Garuda - Garba Rujukan Digital

CONCEPT OF RULE OF LAW IN RELATED TO FREISS ERMERSSEN AUTHORITY ON WELFARE STATE Rusnan Rusnan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The History of welfare state’s emergence, which explains when the concept of rechtsstaat was introduced in the 19th century and beginning of 20th century the circumstances was dominated by the idea that state and government is passive or intervention absence in citizen affairs except in public interest such as war and foreign relations. State only considered as “nachtwacther state” which means night watchman state, these ideas according to the prevailing of economic liberalism concept at that time were in control of “Laissez faire, laissez aller” argumentation means if every person was given the freedom to take care of each economy, the State economy itself will be healthy. But the result of liberalism, in 1931 economic crisis emerged, thus demolishing world economy. To cope with the economic crisis state aid is needed and resulting the state began entering public life and since that the theory of welfare state growing rapidly. Type of welfare state or modern state law explains that the principal tasks of the state is not only in law enforcement but also to achieve social justice (social gerechtigheid) for all the people, to reach that the public administration needs freedom (freiss Ermessen) or pouvoir discretionaire in carrying out its functions (bestuurszorg). As a logical consequence of widespread state intervention in all aspects of people’s lives in a welfare state it would appear the issues in the government conduct due to Freiss Ermerssen given by the public administration in making public policy, generate possibility of arbitrary action against citizens. But keep in mind that the Freiss Ermessen is to resolve the problems that appear suddenly as a consequence of crisis. Kaywords : Rule of Law, Freiss Ermessen, Welfare State

Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan Johannes Johny Koynja; Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Erlies Septiana Nurbani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.19

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektifkah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ketika diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Disamping untuk mengkaji berapa besar target capaian penerimaan negara di bidang pajak setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk bagaimanakah tata cara dan prosedur pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. Metode yang digunakan didasarkan pada jenis Penelitian hukum normatif empirik (applied law research), yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang kemudian diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto pada kasus transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce kaitannya dalam memenuhi target penerimaan perpajakan, untuk itu pula dibutuhkan data sekunder (bahan kepustakaan) dan data primer (data lapangan), selanjutnya menggunakan analisis kualitatif yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis yang diambil dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas-asas pemungutan pajak untuk kemudian menyusun teori dan norma-norma serta ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terhadap pelaku usaha E-Commerce.

Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.33

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Sampai saat ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat pembayar pajak dan juga petugas pajak agar pembangunan dapat terwujud. Untuk menopang hal tersebut saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk : a). berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu peran dan fungsi Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam mengawal jalannya sistem self assessment.

Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Rusnan; Johannes Johny Koynja; Erlies Septiana Nurbani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Maka dari warganegara harus patuh dan terhadap peritah undang-undang untuk membayar pajak ke negara. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, baik it pelanggaran maupun kejahatan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Haeruman Jayadi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.110

Masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Pelatihan ini dengan metode memandu dan membimbing langsung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Kegiatan pelatihan tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima setelah nanti dilakukan proses pembahasan dan penetapan serta pengundangan di tingkat desa, dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pengeloaan air bersih.

Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Di Sekolah Menengah Pertama Yadinu Masbagik Kecamatan Masbagik Lombok Timur Johannes Johny Koynja; Rusnan Rusnan; sar Sarkawi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.124

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkat degnan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Kebineka tunggal Ikaan, dan NKRI. Konsep ini digagas oleh alm Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 adalah merupakan konstitusi dalam bernegara. Dua hal ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara, tetapi bagi Almarhum Taufik Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.

Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Riska Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1308

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis menggunakan penafsiran gramatikaldan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Naskah Akademik sangat penting dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah, karena Naskah Akademik memuat hasil kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan daerah. Kajian filosofis dimaksudkan untuk mengkaji terkait dengan cita hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber materiil pembentukan hukum di Indonesia.Kajian sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur, dan kajian yuridis untuk mengkaji dasar hukum, terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah, sinkronisasi dengan peraturan lainnya, dan menyangkut dengan materi muatan peraturan daerah.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara Di Republik Indonesia Ardi Agis Utama; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1309

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diakomodir oleh sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini: Pertama, terdapat lima prinsip pemilihan kepala negara dalam hukum Islam. Kedua, bahwa dalam asas-asas pemilihan kepala negara di Indonesia dan prinsip prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara, ada beberapa aspek-aspek yang sama yang bisa kita akomodir dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan ada aspek yang berbeda juga

Reformulasi Model Pengaturan Earmarking Tax Pajak Rokok Yang Responsif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Sar Sar; Iskandar Sukmana
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2054

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya rumusan terkait reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dilakukan melalui distribusi pembagian hasil pajak rokok yang didasarkan pada jumlah pasokan rokok di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan bagan alir penelitian yang disusun untuk mencari akar masalah, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai earmarking tax pajak rokok. Untuk itu, dibutuhkan penelitian kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul, diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan hukum untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa normatif preskriptif. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil / temuan penelitian. Luaran wajib dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal/terbitan berkala ilmiah yang mempunyai ISSN, sedangkan luaran tambahan yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Pemberhentian Kepala Kewilayahan Selaku Perangkat Desa (Studi Di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) Jumratul Aulyah; Sarkawi Sarkawi; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2827

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan ditinjau dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris, dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitiannya : 1) Faktor yang memengaruhi pemberhentian tersebut ialah kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai regulasi tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, serta adanya kepentingan politik dan pribadi Kepala Desa. 2) Pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan tidak melalui konsultasi dan tanpa rekomendasi tertulis dari Camat, melainkan Kepala Desa langsung menerbitkan SK Pemberhentian Kepala Kewilayahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan terkait.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search