Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ahyuni Yunus
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Wiwin Firman; Baharuddin Badaru; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1)Pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks adalah kurang tepat sebab kendatipun hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan, adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan faktor-faktor lain yang relefan dengan hal tersebut. Namun, Hakim membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya salah. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding the crime of hiding the perpetrators of the crime in the decision case number: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. This research was conducted in Makassar City, especially at the Makassar District Court and Makassar District Attorney. The findings obtained in this study are: (1) The consideration of prosecutors and judges in deciding the crime of hiding the suspected perpetrator of a crime in the case of decision number: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks is not appropriate because even though the judge has first considered the facts in the trial, the existence of witness testimony, the testimony of the defendant, paying attention to the results of the research of the community advisor, and other factors that are relevant to this matter. However, the Judge confirmed that the Public Prosecutor's indictment was actually wrong.
Efektivitas Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Muh Faidz Akhsan Rustam; Mulyati Pawennai; Ahyuni Yunus
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The results of this study indicate that the form of the effectiveness of the role of the police in tackling gambling crimes can be seen from the effectiveness of the roles played, including pre-emptive, preventive, and repressive. As for the obstacles faced by the police in the effort to overcome the crime of gambling, namely some people do not want to provide information to the police and the families of the perpetrators of closed gambling to provide information. Abstrak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk efektivitas peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari efektivitas peranan yang dilakukan antara lain pre-emtif, preventif, maupun represif. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu sebagian masyarakat tidak mau memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan keluarga pelaku perjudian tertutup memberikan informasi.
Analisis Akibat Hukum Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Herlin; Ahyuni Yunus; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal consequences of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters and the efforts made by creditors in terms of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters. This study uses an empirical method. The research location was carried out at Bank Sulselbar Makassar. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and library research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and submitted descriptively in order to provide a clear understanding of the results of the research conducted by the author. The results showed that the legal consequence of this incident was the agreement was null and void and the bank suffered a loss because there was no compensation for losses and the efforts made by the creditor were divided into two, namely preventive measures, namely insurance and credit agreement arrangements and repressive measures, namely credit restructuring and litigation or non litigation. To the government of the Republic of Indonesia to review and revise the Mortgage Rights Law and to the bank to pay more attention to the juridical aspects of making credit agreements. So that the settlement of these events has legal certainty.
Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Nurul Azzahra Putri; Soekarno Aburaera; Ahyuni Yunus
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine how the precautionary principle is before making the deed of sale and purchase of land rights and what are the implications of PPAT prudence in the issuance of deeds of sale and purchase of land rights on legal certainty of land. Researchers also received research results from the notary office of Lia Yuliani SH. which is where the principle of prudence before making the deed is to carry out a thorough examination by paying attention to the data deposited by the parties conducting the sale and purchase of land, the second is what is the implication, namely re-checking the data so that there are no problems before the issuance of the sale and purchase of rights deed. over the ground. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinspi kehati – hatian sebelum pembuatan akta jual beli hak atas tanah dan bagaimanakah implikasi kehati-hatian PPAT dalam penerbitan akta jual beli hak atas tanah terhadap kepastian hukum atas tanah peneliti pun mendapat kan hasil penelitian dari kantor Notaris Lia Yuliani S.H yang dimana prinsip kehati hatian sebelum pembuatan akta yaitu melakukan pemeriksaan secara teliti dengan memperhatikan data-data yang disetor oleh para pihak yang melakukan jual beli tanah, yang kedua yaitu bagaimana implikasi nya yaitu melakukan pemeriksaan data ulang agar tidak terjadi masalah sebelum perbitan akta jual beli hak atas tanah
Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku Ahyuni Yunus
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.12854

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan penyalahgunaan keadaan dalam suatu proses yang berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Permasalahan yang timbul adalah kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pra pelaksanaan perjanjian, dimana pihak lemah ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan melalui perjanjian tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi yang lemah secara sosial dan ekonomi tersebut, maka pihak ini tidak memiliki kebebasan kehendak dalam membuat perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses perjanjian. Kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian sesungguhnya telah menyangkut asas hukum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak yang memerlukan adanya kehendak bebas para pihak yang melaksanakan perjanjian. Tanpa kehendak bebas bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka tentunya perjanjian yang dibuat tersebut, sama halnya perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu terutama syarat adanya kesepakatan para pihak. Misuse of Other Party Condition in Standard Contract This study examines the misuse of conditions in agreement process. The condition of one party that is socially and economically weak in the pre-implementation of the agreement results in the party being utilized by the other party to benefit through the agreement. The results indicate that socially and economically weak conditions result in the party not having free will in making agreements due to their socio-economic and other conditions. The free will of the parties in an agreement actually involves the principle of agreement, namely the principle of freedom of contract which requires the free will of the parties to carry out the agreement. Without the free will of the parties, the same agreement does not meet the legal requirements of the agreement, especially the conditions for the agreement of the parties.
Co-Authors Andi Risma Andi Risma Baharuddin Badaru Herlin Muh Faidz Akhsan Rustam Mulyati Pawennai Nurul Azzahra Putri Soekarno Aburaera Wiwin Firman