Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal hukum IUS PUBLICUM Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Hukum Pelita Journal of Educational Analytics Jurnal Hukum Inconcreto JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Prabowo, Andrianto
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Handayani, Tri Astuti; Prabowo, Andrianto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i1.95

Abstract

This research aims to analyze the position of customary criminal law in national criminal law. National criminal law in Indonesia is the legal framework that regulates criminal acts throughout the country. The Criminal Code (KUHP) is the main criminal law basis which provides norms and sanctions for various types of criminal acts. This legal research method is normative legal research which carries out library research. The specification of this research is that the research method used is analytical descriptive. The source and type of research data is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data analysis method was carried out normatively. The results of this research show that the position of customary criminal law in national criminal law creates complex and varying dynamics depending on a country's legal approach and policies. In general, customary criminal law has a relatively separate position in national criminal law, often recognized as part of local cultural heritage and traditions. However, challenges arise in integrating customary criminal law with national criminal law to achieve a balance between cultural diversity and the protection of human rights.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAIUPAYA MENCEGAH PERATURAN DAERAH BERMASALAH DI KABUPATEN BOJONEGORO Yasin, Bukhari; Prabowo, Andrianto
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah.Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi kewenangan maupun dari segi materi muatan, dan Gubernur sebagai wakil dari pada Pemerintah Pusat yang ada di daerah diberi kewenangan untuk itu.Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan,Peraturan Daerah. This study aims to determine the role and function of governor's supervision of regional regulations. The research method consists of the type of research, the approach method, the source of legal materials, the techniques of collecting legal materials and the analysis of legal materials. From the results of the analysis, it can be concluded that the role and function of the Governor's oversight of Regional Regulations is to ensure that the Regional Regulations made do not conflict with existing laws and regulations so that there is no overlap, both in terms of authority and in terms of content, and the Governor as the representative of the Central Government in the regions is given the authority to do this.Keywords: Implementation, Functions, Supervision, Regional Regulations.
The Influence of Social Change on the Shift in Legal Functions (Studies Related to the Development of Information Technology) Saputri, Ernia Duwi; Prabowo, Andrianto
Journal of Educational Analytics Vol. 3 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jeda.v3i2.9509

Abstract

Social change becomes an inevitability in social life, which is then accompanied by changes in existing laws. This legal change is the result of a clash or conflict of attitudes, opinions, behaviors, goals and needs that are always conflicting. This research is a type of normative research. The subject of the study is conceptualized as norms or rules that apply to society and become a reference for everyone's behavior. New discoveries in the field of technology are the impact of social changes that become revolutions, the modernization of education, and so on, which can cause a shift in the function of law. The higher the percentage of information technology users, the higher the opportunity for cybercrime. Thanks to advances in technology, everyone can easily access cyberspace networks. Criminal acts have shifted not only to those contained in the Criminal Code but also clearly give rise to criminal acts that occur through ITE.
Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online Aiynun Akwamitthoriq; Andrianto Prabowo; Dodik Wahyono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3964

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro dalam menanggulangi praktik judi online. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparat kepolisian dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan faktor ekonomi. Upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap pelaku judi online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berfungsi memberikan efek jera meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sarana teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online memerlukan keseimbangan antara upaya preventif dan represif yang didukung oleh kapasitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Studi Kasus Putusan PN Tuban Firdaus, Mufi Isnaini; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.807

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan komoditas strategis yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, khususnya penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh kios, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn di Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran HET. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pupuk bersubsidi dan HET telah diatur secara komprehensif dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025, Permendag Nomor 04 Tahun 2023, dan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, serta pelanggarannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Putusan a quo menegaskan pemenuhan unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b dan mencerminkan upaya perlindungan hak ekonomi petani serta stabilitas tata niaga barang dalam pengawasan.
Efektivitas Kebijakan Larangan Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro Tri Widiastutik, Nyonita; Prabowo, Andrianto; Wahyono, Dodik
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.810

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan pemungutan biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor S di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Masalah utama muncul akibat adanya praktik pungutan ganda oleh oknum juru parkir terhadap pengguna jasa yang secara hukum telah melunasi retribusi melalui sistem berlangganan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis melalui wawancara serta observasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Temuan mengungkapkan bahwa rendahnya integritas petugas parkir, keterbatasan personil pengawasan, serta masalah teknis pada stiker SKRD menjadi penghambat utama. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna jasa publik belum sepenuhnya terjamin. Penelitian ini menyarankan adanya digitalisasi sistem verifikasi dan penguatan sanksi administratif guna memutus rantai pungutan liar.
Analisis Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Pada E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tri Astuti Handayani; Andrianto Prabowo
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5855

Abstract

The rapid development of e-commerce poses challenges in trade supervision, including the potential for monopolistic practices and unfair business competition. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations and provide policy recommendations to create a healthier and more competitive digital trade ecosystem. The method used is a juridical-normative approach with an analysis of regulations and cases of business competition in e-commerce. The results of the study show that although regulations are available, their implementation and supervision still face obstacles, such as low awareness of business actors regarding legal regulations and lack of coordination between supervisory institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, educate business actors and consumers, and increase supervision based on digital technology to ensure compliance with competition law. This study is expected to be a reference in developing policies and law enforcement in digital trade in Indonesia
Analisis Sinkronisasi Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan Daerah Andrianto Prabowo; Tri Astuti Handayani
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5856

