Abdul Karim
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELAUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI Abdul Karim
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.506

Abstract

ABSTRAK Korupsi yang terjadi di negara Indonesia sudah akut sehingga sulit untuk disembuhkan. Apalagi saat ini indek prestasi korupsi (IPK) skornya 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Kemudian menurut Mahfud MD menyampaikan bahwa 87 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi. Tujuan penelitian bagaimanakah peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dengan metode pengumpulan data pustaka berupa: buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, internet dan lainnya yang tujuannya untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan sesuai rumusan masalah. Kemudian dianalisis secara deskriptif yang diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa mahasisiwa yang telah memiliki nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan   mampu mencegah korupsi secara pribadi, mencegah temannya yang akan melakukan korupsi di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa sebagai agent of change  memiliki kepribadian yang tangguh dalam kehidupan di masyarakat dan kampus dapat mencegah dari ancaman bahaya korupsi. Kata Kunci: Peran mahasiswa, pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN INDEKS TATA KELOLA POLRI BERBASIS ONLINE (ITK-O) PADA POLRES SEMARANG Abdul Karim; Mohamad Tohari; Yogi Ageng Sri Legowo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.385

Abstract

ABSTRAK Institusi Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi menuju prinsip good governance yang memenuhi unsur: kompeten, responsive, perilaku (manner), transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabel. Namun salam melayani masyarakat masih lambat,  masih terjadi praktik korupsi,  kurang ramah dan masih membedakan antara yang satu dengan yang lainya.         Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research), selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif baik data internal maupun eksternal. Responden internal sebanyak 51 personil Polres dari  17 satuan dan responden ekternal sebanyak 51 orang.Hasil penelitian dari faktor internal Polres, bahwa  kondisi sosial politik wilayah Polres Semarang relatif aman dan sangat jarang terjadi koflik. Dalam mengelola sumber daya manusia dilakukan secara terbuka, dan hampir tidak ada gratifikasi, dan  dalam pendampingan hukum bagi yang bermasalah  dilakukan secara adil. Pembinaan terhadap fungsi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja seluruh satfung dilakukan dengan baik dan adil. Gratifikasi/korupsi tidak pernah terjadi dan telah dilakukan upaya  pencegahan dan pemberansan korupsi secara optimal. Kemudian dari faktor eksternal, bahwa masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2022 telah memanfaatkan layanan dari Polres, keberadaan FKPM cukup efektif. Babinkamtibmas berinisiaptif dalam penyuluhan dan menegakkan hukum dilakukan cukup tinggi. Bersikap baik  dalam melayani masyarkat. Cukup cepat dalam melayani pembuatan SIM, SKCK, namun masih ada praktik korupsi dalam mengusus SIM dan proses lidik-sidik serta praktik percaloan SIM. Cukup optimal dalam mengendalikan gratifikasi/korupsi, adil dalam melayani masyarakat dan jarang terjadi konflik dalam masyarakat, kalaupun terjadi konflik pada saat pemilu masih bisa terkendali. Kemudian dalam skala penilaian Indeks Tata Kelola Online secara kuantitatif diperoleh nilai 7,88 dalam hal ini temasuk kriteria “Baik”Kata kunci: Indeks Tata Kelola, Berbasis Online, Polri Polres Semarang