which allow business transactions to be conducted electronically without the need for the physical presence of the parties involved. E-contracts have become a vital alternative in many transactions within the digital age. This article aims to explore the validity of electronic contracts from the standpoint of civil law in Indonesia. It covers the legal framework governing electronic contracts, the requirements for their validity, and the challenges and issues encountered in their implementation in Indonesia. Through an analysis of existing legal provisions and a comparison with international practices, this article seeks to provide a clearer understanding of the legal standing of electronic contracts in Indonesia’s legal system.
Co-Authors Christina Bagenda Darmawan Tri Budi Utomo Ernesta Arita Ari Heri Purnomo Legowo, Mig Irianto Markus Suryoutomo Masriani . Mieke Anggraeni Dewi Nining Suningrat Ridho Pakina Supriadi, Bambang