Mulyati Pawennai
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peretasan terhadap Sistem Elektronik pada Aplikasi Angkutan Umum Risman Hi Mustafa; Mulyati Pawennai; Mursyid Mursyid
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the developments and increasing needs of society globally is initiated by the use of information technology by the people in each region, but the increasing needs of the development of human activities are still different from place to place. This article analyzes the technological development of a hack that is now reaching online public transport applications and can have an impact on users. The factors that cause hacking are the focus of this article. Empirical legal research methods using social science outside of legal science are used to complete the results of studies in the form of community and legal phenomena in an area. The results show that electronic agent hacking is initiated by income factors in the form of incentives or bonuses, ease of hacking from experimental actions, economic and environmental needs that result in a conspiracy to commit crimes, the majority of the samples in this article do not understand the performance of an electronic system that is interconnected with various supra other systems that make use of electronic systems. This article concludes that the cooperation between law enforcers and electronic agents must be further improved, including improving the quality of human resources, and there must be institutions that accept community innovation and be rewarded as countermeasures and services for community innovation. Abstrak:Perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat secara global salah satunya diprakarsai dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat ditiap wilayah, namun peningkatan kebutuhan dari perkembangan aktivitas manusia tersebut tetap berbeda disetiap tempat. Artikel ini menganalisa dari perkembangan teknologi dari sebuah tindakan peretasan yang kini menjangkau pada aplikasi angkutan umum online, dan dapat memberikan sebuah dampak terhadap pengguna. Faktor penyebab terjadinya peretasan menjadi fokus kajian artikel ini. Metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan ilmu pengetahuan sosial diluar ilmu hukum digunakan untuk menuntaskan hasil kajian yang berupa fenomena masyarakat dan hukum dalam sebuah wilayah. Hasil menunjukkan bahwa peretasan agen elektronik diprakarsai faktor pendapatan yang berupa insentif atau bonus, kemudahanan dalam meretas dari tindakan percobaan, kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan persekongkolan dalam melakukan kejahatan, mayoritas sampel dalam artikel ini tidak memahami sebuah kinerja sistem elektronik yang saling berhubungan dengan berbagai supra sistem lainnya yang memanfaatkan sistem elektronik. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerjasama penegak hukum dengan agen elektronik harus lebih ditingkatkan, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan harus ada lembaga yang menerima inovasi masyarakat dan diberikan reward sebagai penanggulangan dan pelayanan terhadap inovasi masyarakat.
Penindakan Unit Reserse Mobile Polisi Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor A. Nunung Srinovrianti Az; Mulyati Pawennai; Fauziah Basyuni
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to look at the fingerprints in the crime of murder at the Makassar Police and monitor the criminal acts involved in the fingerprint examination process at the level of murder at the Makassar Police. This study uses a juridical empirical research method which is taken from data using primary data with interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary law and tertiary law. Based on the results of the research, it is known that fingerprint evidence as an indication in an investigation of a murder crime is clear and has the same validity in front of a court as other evidence. The strict completeness contained in the investigation process, namely the change in authenticity at the scene of the case, the absence of complete facilities and infrastructure, is the investigator & experience in carrying out investigations, and legal factors. There is a need for a special law that regulates fingerprint evidence and there is a need for cooperation between the police and the public in criminal acts that occur, at the scene of the case. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penindakan yang dilakukan oleh reserse mobile Polda Sulsel terhadap pelaku pencurian kendaran bermotor dan untuk mengetahui dan menganalisi kendala yang dihadapi oleh reserse mobile Polda Sulsel dalam mengungkap pelaku pencurian kendaraanbermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penarikan sampel diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan anggota resmob serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian, jumlah sampel sebanyak enam anggota resmob, lokasi penelitian di resmob Polda Sulsel, sumber data bag bin ops dirkrimum polda sulsel,tehnik pengumpulan data yaitu studi kepustaaan dan studi lapangan dalam hal ini wawancara, dan data yang diperoleh diolah dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Penindakan yang dilakukan oleh resmob polda sulsel terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor apabila laporan polisi telah diproses terdiri dari penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti untuk sementara dan selanjutnya diserahkan kepada kasatwil reserse beserta administrasinya.2).Kendala yang dihadapi dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diprovinsi Sulawesi Selatan yaitu kurangnya petunjuk baik itu berupa cctv, ataupun alat yang di gunakan untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, kurangnya saksi, serta pelaku keluar dari daerah yang dimana pihak polisi tidak mengetahui medan dan pihak kepolisian tidak mengetahui dengan pasti tujuan pelaku keluar daerah. Rekomendasi penelitian Polisi sebaiknya menemukan cara agar dapat meminimalisir kendala kendala yang dapat timbul saat diadakannya penindakan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diperlukan adanya perhatian yang lebih terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana dan juga dampak dari tindak pidana tersebut agar tidak terjadi lonjakan kriminalitas terhadap kendaraan bermotor.
