Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Pranata Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN El-kahfi : Journal of Islamic economics Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal of Science and Society (IJSOC) El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Iskandar Syukur
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE IMPLEMENTATION OF THE MURABAHAH ACCOUNT AT MANDIRI SYARIAH BANK BANDAR LAMPUNG CITY Heru Fadli; Khumedi Ja'fa; Iskandar Syukur
PRANATA HUKUM Vol 16 No 1 (2021): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v16i01.240

Abstract

Ba'imurabahah is applied as a financing product to finance the purchase ofconsumer goods (consumption), working capital needs, and investment needs.Financing in the form of consumers (consumption) are asuch as the purchase ofvehicles, houses, and multipurpose goods (electronic goods, household equipment, and other consumer goods). For example, working capital financing to purchase paper raw materials for printing orders, mercantile inventory, raw material inventory, and capital goods, as well as unsustainable working capital. Likewise, financing for investment are such as to buy machinery and equipment for technological upgrades and updates. The Implementation of the MurabahahAgreement at Bank Mandiri Syariah, Bandar Lampung City was considered from the Perspective of Sharia Economic Law. In practice, Islamic Banks do not sell goods to customers, but Islamic Banks only provide an authorized amount of money to customers to buy goods for themselves. This seems as if the Islamic Bank does not want to take the risk, even though it should be the seller of the Islamic bank to be ready to face the risk of loss. Based on the results of this study, the implementation of the Murabahah Agreement at Bank Mandiri Syariah Bandar Lampung City did not fulfill one of the pillars of the contract.
THE ISLAMIC LAW IN THE HISTORICAL STUDY Iskandar Syukur
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2390.805 KB) | DOI: 10.14710/mmh.39.4.2010.312-317

Abstract

Dalam kajian tentang sejarah awal Islam dan agama di dunia Barat, Islam dipandang sebagai agama ''dalam sejarab". Melaiui pandangan ini, para sarjana mempelajari sejarah awal Islam, di antaranya, dengan menggunakan meiode analisa kritik terbadap sumber-sumber sejarah termasuk kepusiakaan selain Islam dijadikan sebagai sumber dan bukti sejarah. Sejak itu pula hukum Islam dikaji melaiui pendekatan yang sama. Melaiui pendekatan ini diyakini bahwa hukum Islam mengandung tradisi-tradisi keagamaan khususnya di wilayab limur dekat yang ada sebeium Islam, dan dipandang sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan. Sebagaimana hasii kajian daripada Patricia Crone dan Gordon D. Newby menunjukkan bahwa di antara tradisi-tradisi keagamaan dimaksud, saiah satunya, adalab hukum Yahudi. Crone memberikan contoh qasama khususnya yang ada pada mazhab Maiiki dan mengktaim bahwa qasama dimaksud merupakan salah satu tradisi hukum yang ada pada orang-orang Yahudi. Sedangkan Newby memberikan contoh tentang penentuan orang band sebagai laki-iaki atau sebagai perempuan dalam hubungannya dengan pembagian kewarisan yang ada pada catatan 'Amirb. Zarib di daiam sirah Ibnu Ishaq, dan mengktaim juga bahwa catatan tersebut berasai dari hukum Yahudi. Sebaliknya, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam kajian hukum Islam dan sangat baik dipakai untuk mencari keseimhangan dan menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain, proses sejarab perkembangan hukum Islam itu sendiri sangat berbeda dan mempunyai karakteryang khusus
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TETAPOL DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT Annisa Saraswati; Zuhraini; Iskandar Syukur
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1051.41 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i2.1321

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tradisi tetapol pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yaitu tradisi saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga si perempuan dan keluarga pihak laki-laki setelah prosesi akad nikah.. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Tradisi tetapol ini adalah tradisi saling berkunjung dan dilakukan pada malam hari setelah 2 hari dari acara pernikahan. Tradisi tetapol pertama dilakukan oleh keluarga perempuan dengan diiringi oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dan kerabat dekat. Tradisi tetapol ini ada suatu tangguhan yang berisi penyerahan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing baik itu dari nama, tutogh, hingga tempat tinggal. Untuk melakukan tetapol ini diharuskan membawa benatok dan manjau pedom bagi keluarga pihak laki-laki atau perempuan. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tetapol dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam meskipun tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Namun dalam hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi uang pelangkah. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam Urf yang Shahih karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Dampak dari tradisi tetapol ini bisa mempererat tali silaturahmi dan juga dalam komunikasi bisa berjalan dengan baik karena ada proses saling mengenal keluarga satu sama lain dalam tetapol ini. Dampak lainnya yaitu dalam segi ekonomi kedua pasangan bisa dibantu oleh orang tua masing-masing jika ingin melakukan sesuatu seperti akan membuka usaha atau melakukan bisnis maka orang tua bisa membantu walaupun hanya sedikit.
Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003) Moh. Agung Laksono Kholid; Muhammad Zaki; Iskandar Syukur
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.591 KB) | DOI: 10.32665/almaqashidi.v5i2.1324

