Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENGUATAN KAPASITAS SDM TA’MIR MASJID ATTAUBAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA Moh Fauzi
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 14 No. 1 tahun 2014
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.155 KB) | DOI: 10.21580/dms.2014.141.402

Abstract

Narapidana sebagai manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya selaludihinggapi perasaan suntuk dan gundah-gelisah. Namun Narapidana yangmenjadi Ta’mir Masjid At-Taubah di Lapas Klas 1 kedungpane dituntutmenjadi imam Shalat, pengajar Fasholatan, BTA, dan Madrasah Diniyyah.Kondisi di atas membutuhkan program pendampingan dengan menggunakanmodel Participatory Action Research (PAR) yang selalu memperhatikan siklusrencana-aksi–refleksi (plan-action-reflection cycle). Dalam implementasinya,pengabdi menggunakan strategi pembelajar orang dewasa yang menyenangkan,seperti pembuatan Buku Mimpi dan kegiatan out bound.Hasil pendampingan telah dapat menumbuhkan ”semangat hidup baru”untuk membuka ”lembaran baru” dari Mitra Dampingan, sehingga mempunyaimimpi luhur ”ingin menjadi murabbi yang sukses”. Mitra Dampingan juga menjadi lebih tahu dan dapat mempraktikkan bacaanbacaan gharibil qur’an dengan lebih fasih (benar dan tepat).
Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia pada Era Otonomi Daerah (Studi atas Otonomi Hukum di Provinsi Aceh) Moh. Fauzi
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 24 No. 1 (2016): Islam, Culture, and Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006

Abstract

Lahirnya Orde Reformasi telah melahirkan berbagai perubahan politik hukum. Politik hukum, di antaranya adalah pemberian privilage bagi daerah-daerah tertentu dengan sebutan sebagai Daerah Istimewa, yang di antaranya diberikan kepada Aceh. Melalui keistimewaan ini, Aceh dapat menerapkan hukum pidana (hukum jinâyah). Hal tersebut menunjukkan terjadinya perubahan politik hukum, dari paradigma unifikasi hukum menjadi pluralisme hukum. Provinsi Aceh diberikan kewenangan menerapkan hukum pidana Islam (jinâyah), yang peradilannya dijalankan oleh Mahkamah Syariah. Perubahan ini melahirkan teori pelimpahan wewenang otonomi hukum, yakni adanya pelimpahan wewenang pelaksanaan syariat Islam, kewenangan Mahkamah Syariah menangani perkara pidana, dan kewenangan membuat hukum materiil dan hukum formal yang pengaturannya diserahkan kepada Qanun serta kewenangan Qanun tentang jinâyah untuk mengatur jenis dan besarnya hukuman tanpa terikat batasan yang berlaku bagi Qanun selain jinâyah. Copyright (c) 2016 by KARSA. All right reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1006 
DIALEKTIKA RADIKALISME DAN ANTI RADIKALISME DI PESANTREN Thohir Yuli Kusmanto; Moh. Fauzi; M. Mukhsin Jamil
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 23, No 1 (2015): Pendidikan dan Deradikalisasi Agama
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.23.1.221

Abstract

Any effort opoosing toward any form of radicalism is a part of the reactions to anti-radicalism. The spirit of anti-radicalism emerged as part of the people's resistance. Radicalism and anti-radicalism was dialectically interrelated. Although both are paradoxical, but always be united. Dialectic of radicalism and anti-radicalism interesting is once it was observed in boarding school life. The phenomena of Islamic radicalism is often associated with Islamic boarding schools in Indonesia. Some communities understood that the growing radicalism came from Islamic boarding schools. This view was based on the the many actors of violent Islamic radicalism were the alumni of boarding school. The reality may be true in certain cases, but they may not be generalized. This study explored the data on the perspective of Islamic boarding schools on the discourse and praxis of radicalism and anti radicalism and resistance patterns. The research results showed that the community of Islamic boarding schools rejected, oppossed and actively built the spirit of anti radicalism that was implemented in several patterns. The findings of these research was a synthesis of the thesis which had become the public discourse about radicalism and Islamic boarding school. 
SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (KHIFADZ) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA: Studi Kasus di Kabupaten Demak Jauharotul Farida; Misbah Zulfa Elizabeth; Moh Fauzi; Rusmadi Rusmadi; Lilif Muallifatul Khorida Filasofa
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.18 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2086

