Claim Missing Document
Check
Articles

Hak Pasien Dan Pencegahan Terjadinya Tindakan Malpraktik Andreas Lubis; Nove Rokasih Tambunan; Junifer Dame Panjaitan
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 5 No. 2 (2024): Februari
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v5i2.2653

Abstract

Jumlah kasus malpraktik di Indonesia menunjukkan bahwa layanan kesehatan khususnya layanan operasi, masih sangat memprihatinkan dan merupakan catatan buruk bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuka wawasan masyarakat, khususnya para pasien yang ingin melakukan tindakan operasi agar agar terhindar dari tindakan malpraktik. Banyak kasus malpraktik yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap profesi kedokteran karena kehilangan sumber daya materil serta immaterial mereka. Dengan demikian, kedudukan pasien yang semula hanya bergantung pada dokter untuk menentukan pengobatan kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Maka dari itu dokter tidak boleh mengabaikan pendapat dan pertimbangan pasien saat memilih pengobatan.Karena pasien memiliki hak-hak penting. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan perawatan berkualitas tinggi, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak untuk memutuskan, dan hak untuk mengajukan keluhan atau meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Prosedur operasi standar (SOP) dan hak-hak pasien sangat penting untuk mencegah malapraktik. Hak-hak pasien memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang baik dan memiliki cara untuk meminta bantuan jika terjadi bahaya, sementara SOP memberikan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan untuk diikuti, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI Putri, Ira Fitria Ananda; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, anak-anak dan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan prikologis dan sering kali juga menjadi korban diskriminasi berbasis gender. Perlindungan anak dan perempuan adalah isu penting dalam konteks Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mengkaji isu-isu seperti perlindungan dalam kasus perceraian, perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka mengimplementasikannya dan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan.
“KAWIN KONTRAK” DI PUNCAK BOGOR MERUPAKAN TINDAK PIDANA DAN PERDATA DENGAN MENGEKSPLOITASI PEREMPUAN DAN ANAK Christian, Buhit; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.923

Abstract

Tulisan ini bermaksud memaparkan isi dan nilai-nilai moral dari perempuan dan anak yang menjadi suatu hal yang sangat penting di negara Indonesia karena mereka sangat di junjung tinggi oleh para pemimpin pendahulu kita hingga sekarang karena apabila tidak ada mereka tidak akan terjadi suatu negara yang maju dan berkembang, kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia sangat sedih melihat kehidupan masyarakat sekarang yang sudah terkikisnya nilai-nilai moral yang tercermin dalam Pancasila menjadi sia-sia oleh jaman dan jarang sekali kita temukan nilai-nilai itu dalam masyarakat di setiap perkotaan di negara Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai budi luhur di dalam Pancasila yang mengandung isi dan mengajarkan kita rakyat atau bangsa Indonesia harus adil, saling cinta kasih, saling menghargai dan gotong royong didalam keanekaragaman tanpa melihat suku, agama, bahasa dan budaya sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap kita lestarikan dan kita tunjukan bahwa kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia yang lebih baik dari bangsa lain yang menjunjung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat martabat kemanusiaan agar menuju Indonesia yang adil dan makmur membangun negeri ini menjadi negeri yang sejahtera.
Dukungan Keluarga Pasien Paska Operasi terhadap Kepatuhan Pasien Selama Berada di Ruang Perawatan Dame Panjaitan, Junifer; Rahmah, Vavi; Eka Septian Maliky, Ezhar
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 6 (2024): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i6.150

Abstract

Setiap tindakan operasi memiliki karakteristik khusus, dan dampak paska operasi dapat bervariasi tergantung pada jenis operasi yang dilakukan. Untuk mempercepat kesembuhan pasien paska operasi, maka dibutuhkan kepatuhan berobat pada pasien paska operasi untuk memastikan pemulihan yang optimal dan mencegah komplikasi. Kepatuhan berobat adalah kewajiban pasien sesuai dengan UU no 17 th 2023 pasal 277 ayat b. Dan keluarga memiliki kewajiban untuk membantu pasien agar dapt mematuhi segala aturan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan UU no 17 th 2023 pasal 5 ayat b  bahwa : “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya.”. Namun terkadang, pemahaman keluarga pasien mengenai kewajiban ini masih rendah. Masih banyak keluarga yang mengabaikan kepatuhan terhadap aturan RS dan Nakes dengan alasan : pasien menolak, atau pasien menginginkan sesuatu yang tidak diperbolehkan secara aturan RS (seperti makanan), atau alasan kasihan terhadap kondisi pasien jika mengikuti aturan RS dan Nakes. Padahal dengan dukungan yang tepat, diharapkan pasien dapat mengikuti perawatan dengan lebih baik. Semakin pasien patuh menjalani perawatan akan semakin terhindar dari komplikasi penyakitnya. Adapun penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan tentang pengobatan pasien paska operasi selama di ruang perawatan Rumah Sakit. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian hukum empiris. Kesimpulan. Dukungan Keluarga sangat penting khususnya pada pasien paska operasi untuk menjalani proses pengobatan. Agar dapat mempercepat pemulihan pasien.
Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia Mihot Lenardo; Najwa Aulia Ramadhani; Junifer Dame Panjaitan
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.659