Abstract

Nafkah madhiyah anak merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor.608/K/AG/2003 tentang penolakan nafkah madhiyah.penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan tujuan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung No.608/K/AG/2003 tentang penolakan gugatan nafkah madhiyah anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan atau disebut dengan library research. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor.608/K/AG/2003 dan sumber data sekundernya adalah buku, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini menggunakan analisis teori tujuan hukum Gustav Redbruch. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum nafkah sebagaimana diatur di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tidak membahas secara khusus mengenai nafkah madhiyah ini. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang Penolakan Nafkah Madhiyah adalah bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’, bukan li-tamlik, padahal jika dilihat dari sisi kemaslahatan dan keadilan hakim dapat menggunakan pertimbangan lain yang memang sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu terbukti disebabkan oleh ketidakmampuan seorang ayah. Bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 mengenai penolakan nafkah madhiyah tersebut menciderai nilai-nilai tujuan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan keadilan dalam hukum sebagaimana yang dikonsepkan oleh Gustav Radbruch. Sedangkan jika ditinjau dari teori maslahah mursalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah.
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DI DESA TANJUNG SETIA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT Khoiruddin Khoiruddin; Iskandar Syukur; Muslim Muslim
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i2.849

Abstract

The potential of Tanjung Setia village is very supportive for the achievement of tourism village goals. The potential beauty of the sea that can be used for surfers owned by Tanjung Setia village and the hospitality of its residents is a big capital for the development of tourism in the pekon. If all the village potentials owned by Tanjung Setia pekon can be synergized, then the vision of Pesisir Barat Regency to make Tanjung Setia pekon a tourist village will become a reality. But in reality this is not the case. The existing potential is not managed massimally. Tourists from outside the area should come to visit Tanjung Setia beach. That didn't happen. What tourists need when doing tours is widely obtained at Tanjung Setia Beach. People in Tanjung Setia should be able to make ideas, a kind of creative business to attract tourists to visit the local village. Therefore, assistance is needed to the community in managing Tanjung Setia Beach and making Tanjung Setia village a tourist village
The Role of Penghulu in Harmonising the Marriage Age Limit Perspective of Imam As-Syatibi's Theory Fathurrahman, Fathurrahman; Zaelani, Abdul Qodir; Syukur, Iskandar
Nurani Vol 23 No 2 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i2.16817

Abstract

The regulation of marriage age limit is contained in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which is equalised to 19 years for men and women from the previous 19 years for men and 16 years for women. The Office of Religious Affairs as a government institution in charge and administratively responsible for the implementation of legal and recorded marriages is faced with the large number of early marriages recorded with Religious Court dispensation. This study aims to analyse the role of the headman in harmonising the age limit demanded by the law and the implementation of early marriage applications by the KUA in the maqāsid syarῑ'ah study of Imam As-Syatibi. This research is field research with qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, documentation, and observation at 15 KUA sub-districts in West Lampung. The role of the penghulu in harmonising the demands of regulations and the implementation of early marriage, through three different patterns in the implementation of marriage and its recording. The first pattern is that the marriage is carried out at the same time as the dispensation application process at the Religious Court, while the recording is carried out after the dispensation decision. The second pattern is that the marriage is conducted after the decision of the marriage dispensation order while the registration is conducted at the same time. The third pattern is that both the marriage and the registration are carried out after a marriage dispensation decision that has permanent legal force.
Comparison of Voter Participation among Generation Z, Millennial Generation, Generation X, and Baby Boomers in the 2024 General Election Syukur, Iskandar; Octafiona, Era; Putri, Gita Leviana; Kesuma, Mezan el-Khaeri
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1378