Abstract

Female circumcision is one of the continuing practices in some countries of Africa, Europe, Latin America, and Asia, including Indonesia. In Arab, tradition of female circumcision has been widely known before the Islamic period. While in Indonesia, some areas practicing female circumcision include Java, Madura, Sumatra, and Kalimantan. This research used qualitative-ethno­graphic method. Data were collected through in-depth interviews to the traditional birth attendants who performed circumcision and to the baby's parents who sent their children for circumcision. In addition, Focus Group Discussion (FGD) involving medical personnel (doctors and midwives), traditional birth attendants, the parents, community leaders, religious leaders, academics, and government, was also conducted to explore the data. Then, the obtained data were analyzed by using descriptive analytical technique. The result shows that the practice of female circumcision in Demak Regency was done in 2 ways, namely symbolically and truly. Symbolically means that the practice of female circumcision was done by not cutting a female genital part, ie clitoris, but using substitute media, namely turmeric. On the other hand, the real meaning means that female circumcision was actually done by cutting little tip of the clitoris of a daughter. The time for practicing female circumcision in Demak regency was generally coincided with Javanese traditional ceremonies for infants / young children. The purpose for the daughters was in order to become sholihah and be able to control their lusts (not become "ngintil kakung" or hypersexual). Indeed, the motivation to practice this tradition is to preserve the ancestral tradition and to implement the religious command._________________________________________________________Sunat perempuan merupakan salah satu praktik yang saat ini masih dilakukan di beberapa negara di Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan juga di Asia, termasuk Indonesia. Pada masyarakat Arab, tradisi sunat perempuan sudah dikenal luas sebelum periode Islam. Sementara Indonesia, beberapa wilayah yang mempraktikan sunat perempuan meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-etnografis. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam dengan dukun bayi yang melakukan sunat dan juga orang tua bayi yang mensunatkan anaknya. Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tenaga medis (dokter dan bidan), dukun bayi yang melakukan sunat per­empuan, orang tua anak yang disunat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah.Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis Pada masyarakat di Kabupaten Demak. Praktik sunat perempuan pada Kabupaten Demak dilakukan de­ngan 2 cara, yakni secara sim­bolik dan secara sesungguhnya. Yang dimaksud secara simbolik adalah praktik sunat perempuan dilaku­kan tidak dengan memotong se­bagain anggota kelamin per­empuan, yakni klitoris, melainkan menggunakan media peng­ganti, yakni kunyit. Sedangkan yang di­maksud secara sesungguhnya ada­lah bahwa sunat perempuan benar-benar dilakukan dengan cara memotong sebagian kecil ujung klitoris anak perempuan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan di masya­rakat Kabupaten Demak pada umumnya bersamaan dengan upacara-upacara adat Jawa untuk bayi/anak kecil. Tujuan dilakukan sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak adalah agar anak perempuan tersebut menjadi anak shalihah dan dapat mengendali­kan nafsu syahwatnya agar tidak “ngintil kakung” (hyperseks). Motivasi men­jalankan tradisi sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak menjalankan tradisi leluhur dan menjalankan perintah agama.
WOMEN’S POLITICAL RIGHTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Moh. Fauzi
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 10, No 1 (2014): Oktober 2014
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.132 KB) | DOI: 10.21580/sa.v10i1.627

Abstract

Di sebagian besar Negara Islam, masyarakatnya selalu di­dominasi kaum laki-lakinya. Hal ini disebabkan sistem patrilinial yang dianut masyarakatnya. Di dalam kehidupan masyarakat seperti ini, hak-hak perempuan, termasuk hak untuk ber­partisipasi dalam politik sangat sedikit sekali memberikan hak ini kepada perempuan sebagai pemilik sejatinya. Padahal kalau perempuan diberikan hak berpolitik ini mereka akan mampu ikut menentukan kehidupan masyarakat bahkan ke­hidup­an berbangsa dan bernegara. Tulisan ini mendiskusikan hak politik perempuan dalam pandang­an Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Sebagai­mana patnernya kaum laki-laki, perempuan pun memiliki hak untuk memainkan peran public, termasuk dalam ranah politik.
PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA Anila Umriana; Moh. Fauzi; Hasyim Hasanah
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 1 (2016): Oktober 2016
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.506 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i1.1467

