Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA TANJUNG SETIA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT Khoiruddin Khoiruddin; Iskandar Syukur; Muslim Muslim
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.849

Abstract

The potential of Tanjung Setia village is very supportive for the achievement of tourism village goals. The potential beauty of the sea that can be used for surfers owned by Tanjung Setia village and the hospitality of its residents is a big capital for the development of tourism in the pekon. If all the village potentials owned by Tanjung Setia pekon can be synergized, then the vision of Pesisir Barat Regency to make Tanjung Setia pekon a tourist village will become a reality. But in reality this is not the case. The existing potential is not managed massimally. Tourists from outside the area should come to visit Tanjung Setia beach. That didn't happen. What tourists need when doing tours is widely obtained at Tanjung Setia Beach. People in Tanjung Setia should be able to make ideas, a kind of creative business to attract tourists to visit the local village. Therefore, assistance is needed to the community in managing Tanjung Setia Beach and making Tanjung Setia village a tourist village
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERKAIT JUAL BELI IN-GAME CURRENCY PADA FITUR TOP-UP POINT BLANK ZEPPETO Fachreyza Fachreyza; Eti Karini; Muslim Muslim
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1449

Abstract

Pesatnya perkembangan ekonomi digital memunculkan fenomena jual beli aset virtual yang menuntut kajian teoretis mengenai status harta (mal) dan kesesuaian mekanisme akadnya dengan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan keabsahan transaksi in-game currency pada fitur top-up Point Blank Zeppeto dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode deskriptif-analitis. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan terhadap kitab fikih muamalah, fatwa kontemporer, peraturan perundang-undangan transaksi elektronik, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PB Cash dapat dikategorikan sebagai mal mutaqawwim (harta bernilai) karena memiliki unsur manfa’ah (manfaat) dan qimah (nilai ekonomi) yang diakui secara ‘urf dalam masyarakat digital. Secara konseptual, akad jual beli pada fitur top-up merupakan bentuk akad al-bay’ yang sahih. Unsur gharar (ketidakpastian) dipandang minimal karena adanya kejelasan objek dan transparansi harga sesuai prinsip an-taradhin. Implementasi prinsip maslahah dalam ekosistem ini menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen serta tanggung jawab para pihak untuk menghindari praktik spekulatif yang menyerupai maysir (perjudian). Dengan demikian, praktik transaksi top-up ini dinyatakan sah selama memenuhi kaidah keadilan, transparansi, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat universal.
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NO. 08 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIAH Marhandika Cahaya HS; Iskandar Syukur; Muslim Muslim
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1517

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 08 Tahun 2017 mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa pasca meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir di Desa Labuhan Ratu. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan proses transisi kepemimpinan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta mengevaluasi praktik tersebut dalam perspektif Fiqih Siyasah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penjabat Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan kepala desa mengakibatkan berbagai rintangan dalam birokrasi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan penting dan koordinasi di dalam organisasi karena adanya batasan kekuasaan dari pejabat sementara. Hal ini berdampak pada perlambatan kegiatan di level desa serta menurunnya tanggapan terhadap pelayanan publik, yang berujung pada munculnya pandangan negatif dari masyarakat terkait kinerja Lembaga. Secara khusus, kajian ini menilai keselarasan implementasi hukum positif dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi bagi penyempurnaan kebijakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel.