Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Rustan Rustan
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sengketa Mahar Setelah Perceraian Nur Annisa Asjaksaan; Zainuddin Zainuddin; Rustan Rustan; Muhammad Said P
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right of a woman to accept a marriage dowry from the groom is full of acceptance, indicating that the transfer of property is perfect for the woman he marries, but the phenomenon in the society of a region still makes it a dispute that shows different definitions and categories of dowries. This article analyzes the law related to judges' legal considerations in resolving dowry disputes that have not been cashed after divorce in a court decision. Normative research methods using literature law materials are used as an approach in the legal analysis of this article and a court decision. The results of the legal analysis of dowry disputes after divorce can be seen from 2 (two) aspects, namely the aspect of the dispute resolution process with the claims in a reconciliation suit in a divorce case, and the legal consideration aspects of judges in an incremental case and become a jurisprudence in overcoming problems similar. The dowry that has not been cash since the marriage as the originator of the dispute uses a civil procedural law approach within the scope of religious courts as well as dispute resolution in general courts, and additional requirements are required in completing the administration of marriage applications at the Office of Religious Affairs so that a dowry dispute after divorce becomes a preventive step. Abstrak:Hak perempuan menerima mahar perkawinan dari mempelai pria dengan penuh kerelaan, menunjukkan bahwa peralihan sesuatu harta benda secara sempurna kepada perempuan yang dinikahinya, namun fenomena dalam masyarakat suatu wilayah masih saja menjadikannya sebuah sengketa yang menunjukkan definisi berbeda dan ketegori tentang mahar. Artikel ini menganalisis hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa mahar yang belum tunai setelah perceraian pada sebuah putusan pengadilan. Metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan digunakan sebagai pendekatan dalam analisis hukum artikel ini, dan sebuah putusan pengadilan. Hasil analisis hukum sengketa mahar setelah perceraian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek proses penyelesaian sengketa dengan komulasi gugatan dalam gugatan rekonvensi pada perkara cerai talak, dan aspek pertimbangan hukum hakim dalam sebuah kasus yang inkracht dan menjadi sebuah yurisprudensi dalam mengatasi masalah yang serupa. Mahar yang belum tunai sejak pernikahan sebagai pencetus sengketa menggunakan pendekatan hukum acara perdata diruang lingkup pengadilan agama sebagaimana penyelesaian sengketa diperadilan umum, dan diperlukan syarat tambahan dalam melengkapi administrasi permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama agar sengketa mahar setelah perceraian menjadi sebuah langkah preventif.
ANALISIS HUKUM SENGKETA PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Rustan Rustan; Andi Tenri Sapada; Ega Aprilia
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Humans as dynamic creatures, always experience development along with the passage of time. Especially in the era of globalization with its various products which have implications for the discovery of various information devices, it turns out to have a significant impact on the development of human behavior. One of them is the transformation in the economic field, it can be seen with the number of people who start various businesses and even create a new business. In the era of globalization as it is today, people are encouraged to continue to innovate in producing a new creativity to meet various needs. Various types of new businesses have emerged and are spreading throughout the world today, including Indonesia, which as one of the countries whose business development is quite rapid due to the increasing needs of society. The newbusiness offered is Franchise (Franchise). The fundamental principle of seeking sustenance in the economic field is to carry out buying and selling and it is forbidden to do usury. Prophet Muhammad SAW began to walk his life since he traded. Abstrak Manusia sebagai makhluk dinamis, selalu mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Terlebih di era globalisasi dengan berbagai produknya yang berimplikasi pada penemuan berbagai perangkat informasi, ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap perkembangan perilaku manusia. Salah satunya ialah transformasi dalam bidang ekonomi,dapat dilihat bersama banyaknya masyarakat yang memulai berbagai bisnis bahkan menciptakan suatu bisnis yang baru. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dipacu untuk terus berinovasi dalam menghasilkan suatu kreatifitas baru guna memenuhi berbagai kebutuhan. Berbagai jenis bisnis baru telah muncul dan menyebar keseluruh penjuru dunia saat ini, termasuk Indonesia yang sebagai salah satu Negara yang perkembangan bisnisnya cukup pesat dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Bisnis baru yang ditawarkan yaitu Waralaba (Franchise). Prinsip fundamental mencari rezeki dalam bidang ekonomi adalah menjalankan jual-beli dan haram melakukan riba. Nabi Muhammad SAW mulai menapaki hidupnya sejak beliau berdagang.
Tinjauan Yuridis Terhadap Bukti Kepemilikan Saham dalam Transaksi Efek Saham Melalui Sekuritas Daring Luthfiah Hasanah; Abdul Rahman; Rustan Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out and understand how the legal strength of the evidence of investor’s share ownership in online securities that are based on the problem of trading stock securities with the consequences of evidence in the form of electronic accounts, as well as the legal protection that occurs by the Financial Fervices Authority against investors in terms of suspension (stop trading) securities. This thesis research uses normative research type, which uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the analysis of this study are the legal strength of proof of share ownership in online stock securities transactions, including the Civil Code, Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Then the role of Financial Fervices Authority in protecting investors in the event of a securities suspension, Financial Fervices Authority taking preventive actions such as socialization and repressive measures such as dispute resolution wherein Article 29 (c) of the Financial Fervices Authority Law states that Financial Fervices Authority in conducting consumer complaints, facilitates the settlement of consumer complaints that are harmed by actors in the Financial Services Institution in accordance with the laws and regulations in the Financial Services sector, carry out regulations, and make the Task Force aware of investments in each region. The suggestion from this researh is that the government should be able to make more specific laws and regulations regarding online stock trading. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham terhadap investor pada sekuritas daring yang dilatarbelakangi pada permasalahan perdagangan efek saham dengan konsekensi alat bukti yang berbentuk rekening elektronik, serta perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor dalam hal terjadi suspensi (menghentikan perdagangan) sekuritas. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang menggunakan sumber hukum premier, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Hasil analisis dari penelitian ini ialah kekuatan hukum bukti kepemilikan saham dalam transaksi efek saham secara daring yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi sekuritas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan tindakan preventif seperti sosialisasi dan represif seperti penyelesaian sengketa dimana dalam Pasal 29 (c) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaduan konsumen, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, melakukan regulasi, dan membuat satgas waspada investasi pada setiap daerah. Saran dari penelitian ini hendaknya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai perdagangan saham secara daring
Co-Authors Abdul Rahman Andi Tenri Sapada Ega Aprilia Luthfiah Hasanah Muhammad Said P Nur Annisa Asjaksaan