Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : RechtIdee

KONSEKUENSI PENETAPAN STATUS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DALAM KONFLIK PAPUA SEBAGAI GERAKAN TERORIS MENURUT HUKUM PIDANA Tolib Effendi; Ananda Chrisna Dewi Panjaitan
RechtIdee Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v16i2.11823

Abstract

Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris oleh pemerintah, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, pihak Kepolisian menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sedangkan Tentara Nasional Indonesia menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), namun bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok tersebut adalah pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan status tersebut tepat dan bagaimana konsekuensi penetapan status teroris tersebut dalam sudut pandang hukum pidana baik materiil maupun formil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrument hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM.
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Expansion of the Meaning of Case Waiver Effendi, Tolib; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
RechtIdee Vol 19, No 2 (2024): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v19i2.27609

Abstract

The Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Attorney General's Act give the public prosecutor and the Attorney General the authority to terminate prosecution, close cases in the interests of the law and set aside cases in the interests of the public. After Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 brings new problems because there is a termination of prosecution based on restorative justice which was previously unknown in both the Criminal Procedure Code and the Attorney General's Act. The purpose of this paper is to determine the position of termination of prosecution based on restorative justice as an extension of the meaning of termination of prosecution,  closing cases in the interests of the law or setting aside cases in the interests of the public, and to determine the legal consequences of termination of cases based on restorative justice. The research method used is doctrinal research to find consistency and legal certainty in the termination of prosecution based on restorative justice.