Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Bina Bangsa PESHUM
M. Syukri Albani Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SIGNIFIKANSI PENGUATAN EKONOMI UMAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA PADA UMKM DI KOTA MEDAN M. Syukri Albani Nasution; Angga Syahputra; Wulan Dayu; Reni Ria Armayani
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.733

Abstract

This research discusses the economic empowerment of people based on religious moderation in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City, Indonesia. With a large Muslim population, it is important to understand and apply the values of religious moderation in the economic activities of the community. This research proposes a holistic approach, involving mentoring the MSME community through surveys, socialization, training, and ongoing mentoring through WhatsApp groups. Through survey activities, MSME actors were identified and understood their needs and expectations regarding religious moderation training. Socialization involving lectures and role plays deepened participants' understanding, while practical training taught the application of religious moderation values in daily business. Ongoing mentoring through WhatsApp groups enabled continuous interaction, discussion and support among participants. Evaluation results showed a significant increase in participants' knowledge after the training. The training also created an inclusive and ethical business environment, enhanced business collaboration, and strengthened relationships with customers and business partners. The government's role in socializing the values of religious moderation is important to prevent religious conflict and build an inclusive and harmonious society. This research proposes that religious moderation should be a guiding principle in every aspect of life, including in the business world, to create a society of character and mutual respect
Konfigurasi Politik di Era Orde Baru dan Keterkaitannya dengan Hukum Islam Sugih Ayu Pratitis; Faisar Ananda Arfa; M. Syukri Albani Nasution
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15450

Abstract

Studi ini meneliti politik hukum Islam selama era Orde Baru dan hubungannya dengan konfigurasi politik yang berkembang selama periode tersebut. Studi ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak muncul di ruang netral, melainkan sebagai produk dari dinamika dan kepentingan kekuasaan politik yang berkuasa. Selama periode Orde Baru (1966–1998), konfigurasi politik yang terpusat dan otoriter sangat memengaruhi arah kebijakan hukum negara, termasuk pengaturan dan pengakuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum Islam diimplementasikan oleh rezim Orde Baru dan bagaimana konfigurasi politik yang berlaku menentukan ruang lingkup dan bentuk hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Analisis dilakukan melalui pemeriksaan literatur ilmiah, kebijakan negara, dan peraturan perundang-undangan, menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD sebagai kerangka analisis utama. Temuan menunjukkan bahwa politik hukum Islam selama era Orde Baru bersifat represif-akomodatif, menekan Islam di ranah politik formal sambil memberikan akomodasi terbatas di ranah privat. Negara berupaya mendepolitisasi Islam, sekaligus melegalkan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan pengadilan agama melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akomodasi ini diimplementasikan secara selektif, dari atas ke bawah, dan tetap berada di bawah kendali ketat negara. Studi ini menyimpulkan bahwa hukum Islam selama periode Orde Baru berfungsi sebagai kebijakan hukum yang sebagian besar ditentukan oleh konfigurasi politik otoriter dan berorientasi pada pemeliharaan stabilitas politik, sekaligus menunjukkan kesesuaian hukum Islam dengan Pancasila dan Konstitusi 1945.
Co-Authors Faisar Ananda Arfa Reni Ria Armayani Sugih Ayu Pratitis Syahputra, Angga Wulan Dayu