Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (Study pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro) mochammad mansur; Ichwal Subagjo
Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v7i2.101

Setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan selalu menginginkan terciptanya keluarga harmonis dan kebahagiaan dapat diwujudkan dengan komitmen dari setiap pasangan agar tidak berakhir dengan perceraian, dan itu merupakan sebagian tanggung jawab dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tugas membina keberlanjutan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang memiliki objek studi tentang perilaku masyarakat, dengan metode pengumpulan bahan wawancara. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa peranan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro adalah dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sifatnya preventif dan berkelanjutan di antaranya adalah Bimbingan Perkawinan, Penasehatan Pra-Nikah Non Calon Pengantin, Penasehatan Pra-Nikah, Penyuluhan Keluarga Sakinah. Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Peran Kantor Urusan Agama

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PADA PT. BPRS MANDIRI MITRA SUKSES BOJONEGORO Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanaan istilah dan pemekaran usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Seiring berjalannya waktu, tidak semua pelaksanaan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur berjalan dengan baik, tidak sedikit terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya (prestasi) yang menjadi hak kreditur dari debitur. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan, sebab tujuan perikatan adalah pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam penelitian penelitian ini, saya membahas dua rumusan masalah, yaitu : Pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro. Disimpulkan da;am penelitian bahwa Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro dilaksanakan dengan berbagai tahapan, yaitu : Mengisi formulir permohonan pembiayaan, Foto copy KTP suami dan istri,foto copy Kartu Keluarga, foto copy Akta Nikah, pas photo suami dan istri, Surat keterangan/Slip Gaji terakhir, Legalitas Usaha (SIUP, TDP, NPWP, dll.), Foto copy rekening pada bank lain, Foto copy neraca 3 bulan terakhir, Rincian kebutuhan dana dan Jaminan asli dan foto copy jaminan. Prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Bojonegoro adalah sebagai berikut : Melakukan Take over dari Bank lain, Melakukan proses negosiasi/musyawarah, namun tidak terjadi kesepakatan, Menerbitkan surat peringatan I, II dan III namun tetap tidak diindahkan oleh nasabah dan Melakukan gugatan sita jaminan di pengadilan sebagai upaya akhir karena nasabah tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini saya menggunakan metode penelitan hukum empiris, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara danobservasi. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis permasalahan tersebut.

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPh FINAL PASAL 4 AYAT 2 TENTANG PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/BANGUNAN: PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KABUPATEN BOJONEGORO Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tata cara pengajuan SKB adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat: Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telahterdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas, Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan PemenangLelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya, Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonanditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Pertimbangan SKB Pemotongan dan Pemungutan PPh tersebut diberikankepada: Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, yaitu dalamhal Wajib Pajak baru berdiri dan masih dalam tahap belum berproduksi, Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial, atau Wajib Pajak yang mengalami peristiwa yang berada di luar kemampuan (force najeur), Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PajakPenghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masihdapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak, Wajib Pajak yang dapatmembuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutan dan Wajib Pajak yang atas penghasilannyahanya dikenakan pajak bersifat final.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Add) Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; 2) Untuk mengetahui akibat hukum pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penulis memilih Lokasi Penelitian di Kantor Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Analisis data yang digunakan penulis yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu tekhnik pengolahan data kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta memiliki makna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Perangkat Desa yang dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tidak sesuai dengan Peraturan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ichwal Subagjo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara permohonan izin perkawinan bagi orang-orang yang memiliki halangan perkawinan seperti halnya usia calon mempelai yang masih di bawah umur. Kewenangan absolut tersebut diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama diseluruh penjuru Negeri termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin kawin. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan 2 fokus masalah yaitu, prosedur apasajakah yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021 di Pengadilan Agama Bojonegoro. Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang bertempat di Jl. MH. Thamrin No.88 Kauman Bojonegoro. Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, Dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam pengajuan dispensasi perkawinan dapat dilakukan melalui meja 1, meja informasi yang ditugaskan untuk membantu meja 1, pelayanan Bank (BSM), Pos Bantuan Hukum, Kasir, dan sidang. Sedangkan dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA salah satunya adalah menimbang dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, menurut Hakim sudah memenuhi syarat formil dan materill serta berkekuatan pembutikan yang sempuna dan mengikat. Ditambah Hakim mengacu pada kitab Al-Asybah wa An-Nadhair halaman 62 yang berarti “Menghindar kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, maka dari itu Hakim berupaya menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suami dari anak pemohon.

Tanggung Jawab Nahkoda Kapal Terhadap Barang Angkutan Atas Terjadinya Kebakaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Ichwal Subagjo, Eka Putri Ernanda, Moch Mansur,
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.969

Tanggung jawab Nahkoda kapal terhadap barang angkutan atas terjadinya kebakaran ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kebakaran kapal yang terjadi saat ini serta tanggung jawab Nahkoda kapal terhadap barang angkutan atas terjadinya kebakaran ditinjau dari undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar beakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab Nahkoda kapal terhadap barang angkutan atas terjadinya kebakaran? 2. Apakah Nahkoda kapal dapat lepas dari jerat hukum dalam hal terjadinya kebakaran? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan[1]pendekatan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Nahkoda kapal terhadap barang angkutan atas terjadinya kebakaran apabila peristiwa tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Nahkoda kapal, maka Nahkoda dapat bertanggungjawab secara pidana dan perdata. Nahkoda kapal dapat lepas dari jerat hukum dalam hal terjadinya kebakaran kapal apabila peristiwa tersebut terjadi di luar kemampuan manusia atau (force majeure) sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dihindari.

Procedures for Using Rental Shop Houses (Ruko) and Legal Responsibilities on PT. Kereta Api Indonesia Land Subagjo, Ichwal; Wibowo, Teguh; Wijaya Damayanti, Aurelia Wahda
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.1007

Currently, there is a lot of use of land assets of PT. KAI which is used for activities outside the railway. In order to achieve land use in accordance with applicable land law, appropriate and ideal policies are needed. In this research, the problems are divided into the procedures for renting shop houses (Ruko) on the land of the Indonesian Railways Limited Company (PT. KAI) and relating to legal responsibility if one of the parties violates the agreement or regulations that apply to the process of implementing a rental agreement for a Shop House (Ruko). This research is legal research with normative research methods. The results of this research show that in the shophouse rental process there are several stages that must be carried out, namely: property announcement, application submission by prospective tenants, document verification, location survey, offer and negotiation, to contract signing and initial payment. In connection with applicable legal responsibilities in accordance with the provisions of the contract and applicable law. Parties who violate may be subject to various sanctions, including fines, termination of the contract, or the obligation to compensate for losses arising from the violation. Tenants who fail to fulfill their obligations in payment, maintenance or use of the property according to the agreement can be evicted and asked to pay compensation. On the other hand, if PT KAI as the lessor fails to fulfill its obligations, such as delivering the property in proper condition or carrying out necessary maintenance, they may have to provide compensation or face legal action from the lessee

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search