Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
M. Galang Asmara
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Lalu Aryapanji Adipatiwardana; M. Galang Asmara; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2097

Abstract

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap Peraturan Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Perpres No 14 Tahun 2021 merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2004 namun dengan kondisi dan situasi darurat sekarang ini dimana keselamatan rakyat menjadi taruhannya maka konstitusi dapat dilanggar hal tersebut selaras dengan Asas Salus populi superma lex esto. Akibat hukum dari adanya pertentangan ini adalah Perpres No 14 Tahun 2021 dapat dibatalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Adinda Thalia Salsabila; M. Galang Asmara; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doctrinal). Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan kembali kewenangannya untuk penyelesaian sengketa Pilkada secara permanen yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, Pasal 24C UUD NRI 1945 harus berjalan beriringan dengan living contitution, terjadinya praktek ketatanegaraan yang berulang, adanya hukum progresif, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan tidak terealisasinya pembentukan badan peradilan khusus. Adapun implikasi dalam pengambilan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen terhadap kepastian hukum yaitu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada secara permanen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait dalam sengketa Pilkada. Kepastian hukum ini memastikan bahwa sengketa Pilkada dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memberikan jaminan bahwa sengketa Pilkada akan segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan, dan keputusan yang diambil menjadi landasan yang tegas dan final bagi Pilkada selanjutnya.
Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Media Sosial menurut Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024) Muhammad Rifka Wirananda; M. Galang Asmara; Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengetahui penerapan sanksinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye yang tepat melalui media sosial, serta bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, penelitian dalam hukum normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengolah data, data yang terdiri dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu untuk menambah literatur tentang kampanye pemilu dan secara praktis untuk memberi sumbangann pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan cara melakukan kampanye secara baik dan benar agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye melalui media sosial oleh pihak berwenang, dan disarankan agar pihak berwenang lebih mengembangkan peraturan menjadi lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di media sosial.
Co-Authors Adinda Thalia Salsabila Chrisdianto Eko Purnomo Haeruman Jayadi Lalu Aryapanji Adipatiwardana Muhammad Rifka Wirananda Rusnan, Rusnan