Abstract

This study aims to explore the extent to which local regulations (Perda) are synchronized with the principles of Human Rights. As an integral part of the national legal system, Perda has an important role in organizing and regulating the lives of local communities. However, there is often a mismatch between local policies and human rights standards, which can lead to discrimination and violations of citizens' basic rights. The research methods used include literature studies, legal analysis, and interviews with legal experts and human rights activists in several selected regions. The results of the study indicate a mismatch between several Perda and human rights principles, which threatens the implementation of fair regional autonomy. Therefore, this study recommends the need for harmonization between Perda and human rights principles to improve human rights protection at the local level. These findings are expected to contribute to the development of legal science and produce more inclusive and fair policies in society
Pengaruh Politik Hukum Amerika Serikat Terhadap Konflik Global Dan Dampaknya Pada Politik Hukum Indonesia Prabowo, Andrianto; Irma Mangar; Nico Ferdian
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/cjang977

Abstract

This research aims to analyze the influence of the political law of the United States on the dynamics of global conflicts and its impact on the development of legal politics in Indonesia. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis of various international legal and political phenomena. The results of the study show that the legal politics of the United States have an expansive and strategic character, where the law is used as an instrument to legitimize global geopolitical interests. Policies such as the "War on Terror", military intervention, and the application of economic sanctions play a role in shaping and influencing global conflicts. Furthermore, the global conflict has a significant impact on Indonesian legal politics, both in the fields of security, economy, and human rights. Indonesia has shown a tendency to adapt its legal policies to global dynamics, including in the formation of anti-terrorism regulations, trade policy adjustments, and the adoption of international legal standards. However, the process also poses a dilemma between global demands and efforts to defend national legal sovereignty. The conclusion of this study shows that the relationship between the legal politics of the United States, global conflicts, and Indonesian legal politics is complex and interdependent. Therefore, an adaptive, selective, and national interest-oriented legal political strategy is needed in order to be able to face global dynamics without sacrificing the rule of law.
Sosialisasi legalitas konten kreatif menjaga hak dan menghindari pelanggaran Andrianto Prabowo; Tri Astuti Handayani; Irma Mangar; Sophia Bela Mariska
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39601

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong meningkatnya jumlah kreator konten di berbagai platform digital. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait legalitas konten kreatif, khususnya mengenai hak cipta dan penggunaan karya secara sah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kreator digital, dalam menjaga hak serta menghindari pelanggaran dalam pembuatan dan distribusi konten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta simulasi praktik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap legalitas konten kreatif masih tergolong rendah hingga sedang, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi, kesalahpahaman terhadap penggunaan konten digital, serta minimnya sosialisasi yang merata. Melalui kegiatan ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait pentingnya hak cipta, penggunaan lisensi, serta etika dalam berkarya. Selain itu, pemateri juga menekankan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti edukasi berkelanjutan, integrasi dalam pendidikan, peran platform digital, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan komunitas kreator. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan berkelanjutan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem digital yang lebih tertib, aman, dan mendukung perkembangan kreativitas yang bertanggung jawab. Kata kunci: legalitas; kesadaran hukum; kreator digital; sosialisasi; media digital. Abstract  The rapid development of digital technology has encouraged the increasing number of content creators on various digital platforms. However, this increase has not been offset by an adequate understanding of the legality of creative content, especially regarding copyright and the legal use of works. This socialization activity aims to increase the understanding and legal awareness of the public, especially digital creators, in maintaining rights and avoiding violations in content creation and distribution. The methods used in this activity include material delivery, interactive discussions, case studies, and practice simulations. The results of the activity show that the level of public understanding of the legality of creative content is still relatively low to moderate, which is caused by a lack of education, misunderstanding of the use of digital content, and a lack of equitable socialization. Through this activity, participants experienced an increased understanding of the importance of copyright, the use of licenses, and ethics in work. In addition, the speaker also emphasized various efforts to increase legal awareness, such as continuous education, integration in education, the role of digital platforms, the provision of easily accessible information, and the support of the creator community. Overall, this socialization activity has a positive impact on increasing participants' legal awareness. However, follow-up in the form of sustainable activities is needed so that this understanding can be applied consistently. Thus, it is hoped that a digital ecosystem will be created that is more orderly, safe, and supports the development of responsible creativity.    Keywords: legality; legal awareness; digital creators; socialization; digital media. 
Co-Authors Aiynun Akwamitthoriq Ayu Wulandari Bayu Iqbal Pamungkas Dodik Wahyono Dodik Wahyono Ernia Duwi Saputri Firdaus, Mufi Isnaini Habib Yafie, Achmad Irma Mangar Nico Ferdian Sophia Bela Mariska Tri Astuti Handayani Tri Widiastutik, Nyonita Wahyono, Dodik Yasin, Bukhari