Analisis Hukum Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Korban KecelakaanLalu Lintas Arham Arham; Mulyati Pawennai
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study examines the legal analysis of restitution for traffic accidents in Gowa Regency. The problems in this research are: (1) How is the implementation of restitution for traffic accident victims in Gowa Regency. 2) What are the constraints that cause restitution of traffic accidents in Gowa Regency. The purpose of this study is to determine: (1) To determine the implementation of restitution for traffic accident victims in Gowa Regency (2) To determine the obstacles that cause the implementation of restitution in traffic accidents in Gowa Regency. This research approach is qualitative research with the types and sources of primary data and secondary data. The population in this study was the Polres of Gowa Regency. The research samples were from several parties of the Gowa Regency police station and several communities. The data collection technique is done by using a questionnaire and documentation study. So the results of the research show that: (1) The implementation of the implementation of the right to restitution for victims of traffic accidents in Gowa Regency in Peyidik's actions can be carried out by the process of resolving criminal cases including through ADR (Alternative Dispute Resolution), SP3 (warrant to stop investigators) and P21 (notification that the results of the investigation are complete), (2) Obstacles that lead to restitution in traffic accidents in Gowa Regency are several factors that cause it, namely legal procedure factors, law enforcement factors, legal sociology factors and economic factors. Abstrak Penelitian ini menelaah analisis hukum terhadap pemberian restitusi terhadap kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa. Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa. 2) Kendala-kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan restitusi kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Gowa (2) Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten gowa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah polres Kabupaten Gowa. Sampel penelitian dari beberapa pihak polres Kabupaten Gowa dan beberapa masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan studi dokumentasi. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pelaksanaan hak atas Restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kabupaten Gowa pada Tindakan Peyidik dapat dilakukan dengan proses penyelesaian perkara pidana diantaranya melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), SP3 (surat perintah penghentian peyidik) dan P21 (pemberitahuan bahwa hasil peyidikan sudah lengkap) , (2) Kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Gowa, adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab yakni faktor prosedur hukum, faktor penegak hukum, faktor sosiologi hukum dan faktor ekonomi.
Efektivitas Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Muh Faidz Akhsan Rustam; Mulyati Pawennai; Ahyuni Yunus
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results of this study indicate that the form of the effectiveness of the role of the police in tackling gambling crimes can be seen from the effectiveness of the roles played, including pre-emptive, preventive, and repressive. As for the obstacles faced by the police in the effort to overcome the crime of gambling, namely some people do not want to provide information to the police and the families of the perpetrators of closed gambling to provide information. Abstrak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk efektivitas peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari efektivitas peranan yang dilakukan antara lain pre-emtif, preventif, maupun represif. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagian masyarakat tidak mau memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan keluarga pelaku perjudian tertutup memberikan informasi.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Baharuddin Badaru; Mulyati Pawennai
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34273

Abstract

This study aims to find out and analyze the application of law to criminal acts of violating health protocols and law enforcement efforts in preventing and overcoming health protocol violations. This study uses an empirical method. The results of this study show the importance of applying the law in preventing and overcoming Covid-19 and shows that the task force plays an important role in tackling violations of health protocols, and the penalties imposed will have a deterrent effect if they violate health protocols. It is better if it is necessary to hold socialization about understanding the prevention and transmission of the COVID-19 virus so that people can understand the importance of implementing health protocols for the dangers of this contagious virus. And obey or comply with the health protocols issued by Perminkes to maintain collective health.Keywords: Covid-19; Prokes violations; Criminal act; Health Protocol Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dan upaya penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan hukum dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, dan menunjukan bahwa satgas berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan dan hukuman yang dikenakan akan mendapatkan efek jera jika melanggar protokol kesehatan. Sebaiknya sebaiknya perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang pemahaman pencegahan dan penularan virus covid-19 agar masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan dari  bahayanya virus menular ini. Dan mentaati atau mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh perminkes untuk menjaga kesehatan Bersama  Kata Kunci: Covid-19; Pelanggaran Prokes; Tindak Pidana; Protokol Kesehatan