Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Legal Spirit
Anwar, Anwar
Universitas Widyagama Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN MENTERI KEUANGAN DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Imbawani Atmadjaja, Djoko; Anwar, Anwar
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research is aimed at investigating the exclusive position of the Minister of Finance as an applicant in an insurance company’s bankruptcy. This given authority has brought up issues in relation to law particularly concerning principle obedience. Problems raised in this research are, first, has Article 2 (5) Act No. 37 Year 2004 fulfilled the justice principle especially in the context of the nation’s role? Second, the given authority is in accordance with the positions and functions of the finance minister as “the government”. The methodology used in this paper is normative research. The research findings are: first, the nation’s participation in organising and overseeing the insurance company’s activities is fair. However, the chosen mechanism has actually ignored the law principles that have been agreed upon. The second finding, the position and the authority of the Minister of Finance as bankruptcy applicant has violated the positions and functions of a minister as it is already arranged in the Act of the Minister of State.
REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT Firmansyah, Adithya Tri; Cengkeng, Anwar; Sirajuddin, Sirajuddin
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Pengujian Undang-Undang merupakan Putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat yang bermakna bahwa tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh untuk menggugurkan Putusan tersebut. Keadaan ini tentu tidak diharapkan ketika lembaga peradilan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan justru menutup rapat-rapat ruang dialektika kebenaran. Menemukan model pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir dampak sifat Putusan yang final dan mengikat merupakan tujuan yang hendak dicapai. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang sangat diperlukan dengan dilandasi oleh alasan filosofis, yuridis dan sosiologis bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuka perkara kembali. Selanjutnya Putusan final dan mengikat masih menimbulkan persoalan yaitu tidak terjaminnya terpenuhi keadilan bagi warga negara, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidaktercukupi rasa keadilan. Sehingga untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan Praktik Overruling dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAAN Anwar Cengkeng
Widya Yuridika Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4077.753 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i2.744

Abstract

Problem identified in this research are as mentioned in the following. First, how is sovereignty conception according to article 1 sub article (2) of 1945 Constitution? Second, how is implication of change in article 1 sub article (2) of 1945 Constitution state body that had mandate to perform the sovereignty? And third, how is implementation of sovereignty 1 sub article (2) of 1945 Constitution to the Indonesia constitution system? This research included in the category of normative law research and descriptive analysis in nature. The result of the dissertation are as mentioned in the following, First, the sovereignty of conception adopted in the 1945 constitution is sovereignty of the God, state, peoples, and law. Second, the change of formulation of article 1 sub article (2) 1945 constituion has implications on state body of sovereignty performance. Third, in general conception of sovereignty, according to article 1 sub article (2) 1945 constitution, implementation have in Indonesia constitution system, good in arrangement of paintbrush institute state in 1945 constitution, and also in so many act, except in its bearing with authority of DPR and DPD. Kata Kunci: kedaulatan, demokrasi, dan the rule of law.
SISTEM PERWAKILAN MENURUT UUD 1945 DAN SISTEM PERWAKILAN YANG IDEAL PADA PERUBAHAN UUD BERIKUTNYA Anwar Cengkeng
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.577

Abstract

The formulation of the 1945 Constitution (original text) elects the MPR as a representative system consisting of members of the House of Representatives coupled with regional representatives and group representatives. In the third amendment of the 1945 Constitution, the representative system agreed upon by MPR members is a representative MPR system consisting of members of the DPR and DPD members. The system of representation in the amendment of the 1945 Constitution places the DPR and DPD in the same position, but different in its authority, the DPR has full authority as a legislative body, while the DPD which is the regional representative is only complementary. For the amendment of the 1945 Constitution, it is necessary to rearrange the MPR, but to function only as a meeting place between DPR and DPD, the authority of DPD should not be equal to the authority of DPR, but the limited authority must be fully owned, as in the case of full authority to determine Certain laws with the President and the House of Representatives. Keywords: Representative system, MPR, DPR, and DPD
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TRENGGALEK Farid Wadjdi; Anwar Cengkeng; Zulkarnain Zulkarnain
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3624

Abstract

Dalam penelitian ini ada tiga (3) pokok permasalahan yang akan diteliti, yakni: 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?, 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan penegakan hukum, pelaksanaan penegakannya, serta kerjasama Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.
BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA Srikam Abdullah; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3630

Abstract

Dalam penelitian ini terdapat tiga  pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan, 1) bantuan hukum diterapkan mulai zaman kolonial sebagai perwujudan keadilan; 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia; dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Faqih Akbar; Lukman Hakim; Anwar Cengkeng
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai pertanggungjawaban lembaga negara independen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan dan solusi dari hasil tulisan ini. Dalam hal ini, sebuah pertanggungjawab bagi sebuah organ negara dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah sesuai atau ideal bagi lembaga negara independen tersebut. Dilihat dari lembaga negara independen adalah tingkat independensi dari sebuah lembaga negara independen tersebut, hal tersebut bagaimana sebuah intervensi dari lembaga negara lain termasuk lembaga negara utama didalamnya. Hal tersebut menyebabkan gangguan didalam maupun diluar sendiri dari lembaga negara independent tersebut. Hal ini yang perlu sekiranya untuk di rekonstruksi dari segi internal kelembagaan dan segi eksternal dari sebuah lembaga negara independen dan seluruh lembaga negara lain harus menghormati sesama lembaga negara yang dimana hal tersebut lembaga negara independent memliki hakikat khusus terkait keindependensian untuk menjalankan tugas dan fungsinya
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA BATU Indah Andrijasari; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3627

Abstract

Penelitian ini menghasilkan, Pertama, kasus sertipikat ganda terjadi disebabkan penelantaran obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, lalu kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut seperti tak bertuan. Dengan penguasaan secara fisik (dikelola), orang tersebut memohonkan juga sertipikat tanah atas obyek tanah tersebut. Sehingga dikemudian hari, terdapat 2 sertipikat hak milik atas obyek tanah yang sama. Kedua, Penyelesaian dari sengketa kasus sertipikat ganda melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan terjadinya sengketa kasus sertipikat ganda, seringkali pemilik tanah melakukan gugatan di pengadilan umum (perdata atau tata usaha negara) dikarenakan kasus sengketa tersebut merupakan suatu hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.
Co-Authors Djoko Imbawani, Djoko Faqih Akbar Farid Wadjdi Firmansyah, Adithya Tri Indah Andrijasari Lukman Hakim Sirajuddin Sirajuddin Srikam Abdullah Zulkarnain Zulkarnain