Abstract

This research discusses the limited scope and mechanism of protection provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for rape victims in Indonesia. The background of this research arises from the high rate of sexual violence and inequality in the provision of legal protection for victims, especially in the context of rape. The purpose of this research is to analyze the normative and practical obstacles faced by LPSK in providing effective protection, as well as evaluating whether the existing mechanisms have been responsive to the needs of victims. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The research findings show that LPSK has limitations in authority, limited resources, and challenges in coordination between law enforcement agencies. In addition, the absence of a comprehensive legal definition of sexual violence worsens victims' access to protection. The implications of this research emphasize the need for legal policy reform and strengthening the capacity of LPSK to be able to carry out its protection mandate more inclusively and effectively.
Victimological Analysis of Law No. 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims L. Djogo, Arnoldus Thomas; Lawalata, Joey Nicolas; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i2.4973

Abstract

This study aims to analyze Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims from a victimological perspective. The methodology employed in this research is a qualitative approach with content analysis of the law text and related literature. The findings indicate that this law provides a stronger legal framework for protecting the rights of victims and witnesses, including the right to physical protection, psychological support, and access to justice. However, despite the clear provisions, the implementation of this law still faces various challenges, such as a lack of public awareness, limited resources, and the social stigma experienced by victims. This study recommends the need for increased legal awareness among the public, as well as training for law enforcement officials, to ensure that the rights of victims and witnesses are effectively protected in the practice of the criminal justice system.
Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana Fitria, Selsa Dannya; Sinaga, Sarmas; Panjaitan, Junifer Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2987

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya bukti digital sebagai bagian penting dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan siber. Meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur bukti digital, pengakuan terhadap keberadaannya telah ditegaskan dalam UU ITE dan perubahannya. Namun, penerapan bukti digital di pengadilan masih menghadapi tantangan, seperti soal keabsahan, prosedur penyitaan, dan keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang berisi informasi penunjang berupa konsep atau keterangan pendukung. Hasil dari penelitian ini yakni Bukti digital telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia melalui UU ITE dan perubahannya, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP. Penggunaannya di persidangan mensyaratkan prosedur yang sah, baik secara formil maupun materiil, termasuk melalui penyitaan yang sah, autentikasi, dan dukungan ahli forensik digital. Bukti ini digunakan tidak hanya dalam kasus siber, tetapi juga perkara pidana umum. Namun, apabila diperoleh secara melanggar hukum seperti tanpa izin atau melalui penyadapan ilegal bukti digital dapat dianggap tidak sah dan berisiko menggugurkan dakwaan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.
Protecting Victims of Cybercrime in the Maritime Sector: Legal Challenges and the Absence of Specific Cybersecurity Laws in Indonesia Hutahayan, Carlo Gambino; Easyca, Yesarela; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i1.46945

Abstract

Indonesia's shipping sector faces substantial risks from cyberattacks in the ever-evolving digital landscape, which threaten navigation systems, ship operations, and critically impact victims, including shipping companies, crews, and passengers. This paper examines the legal challenges encountered by Indonesia's maritime industry in addressing cybercrime, with a particular focus on the lack of dedicated cybersecurity laws that explicitly protect victims. The research findings reveal that Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law No. 17 of 2008 on Shipping are inadequate in addressing the specific cyber threats and victim protection needs within the maritime sector. This study advocates for the establishment of specialized regulations incorporating clear definitions and scope, detailed obligations and responsibilities, robust victim protection measures, appropriate security standards, and effective enforcement mechanisms and sanctions. By integrating these elements, the research offers both theoretical and practical guidance for policymakers to develop a more comprehensive and adaptive regulatory framework that not only secures Indonesia's maritime infrastructure but also ensures justice and support for victims of maritime cybercrime.
Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia Lufty, Arya Fajar; Panjaitan, Junifer Dame
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16900555

Abstract

Democracy is a form of government in which power rests with the people. Freedom of speech and assembly are the fundamental foundations of a democratic state. In Indonesia, these rights are guaranteed by the constitution. However, in practice, demonstrations, which embody these freedoms, often end in violence and riots. Law enforcement responds by enforcing Article 170 of the Criminal Code against demonstrators deemed to be engaging in violence. This conflict between rights and public order creates a complex and compelling dilemma to analyze. This research employs a normative approach and case studies. It finds that the application of Article 170 of the Criminal Code must be selective and proportional to avoid violations of human rights and the principles of the rule of law.
Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual Anak: Studi Kasus Anak ZR 14thn Alby Khairudin; Budi Setiawan; Junifer Dame Panjaitan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10576

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis bagi korban. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya perlindungan hukum, banyak anak korban masih kesulitan dalam memperoleh keadilan akibat berbagai hambatan struktural dan emosional. Proses hukum yang panjang, minimnya dukungan psikososial, serta ketidakpastian penyelesaian membuat trauma korban semakin dalam dan menyulitkan pemulihan dirinya. Dalam situasi ini, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, termasuk anak-anak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LPSK dalam kasus-kasus seperti yang dialami oleh anak korban berinisial ZR menunjukkan adanya tantangan besar. Selama dua tahun, kasus tersebut belum menemui kejelasan hukum meskipun sudah dilaporkan, sehingga menggambarkan keterbatasan sistem dalam merespons kebutuhan korban secara cepat dan menyeluruh. Hal ini membuka ruang untuk merefleksikan ulang bagaimana mekanisme perlindungan dan koordinasi antar instansi penegak hukum dapat diperkuat guna memastikan bahwa korban anak tidak hanya mendapat perlindungan, tetapi juga keadilan yang berkepastian.