Abstract

The objective of this study is to analyze the comparison of voter participation among Generation Z, Millennials, Generation X, and Baby Boomers in the 2024 General Election in Lampung Province. This study employs a quantitative method with a survey approach, where the population consists of 6,539,128 registered voters, and a sample of 2,085 respondents is selected using the Slovin formula. Data were collected through a questionnaire designed to measure political knowledge, attitudes toward elections, and political participation. The discussion results indicate a significant difference in voter participation levels across generations. Generation Z exhibits a lower participation rate compared to other generations, influenced by a lack of political knowledge and interest in political issues. Meanwhile, Millennials and Generation X demonstrate more active participation, driven by an awareness of the importance of their votes in shaping policy direction. The conclusion of this study emphasizes that to enhance voter participation, particularly among Generation Z, more intensive political education efforts and effective communication strategies from political parties are needed. This study provides valuable insights for policymakers and political parties in designing programs that can improve voter participation in the future.
Praktik Usaha Kemitraan Ayam Potong dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Limansari Prasetyo, Trinoto; Syukur, Iskandar; Santoso, Rudi
El-kahfi | Jurnal Ekonomi Islam Vol 5 No 02 (2024): economics and islamics economics
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58958/elkahfi.v5i02.351

Abstract

This study examines the practice of broiler chicken farming partnership with PT. SBA in Limanasari Village from the perspective of Islamic economic law. This study uses qualitative research methods and field study approaches, with data collection through interviews, observations, and documentation from key informants. The results of the study indicate that the partnership model with PT. SBA is in accordance with Islamic economic principles, namely avoiding elements of usury, gharar, and maysir. This study also identified several positive outcomes from the partnership, including improving local economic conditions, improving farmer skills, and developing infrastructure. However, this study also highlights several potential weaknesses, such as the risk of creating economic dependency among the farmers involved. Overall, this study provides a comprehensive analysis of the benefits and limitations of the partnership model in the context of Islamic economic law.
Digital Transformation of Villages in the Framework of Fiqh Siyasah and Good Governance Kurniawati, Fifi; Syukur, Iskandar; Nurkholidah, Susi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.286

Abstract

This study explores the implementation of the Smart Village program in the digitalization of administrative services in Bangun Rejo Village, Central Lampung, through the lens of fiqh siyasah and the principles of good governance. The program represents a governmental initiative aimed at enhancing public service delivery through the use of information technology. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the program encounters several challenges, particularly in technological infrastructure, human resource capacity, and community engagement. Nevertheless, from a fiqh siyasah perspective, the initiative reflects the responsibility of ulil amri (legitimate authority) to promote public welfare. In conclusion, the success of the Smart Village program relies significantly on strengthening digital literacy, fostering multi-sector collaboration, and implementing governance practices rooted in Islamic ethics that emphasize participatory and responsive principles.
ADAT COMMUNITY IN THE VILLAGE GOVERNMENT: STATE AND SOCIETY RELATIONS IN INDONESIA Syukur, Iskandar
ASAS Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v5i1.1686

Abstract

Abstrak: Reformasi politik yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah menciptakan Undang-Undang No. 22/1999, kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 32/2004 sebagai kerangka kerja dalam menata hubungan antara Negara dan rakyat pada tingkat desa. Kedua UU tersebut sebagai pengganti Undang-Undang No. 5/1979 sebagai produk rezim Orde Baru. Undang-Undang No. 5/1979 telah menyeragamkan bentuk sistem pemerintahan desa sehingga sama sekali tidak memberikan peluang bagi berjalannya suatu sistem pemerintahan adat (perpaduan) pada desa masyarakat adat tertentu, sehingga hubungan antara negara dan rakyat diikat dengan kerangka sentralistik. Namun sejauh keberadaan Badan Permusyawaratn Desa (BPD) dibahas, kerangka kerja yang dibangun oleh Undang-Undang No. 32/2004 tersebut belum menciptakan hubungan yang baik antara negera dan rakyat pada desa masyarakjat adat, terutama pada desa masyarakat adat saibatin karena belum mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat yang bersangkutan. Keywords: Adat Community, Village Government, State and Society Relations.
Co-Authors Abdul Qodir Zaelani Agus Hermanto Alaisyahda, Vensy Annisa Saraswati Eko Hidayat Era Octafiona Erina Pane Eti karini Fathurrahman Fathurrahman Fikriyah, Kunidhurotul Frenki Frenki Heru Fadli Khoiruddin Khoiruddin Khumedi Ja'fa Kurniawati, Fifi Mezan el-Khaeri Kesuma Miftahul Fahmi Moh. Agung Laksono Kholid Muhammad Zaki Muslim Muslim Noor Sulastry Yurni Ahmad Pradana Putra, Agus Iskandar Prasetyo, Trinoto Putri, Gita Leviana Qodir Zaelani, Abdul Rudi Santoso, Rudi Saputra, Muhammad Alvin Sari, Srijati Ratna Siregar, Rini Wahyuliyanti Susi Nurkholidah Taufiq Fauzi Yurni Ahmad, Noor Sulastry Yurni Ahmad, Noor Sulastry Zuhraini