Abstract

Tulisan ini menjelaskan penguatan hak asasi perempuan dan ke­setaraan gender melalui dialog warga di kelurahan Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Tulisan ini merupakan hasil program peng­abdian yang diarahkan pada munculnya kesadaran warga mengenai hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa masih terdapat problem pe­mahaman dan kesadaran hak asasi perempuan dan kesetaraan gender di masyarakat. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya ketidak­adilan gender berupa diskriminasi, subordinasi, beban ganda yang dibeba­n­kan kepada perempuan. Upaya yang digunakan untuk mningkatkan kapasistas kesadaran hak asasi perempuan dan kesetaraan gender melalui dialog warga. Metode pengabdian menggunakan prinsip dialog warga. Model dialog warga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi komunitas dalam menangani isu hak asasi perempuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang mereka anggap paling penting. Salah satu pinsip dasar dialog warga selalu berbasis kepada hak asasi, kesetaraan, apresiatif, berbasis asset masyarakat, mem­berdayakan, berkelanjutan, berorientasi perubahan, mengguna­kan bahasa istilah lokal, dan bukan merupakan proyek. Peningkatan kapasitas hak asasi perempuan dan kesetaraan gender dilakukan mendasarkan pada siklus dialog warga. Hasil akhir program menunjuk­kan bahwa telah terbentuk kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi perempuan, dan kesetaraan gender di masyarakat. 
Implementasi etika bisnis islam pedagang dalam menjamin kestabilan harga dan daya beli masyarakat di masa new normal Muyassarah Muyassarah; Moh. Fauzi
INOVASI Vol 17, No 2 (2021): Mei
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v17i2.8032

Abstract

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam tentang keberadaan pedagang  terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat di masa new normal.  Penelitian  bersifat kualitatif dan  objek penelitian ini adalah pedagang pasar Minggu JB. Salatiga.  Metode penulisan ini menggunakan  berbagai bentuk seperti wawancara, dokumentasi, observasi dan penelusuruan literatur kepustakaan digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data. Penganalisaan yang dilakukan peneliti agar ilmiah maka dengan kritis dan kreatif dengan melakukan mondar-mandir antara metode yang melalui kesimpulan yang logis dan dengan metode penggalian data kemudian dievaluasi untuk menyimpulkan. Adapun penelitian yang penulis teliti untuk  mengetahui  implementasi etika bisnis Islam tentang keberadaan pedagang terhadap stabilitas harga dan mengetahui keberadaan pedagang terhadap daya beli masyarakat.  Bahwa etika bisnis dipraktekan pedagang antara lain: kepedulian dengan lingkungan dagang, kejujuran, kebenaran, keadilan, menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam memberikan layanan serta tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan pada pembeli. Pemerintah  juga bertanggung jawab menstabilkan harga  dan meningkatkan daya beli masyarakat masa new normal covid -19 namun dalam penelitian ini kebijakan  pemerintah menstabilkan harga dan daya beli masyarakat relatif tidak mempengaruhi hal tersebut. Karena  keberdaan pedagang berkomitmen bekerja sama antara pedagang dengan pembeli dan pedagang dengan pedagang untuk mengimplementasikan strategi etika bisnis Islam untuk mempertahankan stabilitas harga bahkan daya beli masyarakat tetap terjaga walaupun masa new normal covid -19. Dengan sifat-sifat pedagang tersebut  bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang atau jasa. Stabilitas harga bisa stabil atau tetap melalui pedagang yang mengimplementasikan etika bisnis Islam dengan komitmen Halalan Toyyiban/karakter moral dan krakter kerja menjadi nilai universal bagi pedagang. Karakter moral  dan karakter kerja artinya pedagang memiliki integritas keagamaan, kejujuran kepedulian lingkungan, amanah dan bekerja keras, semangat, etos kerja tinggi tidak sebaliknya pedagang jujur tapi malas, etos kerja rendah atau pedagang kerja keras, semangat bekerja  tapi culas (tidak jujur).